 |
| Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim. foto ist |
BANDARLAMPUNG- Dugaan adanya 'mainan' penyaluran dana bantuan sosial (bnasos) dari dari pemerintah pusat, terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sebab, penyaluran dana tersebut menyeret nama Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim. Hal ini karena, bupati yang biasa siapa Nunik itu diduga ikut dalam 'mainan' penyaruran dana bansos ke masyarakat.
Salah satu yang terus memantau dan bereaksi atas dugaan tersebut, adalah LSM Kampud. Usai menggelar aksi di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor Kejati Lampung, kini Lembaga Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (Kampud) Provinsi Lampung berdemo di depan Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sembari membentangkan spanduk dan gambar Bupati Lampung Tmur, Chusnunia Chalim, mereka mendesak KPK mengusut tuntas tiga kegiatan yang menyeret Chusnunia Chalim.
Kegiatan itu meliputi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) oleh Staf Khusus Kemenkentrans.
Kegiatan itu meliputi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) oleh Staf Khusus Kemenkentrans.
Saat itu Chusnunia Chalim menjabat Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI. Temuan Kampud, dalam penyaluran dana bansos di Kemnakertras saat dijabat Menteri Muhamin Iskandar diduga telah terjadi penyimpangan oleh sejumlah staf khusus menteri. Karena tahun 2012-2014 Chusnunia Chalim adalah calon legislatif. Dana bansos di Kemenakertrans naik secara signifikan dari Rp7,8 miliar tahun 2012 menjadi Rp70 miliar tahun 2013, khusus tahun 2014 dana bansos menjadi Rp25 miliar. Kenaikan dana itu ditengarai untuk pengumpulan dana kampanye tahun 2014.
"Peran Chusnunia amatlah besar dalam penyaluran dana bansos karena dia yang memutuskan siapa yang biasa dapat program," ujar Korlap aksi Fitri Andi, Rabu (3/5) dalam pesan tertulisnya. Lalu dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) yang diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang jadi saksi perkara atas tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga menerima suap Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp 150 miliar. "Sehingga KPK RI memanggil Chusnunia Chalim sebagai saksi perkara," kata dia.
Track record Chusnunia Chalim, kata Andi, diperparah dengan mencuatnya indikasi pengkondisian paket kegiatan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2016. Itu diperkuat pernyataan para orang dekat Bupati Chusnunia Chalim. "Serta keterangan dikeluarkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung Timur diarahkan, dikondisikan," ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan tersimpan. Atas dasar itu Kampud mendesak KPK RI mengusut indikasi penyimpangan di Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia Chalim.
Mereka juga meminta Ketua BPK RI mengaudit penyaluran dana bansos di Kemenakertras. Juga mendesak KPK RI mengembangkan perkara secara objektif di kasus Ditjen P2KTrans. "Terakhir, kami minta KPK mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di Lampung Timur tahun anggaran 2016," tegasnya. (lis/wawan)
"Peran Chusnunia amatlah besar dalam penyaluran dana bansos karena dia yang memutuskan siapa yang biasa dapat program," ujar Korlap aksi Fitri Andi, Rabu (3/5) dalam pesan tertulisnya. Lalu dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) yang diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang jadi saksi perkara atas tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga menerima suap Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp 150 miliar. "Sehingga KPK RI memanggil Chusnunia Chalim sebagai saksi perkara," kata dia.
Track record Chusnunia Chalim, kata Andi, diperparah dengan mencuatnya indikasi pengkondisian paket kegiatan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2016. Itu diperkuat pernyataan para orang dekat Bupati Chusnunia Chalim. "Serta keterangan dikeluarkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung Timur diarahkan, dikondisikan," ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan tersimpan. Atas dasar itu Kampud mendesak KPK RI mengusut indikasi penyimpangan di Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia Chalim.
Mereka juga meminta Ketua BPK RI mengaudit penyaluran dana bansos di Kemenakertras. Juga mendesak KPK RI mengembangkan perkara secara objektif di kasus Ditjen P2KTrans. "Terakhir, kami minta KPK mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di Lampung Timur tahun anggaran 2016," tegasnya. (lis/wawan)
Post A Comment: