 |
| Puluhan Massa saat beraksi di depan Kejati Lampung. Massa meminta agar dugaan korupsi di Dinas PU Tubaba bisa diusut Tuntas. Foto wawan/pikiran Lampung |
“Kami minta pihak Kejati Lampung untuk serius menangani kasus Dugaan korupsi di Dinas PU Tubaba,”jelasnya, Rabu (1/3). Kejati, lanjutnya, harus segera melakukan pemeriksaan dan melakukan proses hukum dari sekandal modus penyimpangan bestek dam mark-up harga dari beberapa item pekerjaan yang ada di dinas PU Tulangbawang Barat.
“Kejati harus mendengarkan aspirasi warga dan menunjukan jatidirinya sebgaia penegak kedailan. Yang seadil adilnya kepada rakyat,”tegasnya. Sebab, kata Een, proyek di dinas Pu Tubaba menggunakan uang rakyat. Dalam kesempatan tersebut dia juga meminta agara bupati Tubaba untuk aktif dan menindak tegas isntansi di bawahnya, khususnya Dinas PU Tubaba.
Eeng juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga tuntas.
Sebelumnya Alam juga telah mengadakan aksi damai di depan Kejati Lampung. Dalam aksinya Alam mendesak agar Kejati Lampung bisa serius menangani kasus dugaan korupsi proyek pada Dinas PU Tubaba.
Seperti diberitakan sebelumnya, guna mendesak pihak terkait penindaklanjuti dugaan karut marutnya proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tulangbawang Barat (Tubaba) pada tahun 2016, LSM Aliansi Lampung Membangun (Alam) merencana melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
"Kami akan bersikap guna mendesak penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi. Hal ini kami lakukan karena menduga telah terjadi tindak pidana dalam proses pelaksaan proyek infrastruktur di Dinas PU Tulangbawang Barat," ujar Een, Kamis (09/02).
Dikatakan Ketua LSM ini, bahwa aksi damai yang akan dilakukan, bertujuan mengungkap dugaan kongkalikong di Dinas PU Tubaba yang berakibat rusaknya sebagian proses pekerjaan dilapangan. "Kalau proses dan pelaksaaan pekerjaan dilakukan dengan benar, tidak akan menghasilkan pekerjaan seperti hasil investigasi kami dilapangan dan telah diberitakan," tandasnya.
Sementara, pemberitaan terkait Carut Marutnya proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tulangbawang Barat (Tubaba) pada tahun 2016, disambut Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala melalui Miryando Eka Putra SH,MH, Kasi Intelnya, dengan akan melakukan pemeriksaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Intel Kejari Menggala, Selasa (07/02/2017) mengatakan, jika pihaknya akan mendalami informasi tersebut dengan memanggil pihak terkait. "Akan kita panggil pihak dinas Nya yang membidangin perkerjaan tersebut tujuan akan menayakan hasil retensi dan pemiliharaan paket yang di perbatasan mesuji Tubaba," ujar Miryando.
Lebih lanjut dituturkannya, bahwa untuk melakukan pemeriksaan guna pendalaman dan pengumpulan bahan data serta keterangan, ia akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Menggala.
"Saya akan koordinasi dengan Kajari saat akan melakukan pemeriksaan pihak dinas maupun rekanaan," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Carut Marutnya proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tulangbawang Barat (Tubaba) pada tahun 2016, kembali terlihat pada peningkatan jalan S/D Hotmix Bangun Jaya - Sp. Tunas Jaya dengan Nilai Pagu
Rp 1.247.910.000,00.
Hal ini membuat Een Riansyah Ketua Umum LSM Aliansi Lampung Membangun (Alam), peduli dan menduga telah terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) wilayah Tubaba.
Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), telah mengagendakan keroscek kelapangan, terkait sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di wilayah utara kabupaten tubaba. Yang diduga asal jadi hal tersebut di sampaikan wakil ketua I Yantoni saat di jumpai diruang kerjanya. Senin (30/1).
Een Riansyah Ketua Umum LSM Alam, meminta pihak DPRD setempat dapat segera mengambil sikap guna turun lapangan guna menyikapi dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dibawah naungan DPU wilayah Tubaba.
"DPRD setempat seharusnya turun lapangan dan mengkroscek kebenaran terkait amburadulnya pekerjaan Dinas U dilapangan. Dan DPRD dapat mengambil sikap tegas selaku wakil rakyat," ujar Een Riansyah.
Menurut Een, sistem pelelangan yang sudah dikondisikan dengan cara persekongkolan bersama panitia dapat dilihat dari proses elelang. "Penurunan nilai penawaran yang rata2 sangat minim seklai. Selain itu hanya beberapa perusahaan saja yang ikut dalam penawaran," terang Een.
Sekedar diketahui, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan vital bagi kehidupan masyarakat banyak. Namun proyek pembangunan infrastruktur justru kadang dijadikan ladang bagi oknum tertentu untuk mengeruk uang rakyat dan mengabaikan mutu. Seperti proyek jalan dan jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2016 yang kini sudah hancur akibat kualitasnya rendah.
Padahal proyek Dinas PU Tubaba ini dari segi anggaran sangat besar, sehingga sangat mengherankan proyek-proyek itu justru sudah rusak berat hanya dalam waktu singkat. Anehnya pengerjaan proyek seperti ini justru lolos dari pengawasan dan terkesan dibiarkan oleh Dinas PU Tubaba,sehingga rekanan bisa melenggang dengan bebas meski proyek yang dikerjakan cepat rusak.
Berdasarkan investigasi di lokasi proyek Dinas PU Tubaba ditemukan proyek yang baru selesai dikerjakan akhir tahun 2016 namun di awal tahun 2017 ini sudah rusak berat. Diantaranya proyek peningkatan Jalan sampai Hotmix Setia Agung - Sp. V Gunung Agung dengan anggaran Rp2,9 Miliar dan CV.Ridho Mandiri selaku rekanan. Proyek Penimbunan Badan Jalan Jaya Murni - Batas Mesuji menghabiskan dana Rp 500 juta dengan pelaksana CV.Amarta Jaya Abadi. Pembangunan Box Culvert Way Sumber Jaya II dengan anggaran Rp950 juta dilaksanakan oleh CV. Dadi Artha Guna. Peningkatan Jalan sampai Hotmix Marga Jaya - Sp. V Gunung Agung dengan anggaran Rp1,457 Miliar dan pelaksana CV. Tiga Putra Jaya.
Kondisi proyek ini sudah rusak parah. Kondisi ini diduga disebabkan pengerjaan yang tidak sesuai kontrak sehingga kualitas proyek yang dihasilkan buruk. Proyek Peningkatan Jalan sampai Hotmix Marga Jaya - Sp. V Gunung Agung kini rusak parah, berlubang dan bergelombang serta tergenang air. Proyek peningkatan Jalan sampai Hotmix Setia Agung - Sp. V Gunung Agung juga kondisinya sama parahnya. (wawan)
Post A Comment: