 |
| Massa Alam sat aksi di depan dinas Pengairan. foto Wawan/Pikiran Lampung |
“Kami datang kembali ini bukan untuk berbuat onar apa lagi mengganggu kinerja dari para pegawai. Kami datang hanya ingin kembali menyuarakan aspirasi kami,”jelas Korlap Aksi Eeng Riansyah, saat orasi, Kamis (2/3/2017). Menurutnya, mereka tidak akan pernah bosan untuk terus mengkritisi Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung. “Kami datang kesini karena kami liha semua proyek di Dinas Pengairan dikerjakan secara tika becus dan asal jadi. Kami telah turun dan mengadakan survey lanngusng ke lapangan,”jelasnya. Hampir semua realisasi proyek dinas pengairan, lanjutnya, dikerjakan secara serampangan dan asal jadi. Yang paling fatal menurut Eeng, adanya penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh kepala dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung, Endarwan. Yakni, diduga pembangunan embung telah dilakukan di atas tanah atau lahan milik keluarga dari sang kepala dinas. “Hal ini jelas telah menyalahi ketentuan dan aturan yang ada. Dan sangat bernuansa KKN,”jelasnya.
Lanjutnya, setidaknya ada empat proyek di dinas tersebut diduga bermasalah. Pertama, pembangunan embung, peningkatan jalan lingkungan dusun Tanjung Aji Desa Pakuan aji, peningkatan jalan usah tani dusun 2. Selain itu kata dia, diduga pemabnguna embung telah dislaahgunakan fungsinya untuk pemnacingan ikan. “Dan warga kabarnya telah ditarik iuran oleh keluarga kadis yang mengelola embung tersebut,”tegasnya. Ini lanjut Eeng, jelas telah menyimpang dari aturan yang ada.
Untuk itu, dalam aksinya massa meminta agar Gubernur Lampung bisa menindak tegas dan mengevaluasi isntansi di bawahnya yang diduga bekerja tidak profesional dan pro rakyat. Khususnya kadis dan jajaran di Dinas kesehatan Lampung. ” Kami juga meminta BPK RI untuk mengaudit pekerjaan di dinas kesehatan,”tegasnya.
Hingga aksi usai, tidak satupun pejabat di dinas tersebut yang mau menemui massa.Aksi kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Di depan gedung kejaksaan masa meminta agar kejati Lampung bisa mengusut dugaan penyimpangan proyek di Dinas Kesehatan Lampung. “Kami minta Kejati untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Terutama melakukan penyedikan terhadap dugaan adanya permainan dan penyimpangan di dinas kesehatan Lampung,”jelas Eeng. Kejati, lanjutnya jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. “Di mata hukum semua warga sama. Kami harapkan Kejati bisa sunguh sunguh mengungkap dugaan ini,”pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perencanaan dan realisasi proyek di Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung diduga ‘bermasalah’.Salah satunya, ada dugaan oknum pejabat di dinas tersebut menerima dana setoran proyek.
Hal ini diungkapkan oleh masa aksi gabungan dari mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memantau di depan kantor Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung, Rabu (14/12).
“Proyek di Dinas Pengairan dan Pemukiman ini diduga semuanya ga benar. Mulai dari perencanaan hinga realisasinya. Bahkan diduga ada permainan setoran untuk memuluskan jatah proyek di dinas ini,”ujar koordinator aksi, Eng saat membacakan orasinya. Bahkan, menurut Een, pihaknya punya bukti siapa oknum pejabat yang menerima seroran proyek di dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung. “Kami akan beberkan semua, siapa saja penerima setoran atau yang jual paket proyek Kejati Lampung. Lengkap semua dengan foto dan video,”tegasnya. Menurut Eeng , semua pekerjaan proyek di Dinas Pengairan dan Pemukiman dikerjakan secara serampangan. “Semuanya dikerjakan dengan ga becus, nanti kita akan kami ungkap semua ke kejati,”jelasnya.Dalam orasinya, Eeng juga meminta agar Gubernur Lampung bisa mengevaluasi kinerja pejabat di dinas Pengairan dan pemukiman. Terutama kepala dinas dan sekretaris serta bagian perencanaannya.Hingga berita ini ditulis pihak Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung belum memberikan tanggapan.
Seperti diberitakan sebelumnya, perencanaan dan realisasi proyek di Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung diduga ‘bermasalah’.Keperihatinan banyaknya dugaan permasalahan di satuan kerja tersebut, coba suarakan oleh LSM Lampung Memantau melalui aksi damai, Rabu (7/12).
Aksi damai yang diikuti ratusan masa gabungan mahasiswa dan warga ini, berlansung di halaman kantor Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, koordinator aksi Rio Kusuma mengatakan, patut diduga adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta kejanggalan yang berpotensi meruhikan keuangan negara di proyek dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2014, 2015 dan 2016. Dimana Proyek itu bersumber dari APBN dan APBD.
“Kami mengatakan aksi di dinas Pengairan dan Pemukiman ini bukan untuk berbuat makar tapi untuk menyuarakan keadilan,”jelasnya.
Sebab, lanjutnya proyek di dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung diduga bobrok, gak jelas dan asal jadi .” Dugaan itu, terutama pada kegiatan operasi dan pemeliharaan senilia Tp25 milyar. Anggaram tersebut dialokasikan untuk perbaikan saluran primer, saluran sekuder, saluran cacing,”jelasnya. Kegiatan itu lanjutnya, tersebar di Provinsi Lampung dan dikomandoi oleh PPK Suparmo. “ Di beberapa Upt menurut pengamatan tin kami, dikerjakan kurang maksimal,”jelasnya. Masih dalam orasinya, Rio mengatakan, banyak pekerjaan perbaikan saluran dan beberapa utem lainya tidak tercover dan kebanyakan perkerjaan diserahterimakan kepada pihak ketiga.”Diduga kuat anggaran hanya dipakai untuk sosialisasi oleh kepala UPTD. Namun realisasi anggran banyak yang rerbengkjalai atau bahkan diduga kuat tidak dikerjakan.
Menurut Rio, beberapa kegiatan di tahun 2015 diguga juga bermasalah diantaranya, peningkatan jalan usaha tani kampung Gunung Tumbul Kecamatan Tumi Jajar, senilaj Rp500 juta. Kemyduan Rehabilitasi gedung Pusiban kantor gubernur Lampung senilai Rp2 milyar yang dikerjakan oleh Cv lensa dinamika. Kemudian, pembangunan gdung DKL Way Halim senilai Bandarlampung senilai Rp 1.800 juta.(wawan)
Post A Comment: