Ilustrasi. Ist
Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Saat ini masih banyak dugaan proyek pembangunan di satu wilayah dimonopil atau kocok bekem oleh para pejabat dan kroninya. Salah satunya terjadi di Kabupaten paling ujung Provinsi Lampung, Mesuji
Oleh karenanya, LSM Gamapela meminta penegak hukum berani mengusut serta membongkar dugaan praktik monopoli proyek oleh keluarga bupati Mesuji di kabupaten tersebut.
“Kami meminta penegak hukum berani membongkar praktik dugaan monopoli sejumlah proyek di Kabupaten Mesuji yang ada indikasi kuat dilakukan keluarga bupati berinisial K dan Y,” ujar Toni Bakrie, kemarin.
Diketahui dua putra Bupati Mesuji Saply TH berinisial K dan Y diduga ikut mengatur dan mengusai sejumlah proyek di beberapa dinas Kabupaten Mesuji.
Toni Bakrie menyebut dugaan keterlibataan dua anak bupati dalam sejumlah proyek di Kabupaten sejak tahun 2019. Menurut dia, pihaknya mendapati banyak laporan dan pengaduan sejumlah rekanan yang menyebutkan pengkondisian proyek khususnya pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji.
“Informasi yang kami peroleh sebearnya nyaris semua dinas dikuasi mereka. Tapi yang baru kami dapat data dari Dinas PUPR yang kelola K, kalau dinas pendidikan yang pegang Y,” bebernya.
Tony mencontohkan pengkondisian dan penyimpangan beberapa proyek pembangunan /rehab sekolah yang menggunakan rangka baja tidak sesuai spek.
“Contoh untuk dinas pendidikan proyek rehab sejumlah gedung -gedung pendidikan itu bahan rangka baja tidak sesuai spek, ketebalan rangka tidak 0,75 sesuai kontrak kerja, yang dipasang itu 0.60. Dan seluruh kontraktor itu diperintah Y harus membeli rangka bja di toko yangsudah dikondisikan dan ditunjuk oleh Y,” ungkapnya.
Dugaan penyimpangan lainnya kata dia, pada proyek rigid beton di ruas simpang pematang. “Contoh lain proyek tidak sesuai spek yang dikerjakan asal-asalan yakni rigid beton ruas jalan simpang pematang spek betonya tidak sesuai kontrak karena tidak menggunakan beton K -300, ” tukasnya.
Selanjutnya proyek rehabilitasi sungai-sungai di Mesuji tahun 2020 banyak tak sesuai karena kalinya tidak dikeruk, tapi hanya dibersihkan saja.
Diantara proyek Rehabilitasi Irigasi yang tidak sesuai diantaranya pekerjaan rehabilitasi Irigasi Jaya Sakti senilai Rp 2,2 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial CV. TCI. Kemudian rehabilitasi Irigasi Sungai Sidang dengan nilai Rp 4 miliar yang dikerjakan perusahaan berinisial PT AAK. Selanjutnya Rehabilitasi Irigasi Way Abang senilai Rp 1,8 miliar yang dikerjakan perusahaan beriniisial CV SKJ. Untuk itu Tony Bakri meminta KPK segera turun melakukan penindakan atas praktik-praktik tersebut.
“Kami berharap KPK turun, termasuk APH di Lampung, berantas praktik praktik seperti jangan dibiarkan. Sudah OTT saja tidak ada efek jera. Jadi jangan biarkan harus ada penindakan. Dan kita akan kumpulkan data untuk melapor,” pungkasnya. Sebelumnya seorang rekanan juga mengungkap dugaan praktik setoran proyek dan KKN di beberapa dinas di Kabupaten Mesuji.
Rekanan yang minta namanya dirahasiakan mengatakan nyaris semua proyek dinas PUPR Mesuji terkondisi.Bahkan sebagian dikerjakan orang dinas dan kerabat-kerabat bupatitermasuk setoran proyek yang langsung dibawah kendali K.
“Kalau yang ngerjain itu mereka sendiri, bahkan ada juga ipar-iparnya. Juga ada orang dinas. Semua itu Andi yang berperan, kalau kadisnya gak bisa berbuat banyak,” tegas rekanan yang tinggal di Bandar Lampung ini.
Bupati Mesuji Saply TH yang dikonfirmasi terkait hal ini ponselnya tidak aktif.
Setali tiga uang Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha yang dihubungi ponselnya tidak diangkat.
Whatsapp wartawan yang mengirim pesan untuk konfirmasi langsung diblokir.
Sementara Y anak bupati Mesuji yang juga menjabat kepala BKD di Mesuji saat dihubungi ponselnya tidak aktif.(Tim)
Post A Comment: