 |
| Beberapa PNS sedang melihat data. foto ilustrasi/ist |
Jakarta- Asa generasi muda Indonesia terutama dari lulusan
sarjana untuk mengabdi di pemerintahan kembali terbuka lebar.
Hal ini karena, pemerintah kembali membuka
penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017. Setelah sebelumnya,
pemerintah membuka penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Mahkamah Agung.
Kali ini, pemerintah membuka lowongan sebanyak 17.928 formasi
CPNS untuk 60 kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada
2017.
Dilansir laman Setkab.go.id,
Rabu, 6 September 2017, informasi lowongan tertuang pada website kementerian
bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domaingo.id, atau bisa
diakses melalui menpan.go.id,
sscn.bkn.go.id, akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Moh. Ridwan,
mengatakan, pendaftaran online penerimaan CPNS ini dibuka mulai 5 September
2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id.
Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak
lolos seleksi administrasi, lanjut Ridwan, diberikan peluang untuk kembali
melamar CPNS di 60 kementerian atau lembaga tersebut dengan catatan
hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.
"Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi
Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60
kementerian atau lembaga ini," kata Ridwan dalam siaran
pers, Selasa malam.
Menurutnya, pelamar yang sudah memiliki akun tinggal log–in pada web
sscn.bkn.go.id dengan
memasukkan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran waktu di
Kemenkum HAM dan Mahkamah Agung.
Berikut formasi penerimaan CPNS 60 kementerian/lembaga dan
pemerintah provinsi tahun 2017:
Kementerian
1.Kementerian Keuangan, 2.880 posisi
2.Kementerian ESDM, 65 posisi
3.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300 posisi
4.Kementerian Ketenagakerjaan, 160 posisi
5.Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329 posisi
6.Kementerian Perindustrian, 380 posisi
7.Kementerian PUPR, 1.000 posisi
8.Kementerian Pariwisata, 40 posisi
9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610 posisi
10.Kementerian LHK, 700 posisi
11.Kementerian Perhubungan, 400 posisi
12.Kementerian Luar Negeri, 75 posisi
13.Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91 posisi
14.Kementerian Kesehatan, 1.000 posisi
15.Kementerian Pertanian, 475 posisi
16.Kementerian Sosial, 160 posisi
17.Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500 posisi
18.Kementerian PPN/Bappenas, 38 posisi
19.Kementerian PANRB, 91 posisi
20.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 posisi
21.Kementerian Sekretariat Negara, 178 posisi
22.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40 posisi
23.Kementerian Agama, 1.000 posisi
24.Kementerian Perdagangan, 65 posisi
25.Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27 posisi
26.Kementerian Bidang Polhukam, 25 posisi
27.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 posisi
28.Kementerian BUMN, 25 posisi
29.Kementerian KUKM, 25 posisi
30.Kementerian Pertahanan, 50 posisi
2.Kementerian ESDM, 65 posisi
3.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300 posisi
4.Kementerian Ketenagakerjaan, 160 posisi
5.Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329 posisi
6.Kementerian Perindustrian, 380 posisi
7.Kementerian PUPR, 1.000 posisi
8.Kementerian Pariwisata, 40 posisi
9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610 posisi
10.Kementerian LHK, 700 posisi
11.Kementerian Perhubungan, 400 posisi
12.Kementerian Luar Negeri, 75 posisi
13.Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91 posisi
14.Kementerian Kesehatan, 1.000 posisi
15.Kementerian Pertanian, 475 posisi
16.Kementerian Sosial, 160 posisi
17.Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500 posisi
18.Kementerian PPN/Bappenas, 38 posisi
19.Kementerian PANRB, 91 posisi
20.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 posisi
21.Kementerian Sekretariat Negara, 178 posisi
22.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40 posisi
23.Kementerian Agama, 1.000 posisi
24.Kementerian Perdagangan, 65 posisi
25.Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27 posisi
26.Kementerian Bidang Polhukam, 25 posisi
27.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25 posisi
28.Kementerian BUMN, 25 posisi
29.Kementerian KUKM, 25 posisi
30.Kementerian Pertahanan, 50 posisi
Lembaga
31.Kejaksaan Agung, 1.000 posisi
32.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175 posisi
33.Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), 98 posisi
34.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60 posisi
35.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28 posisi
36.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175 posisi
37.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), 10 posisi
38.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90 posisi
39.Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87 posisi
40.Komisi Yudisial (KY), 33 posisi
41.Badan Narkotika Nasional (BNN), 275 posisi
42.Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60 posisi
43.Badan SAR Nasional, 160 posisi
44.Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300 posisi
45.Badan Keamanan Laut (Bakamla), 225 posisi
46.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182 posisi
47.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 99 posisi
48.Badan Ekonomi Kreatif, 93 posisi
49.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 110 posisi
50.Badan Intelijen Nasional (BIN), 199 posisi
51.Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212 posisi
52.Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157 posisi
53.Setjen DPR, 85 posisi
54.Badan Informasi Geospasial (BIG), 67 posisi
55.Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299 posisi
56.Mahkamah Konstitusi (MK), 70 posisi
57.Kepolisian Republik Indonesia, 200 posisi
58.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25 posisi
59.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 53 posisi
60.Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), 26 posisi
32.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175 posisi
33.Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), 98 posisi
34.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60 posisi
35.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28 posisi
36.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175 posisi
37.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), 10 posisi
38.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90 posisi
39.Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87 posisi
40.Komisi Yudisial (KY), 33 posisi
41.Badan Narkotika Nasional (BNN), 275 posisi
42.Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60 posisi
43.Badan SAR Nasional, 160 posisi
44.Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300 posisi
45.Badan Keamanan Laut (Bakamla), 225 posisi
46.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182 posisi
47.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 99 posisi
48.Badan Ekonomi Kreatif, 93 posisi
49.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 110 posisi
50.Badan Intelijen Nasional (BIN), 199 posisi
51.Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212 posisi
52.Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157 posisi
53.Setjen DPR, 85 posisi
54.Badan Informasi Geospasial (BIG), 67 posisi
55.Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299 posisi
56.Mahkamah Konstitusi (MK), 70 posisi
57.Kepolisian Republik Indonesia, 200 posisi
58.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25 posisi
59.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 53 posisi
60.Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), 26 posisi
Provinsi
61.Kalimantan Utara, 500 posisi
Sebelum mendaftar, kepala Biro Humas BKN itu mengingatkan
pelamar agar membaca dengan teliti dan saksama persyaratan
serta kualifikasi formasi, dan memastikan bahwa NIK dan KK telah
diverifikasi di server Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
Penerimaan CPNS ini dibuka pemerintah dalam rangka akselerasi
pencapaian Program Nawacita. "Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring
generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja pemerintah
yang efektif dan berkualitas," tutur Ridwan. (viva/p1)
Post A Comment: