Advertisement
Lampung Selatan (Pikiran Lampung) - Ada yang “menarik” dalam pidato Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat menghadiri Konferensi Kabupaten IX Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan yang digelar di Hotel Grand Helty, Kalianda, Rabu (14/1/2026).
Bupati muda enerjik tersebut menantang insan pers, khususnya wartawan yang tergabung dalam PWI Lampung Selatan, untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berkualitas, berimbang, dan berbasis fakta.
Di hadapan para jurnalis, Egi menegaskan dirinya bukan sosok kepala daerah yang alergi terhadap kritik.
“Saya bukan bupati yang anti kritik. Silakan kawan-kawan wartawan mengkritisi pekerjaan saya melalui ketikan jari jempolnya. Tapi saya berharap kritik itu juga disertai solusi,” ujar Egi.
Menurutnya, kritik yang sehat merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah. Namun demikian, Egi mengingatkan agar setiap pemberitaan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik serta berlandaskan fakta, bukan sekadar asumsi atau kabar sepihak.
Ia secara khusus menyoroti kebiasaan penggunaan istilah “diduga” yang kerap dijadikan tameng untuk menulis berita bernada miring tanpa dasar yang kuat. “Wartawan harus memberitakan sesuai fakta, bukan hanya katanya. Jangan berlindung di balik kata diduga, tapi isinya opini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Egi juga mengungkap pengalamannya menjelang pelaksanaan rolling Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar di Dermaga Bom, Kalianda, beberapa waktu lalu.
Ia mengaku sempat mendapat informasi akan adanya aksi demonstrasi dari segelintir wartawan dengan isu dirinya lebih sering berada di luar Lampung Selatan dibandingkan di daerah.
“Saat akan melakukan rolling jabatan Minggu lalu, saya dapat info akan didemo sejumlah wartawan. Isunya karena saya jarang di Lampung Selatan. Saya bilang, silakan saja,” ungkap Egi.
Ia tidak menampik bahwa dirinya memang kerap berada di luar daerah. Namun menurut Egi, hal itu bukan tanpa alasan.
Ia menyadari bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan yang berkisar Rp2,3 triliun tidak akan cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembangunan.
“Kalau saya hanya duduk diam di kantor, APBD kita tidak akan pernah cukup. Maka saya harus keluar, mencari peluang, mengetuk pintu pusat,” jelasnya.
Upaya tersebut, kata Egi, mulai membuahkan hasil. Lampung Selatan diproyeksikan akan mendapatkan sejumlah program pembangunan berskala besar, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat di dua titik, Sekolah Garuda satu titik, bantuan alat mesin pertanian combine harvester sebanyak 20 unit, ribuan kuota Rumah Tidak Layak Huni, serta Kampung Nelayan Merah Putih di empat titik. Saat ini dua titik sudah berjalan, sementara dua lainnya akan dilaksanakan pada gelombang kedua. Nilai keseluruhan program tersebut mendekati Rp1 triliun.
Selain itu, Egi menyebut masih terdapat sejumlah capaian dan peluang anggaran lainnya yang tengah diperjuangkan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.
Menutup sambutannya, Egi kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Ia berharap wartawan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra strategis pembangunan melalui pemberitaan yang mencerahkan, objektif, dan bertanggung jawab.
“Kalau pemerintah dan pers bisa berjalan seiring, saya yakin Lampung Selatan akan melangkah lebih cepat dan lebih kuat,” pungkasnya.(Naga)
