KPU Kota Diminta Wajib Dan Patuh Jalankan Putusan MA

Jakarta (Pikiran Lampung)-Permohonan penyelesaian sengketa pelanggaran adminsitrasi pemilihan kepala daerah Bandar Lampung yang diajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Hj. EVA DWIANA, S.E., dan Drs. DEDDY AMARULLAH dikabulkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan Nomor : 1 P/PAP/2021.

Ketua Tim Advokasi EVA-DEDDY, Muhammad Yunus mengatakan, Mahkamah Agung dalam amar putusannya pertama mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah untuk seluruhnya.

“Putusan Mahkamah Agung ini bersifal final dan mengikat. KPU Bandar Lampung harus patuh dan wajib menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut,” ujar Yunus didampingi anggota tim hukum Juendi Leksa Utama, Fauzi Heri, Yudi Yusnandi, Alian Setiadi dan Supriyanto, Rabu (27/01) malam. 

Yunus menambahkan, putusan majelis hakim juga menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03. 

Selain itu, memerintahkan Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03. 

Keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat.

“Tidak ada lagi upaya hukum lainnya setelah permohonan ini diputus oleh mahkamah agung. Kita minta KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjutinya dan menetapkan EVA-DEDDY sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung terpilih,” tegasnya. 

Dia menyatakan, tidak ada lagi perdebatan hukum yang muncul terkait dengan kekosongan hukum sejak KPU Bandar Lampung membatalkan pasangan calon nomor urut 3 pasca tindak lanjut putusan Bawaslu Lampung yang lalu.

Pertimbangan hukum majelis hakim tegas, bahwa Mahkamah Agung berpendapat keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 8 Januari 2021, dan permohonan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2021, tetapi oleh karena pelayanan kepada pencari keadilan di ruangan tersebut dihentikan sementara (lockdown) dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dari tanggal 12 sampai dengan 15 Januari 2021. Maka proses administrasi perkara di Mahkamah Agung dimulai kembali pada tanggal 18 Januari 2021. 

Dengan demikian, pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

“Majelis menolak eksepsi dari Termohon KPU tentang kedaluwarsa permohonan tidak beralasan hukum,” Terangnya. 

Terhadap inti pokok persengketaan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis), karena telah menetapkan Keputusan Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

 

Terpisah Ketua KPU Bandarlampung Triadi mengaku belum menerima putusan dari MA tersebut. " Hingga hari ini kami belum terima salinan putusan MA secara resmi, setelah kami terima akan kami pelajari dulu," jelasnya kemarin (***).