Lamtim (Pikiran Lampung)- Demo perangkat desa Se Kabupaten Lampung Timur menuntut pembayaran honor yang telah 6 bulan belum terbayarkan oleh pemkab setempat berbuntut panjang. Dimana, diduga ada intimidasi dari beberapa kepala desa dan camat yang berbanding lurus dengan keengganan bupati Dawam Raharjo menemui para pendemo, kemarin.
"Kami sangat kecewa kepada bupati Lampung Timur yang tak mau menemui kami, kami menilai Bupati tak peduli dengan nasib perangkat desa yang memang berharap honorer segera dicairkan, agar dapur kami terus ngebul,",tutur Ibrahim koordinator aksi kepada awak media.
Menurutnya, saat berorasi kemari, pihaknyajuga banyak yang diintimidasi dan ancaman akan dievaluasi oleh oknum camat dan kades. "Yang meminta kami agar tidak hadir dalam aksi unjuk rasa menuntut hak kami,yang secara tidak langsung juga kepentingan honor mereka",tambah Ibrahim.
Terpisah, Ketua fraksi Nasdem DPRD Lampung timur sangat menyayangkan bila benar ada intimidasi oleh oknum tertentu agar perangkat desa tak berdemo.
hak mengeluarkan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang - undang, jadi patut disayangkan bila ada oknum tertentu yang melarangnya hak konsitusi warga Indonesia dalam menuntut hak mereka yang belum terbayarkan",jelas Faisal Risa ketua Fraksi Nasdem DPRD Lamtim.
saat mereka menggelar aksi kemarin( Senin 12/09/22) seyogyanya bupati Lampung timur dapat menemui mereka dan memberi penjelasan apa sebenarnya yang terjadi dan langkah - langkah pemerintah mengatasinya",tambah Faizal.
Diketahui Banyak beredar via WhatsApp grub himbauan dari camat dan kepala desa yang berbunyi :
KepadaYth,Kades SE Marga Sekampung di mohon agar menyampaikan ke semua perangkat Desanya masing - masing untuk tidak ikut aksi damai pada tgl 120922 diminta bersabar menunggu APBD-P .DUM trims
Mohon maaf ,menindak lanjuti perintah camat marga sekampung terkait aksi damai yg akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal ,saya sebagai kepala desa Tidak mengijinkan satu orang pun perangkat desa untuk ikut aksi damai tersebut,bila ada yang TDK patuh dengan perintah ini akan ada konsekwensinya,demi kian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Izin Rekan2 Kades Tolong Perangkat desa dan Anggota Lembaga2 desa masing JANGAN DI IZINKAN Utuk kegiatan Wa di atas... Masalah SILTAP dan Insentif sedang di Bahas Dalam APBD Perubahan.. Kita Tunggu Penetapan nya..DUM.
Terpisah Camat Marga Sekampung Heri saat dihubungi awak media untuk mengkonfirmasi melalui Handphone tak di angkat meskipun dalam posisi online.(yadi)
Post A Comment: