Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Apapun situasinya, pelayanan krpake warga harus tetap terlaksana dan diutamkan oleh pemerintah. Hal yang sama juga berlaku di Kelurahan Way Dadi Bandarlampung.

Untuk memberikan pelayanan maksimal, maka mau tidak mau Pemkot harus menormalkan lagi atau mengembalikan lagi jabatan kepala lingkungan (Kaling) dan RT yang mundur beberapa waktu lalu.

Sebab, dampak mundurnya delapan RT di Kelurahan Way Dadi mulai dirasakan warga masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta segera mengambil langkah guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Beberapa warga masyarakat yang tidak memiliki RT dan Kepala Lingkungan merasa resah karena tidak adanya pelayanan terhadap sejak diberhentikan Kaling dan mundurnya RT di Way Dadi.

Tokoh Way Dadi, Khaidir Nasution mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pihak yang mesti bertanggungjawab terhadap pelayanan warga masyarakat. Dirinya mendesak agar pemkot segera mengambil langkah sebelum dampak persoalan ini semakin meluas.

"Saya kira kalau tidak ada upaya pemulihan dari pemerintah, akan merugikan pemerintah sendiri. Pelayanan pemerintah dari akar rumput akan terganggu," ujar Khaidir Nasution, Selasa (5/11).

Khaidir melihat, gejolak yang akhirnya mengakibatkan mundurnya delapan RT di Way Dadi serta ancaman melakukan hal serupa dari Kepala Lingkungan II dan 14 RT di Way Dadi Baru berawal dari tindakan pemerintah memberhentikan Kepala Lingkungan I Way Dadi, Ir. H. Triyono Arifin, M.M.

Selain itu sosok Triyono Arifin juga dikenal dekat dengan dan mengayomi RT. Menurut Khaidir, jabatan kepala lingkungan hanyalah sebuah pengabdian bagi Triyono. Sebab, tanpa status Triyono sebagai kepala lingkungan, dia sangat mampu memobilisasi, menggerakkan, mengkoordinir warga masyarakat Way Dadi.

"Apalagi secara finansial memang Triyono mampu dan orangnya mau berkorban," tegas tokoh yang pernah dipercaya warga masyarakat Way Dadi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibmas) Lampung ini.

Sehingga kebijakan pemerintah memberhentikan Triyono itu sangat disayangkan. Mestinya pemerintah melakukan klarifikasi dulu jika memang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat.(R1)

Post A Comment: