Ilustrasi. Ist

Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -Strategi Kebijakan Analisa Anggaran Publik (Sekip) mengecam dugaan praktik pemberian upeti kepada sejumlah oknum di Dinas  Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)saat pencairan uang proyekcair

Ketua SEKIP Andrey Arifin mengatakan praktik pemberian upeti atau pelicin ia dapat dari pengakuan sejumlah rekanan yang mengaku terpaksa memberikan uang  sekitar 1-2 persen dari nilai pencairan jika ingin uang proyek segera cair.

“Kondisi keuangan kota lagi susah, jadi rekanan rebutan kalau mau cairin uang proyek. Jadi mau gak mau harus pakai jalan tol,  artinya pakai uang pelicin buat ngasih oknum-oknum  keuangan (BPKAD),” ujar Andrey Arifin, Sabtu (11/9/2021)

Andrey menegaskan praktik tersebut tidak sejalan dengan Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor. 

“Ini sudah tidak benar, dimana banyak rekanan yang belum dibayar tapi malah mereka dipaksa ngasih uang pelicin sebagai syarat cairkan uang proyek. Dan para oknum-oknum itu bisa dijerat dengan pasal 3 UU Tipikor,” tegasnya.

Untuk itu Andrey meminta wali kota bandar Lampung Eva Dwiana untuk bertindak tegas menghentikan praktik pemberian upeti dalam proses pencairan proyek termasuk membongkar praktik setoran proyek di Dina PU Kota Bandar Lampung

Pasalnya selain dugaan kasus pemberian upeti pihaknya juga mendapati adanya praktik setoran proyek Dinas PU Kota Bandar Lampung.

Karena jika tidak memberikan uang setoran maka rekanan sulit mendapat kerjaan atau proyek.

“Kami juga dapat informasi dan keluhan rekanan kalau mau dapat kerjaan mereka harus setor, sampai sekarang mereka sudah ngejerit, ada uang yang sudah setor kerjaan belum dapat, bahkan ada yang belum cair-cair kerjaan kemarin,” tambahnya.

Andrey menjelaskan praktik setoran di Dinas PU Kota angkanya berkisar 15-20 persen dari nilai proyek dan salahsatu pejabat yang mengaturnya berinisial M.

“Kalau Iwan kadisnya diduga cuma terima beres, yang ngatur istilahnya jenderal lapangan itu M. Dan M ini ada kaki tangannya, bukan orang dinas dia orang luar yang menerima uang itu,” ungkapnya. 

Untuk itu Andrey meminta penegak hukum dan Wali Kota Bandar Eva Dwiana Herman HN bertindak menyikapi praktik setoran proyek di dinas PU Kota Bandar Lampung.

“Kami minta penegak hukum bertindak, dan wali kota harus bersikap, Jangan biarkan praktik ini. Apalagi kita tahu kondisi keuangan pemkot saat ini  tengah karut marut, jadi jangan biarakan pejabat dinas PU cari uang dari setoran proyek itu,” tukasnya.

Kepala Dinas, Iwan Gunawan dan Sekertaris Muhaimin dari dinas PU Kota Bandar Lampung belum bisa dikonfirmasi, karena ponselnya tidak diangkat.

Sementara Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson yang dikonfirmasi pun demikian. Ponselnya tidak diangkat dan pesan yang dikirim untuk meminta konfirmasi belum dibalas. (Bbl) 

Post A Comment: