Lampung  ( Pikiran  Lampung) - Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Serentak dan Karhutla Kodam II/Swj Tahun 2024 yang dipimpin Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr(Han)., secara virtual bertempat di Aula A. Yani Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung. Senin (15/07/2024).

Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr(Han)., menyampaikan netralitas TNI, mensosialisasikan aturan dan ketentuan dalam keikutsertaan pada pelaksanaan Pilkada, bersinergi dengan Polri dalam mengikuti penetapan dan program kegiatan di setiap tahapan dengan mengedepankan netralitas serta mendorong terciptanya Pilkada yang sejuk damai bermartabat," terangnya.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumbagsel, setiap tahunnya menjadi siklus tahunan yang menjadi ancaman serius dan itu terjadi pada tahun 2015-2019 dan 2023 yang banyak menimbulkan korban dan kerugian, baik aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan, hal tersebut banyak disebabkan oleh ulah manusia.

"Perlu dilakukan sinergitas antar instansi terkait dalam penanganan Karhutla tersebut, di Provinsi Lampung juga ada wilayah yang pernah terkena kebakaran, itu di wilayah perkebunan yang pernah terbakar sekitar satu hektar sampai dua hektar, dan wilayah tersebut merupakan perkebunan sawit dan perkebunan karet," tegasnya.

Tutut hadir mendampingi Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., dalam kegiatan tersebut, Pasilidpam Sintelrem 043/Gatam Kapten Inf Jauhari dan Pasilat Siopsrem 043/Gatam Kapten Inf M. Rafdi.(*/zai )


Bandarlampung (Pikiran Lampung)
-— Lampung Corruption Watch (LCW) melalui ketuanya, Juendi Leksa Utama, memberikan tanggapan terkait informasi yang diterima oleh media harian dan online pikiran Lampung mengenai kedatangan tim dari Kejaksaan Agung ke Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, Pemkot Bandar Lampung saat ini sedang mempersiapkan dokumen dan data untuk kepentingan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung besok, Selasa 16 Juli 2024. 

"Kurang lebih ada belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bandar Lampung telah menerima panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa," ujar narasumber media tersebut.

"Kami menduga bahwa pemeriksaan ini terkait dengan laporan yang diajukan oleh LCW mengenai realisasi pengelolaan anggaran keuangan daerah," ucap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.

Kami berharap pemeriksaan ini akan berkembang lebih luas dan mendalam, termasuk pada anggaran yang telah digunakan oleh Pemkot Bandar Lampung

Ketua LCW juga menyoroti potensi pemeriksaan ini untuk menyasar dan berlanjut kepada Wali Kota Bandar Lampung. 

Diperkirakan pemeriksaan ini akan dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung mulai besok, Selasa 16 hingga Kamis 18 Juli 2024.


LCW mengingatkan kepada seluruh OPD Pemkot Bandar Lampung yang akan diperiksa oleh tim Kejaksaan Agung untuk menyiapkan semua dokumen, data, dan informasi yang benar terkait pemeriksaan yang akan berlangsung. 

"Jika tidak memberikan keterangan maupun data yang benar, maka terperiksa bisa dikenakan delik keterangan palsu atau menghalang-halangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi." Tegas pengacara anti korupsi ini.

LCW akan terus memantau perkembangan proses pemeriksaan ini dan siap memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah  Lampung

Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Ketua Umum LSM Kaki Lampung, Lucky Nurhidayah menyoroti kejanggalan anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung untuk pembelian pin emas anggota DPRD Kota Bandar Lampung senilai Rp. 750 juta rupiah, juga anggaran makan minum paripurna senilai Rp. 366 juta rupiah. Anggaran tersebut di anggarkan pada tahun 2023.

"Anggaran tersebut kenapa di tahun 2023 dianggarkan kembali sedangkan pada tahun 2024 anggota DPRD Kota Bandar Lampung baru saja mau dilantik, ada apakah di tubuh DPRD Kota Bandar Lampung," ujar Ketua Umum LSM Kaki Lampung, Lucky Nurhidayah, Senin (15/07/2024).

Pihaknya mengancam akan mengadakan aksi  unjuk rasa untuk menuntut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Aparat penegak hukum terkesan tutup mata atas dugaan penyelewengan anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, malka kami akan menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut dugaan penyelewengan tersebut," pungkasnya. (*)


BANDARLAMPUNG (Pikiran Lampung
) --- Pj. Gubernur Lampung Samsudin meninjau Kantor Pusat Bank Lampung dan mengunjungi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, di Bandarlampung, Senin (15/7/2024) siang.

Pj. Gubernur Samsudin diterima Dirut Bank Lampung Presley Hutabarat serta jajaran pejabat Bank Lampung.

Dalam kunjungan tersebut, Samsudin turut didampingi Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh dan Kasat Pol PP Provinsi Lampung Zulkarnain.

Samsudin sempat berkeliling meninjau ruangan kerja yang ada di Bank Lampung tersebut.


Usai berkeliling, Pj. Gubernur Samsudin melakukan pertemuan bersama jajaran Direksi dan Komisaris Bank Lampung.

Usai meninjau Bank Lampung, Pj. Gubernur Samsudin melanjutkan kunjungan kerja ke OJK Provinsi Lampung. 

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy.

Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung dan OJK Provinsi Lampung. (susi) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
)-Gabungan perusahaan konstruksi nasional Indonesia ( Gapeksindo ) Lampung menerima surat tembusan dari Lembaga Gerakan Rakyat Peduli Pembangunan Lampung ( GRPPL ) atas dugaan Markup proyek CWU pembangunan RSPTN, IRC dan WWTP Universitas Lampung  yang dilakukan oleh PT Nindya Karya. 

Dalam surat GRPPL itu, PT Nindya Karya disebut melakukan Mark up atas kualitas mutu beton proyek CWU pembangunan RSPTN, IRC dan WWTP Universitas Lampung sekitar 40% dari Rencana Anggaran Biaya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pembina Gapeksindo lampung Doni Barata meminta aparat penegak hukum memeriksa secara menyeluruh Pengurus Perusahaan PT. Nindya Karya Persero mulai dari Direktur Utama sampai dengan tingkatan Pelaksana Lapangan pada proyek RSPTN Unila.

“ Iya kita sudah dapat surat dari GRPPL atas investigasi yang mereka lakukan berkaitan dengan Mutu Beton pada proyek RSPTN Unila.  Sebaiknya penegak hukum menjadikan ini perhatian dengan memeriksa manager Proyek sampai Direktur Utamanya,” kata Doni Barata senin (15/07). 

Selain itu, Doni Barata juga meminta lembaga terkait memeriksa mutu beton pada proyek RSPTN Unila. Dirinya juga menekankan pemeriksaan uji laboratorium atas mutu beton pada proyek RSPTN Unila harus dilakukan oleh tim penguji yang independen.

“ dan jika hasil uji laboratorium atas mutu beton betul ditemukan markup dan mutu beton yang tidak standar bisa dibilang proyek gagal konstruksi dan seharusnya dibongkar, “ tutup Doni Barata. (mirwan) 

 


Lampung (Pikiran Lampung) - Calon Petahana yang akan kembali kembali maju fi pilgub Lampung 2024, Arinal Djunaidi terlihat  turut menghadiri Peresmian Jokowi Learning Center (JLC) SMA Kebangsaan Lampung. di Lampung Selatan pada Kamis (11/07/2024) lalu.

Dimana, untuk diketahui pemiliknya adalah  Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkipli Hasan, 

Kehadiran  Arinal Djunaidi di acara tersebut menjadi pertanyaaan besar publik Lampung. Apakah ini suatu sinyal koalisi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 27 November mendatang. Alias Arinal akan dapat Rekomendasi sebagai cagub Lampung yang diusung PAN. 


Mengingat, Arinal Djunaidi telah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar. Dan tidak menutup kemungkinan Jika Partai Golkar akan berkoalisi dengan PAN pada Pilkada serentak mendatang.

Sebelumnya, Arinal Djunaidi bersiap mencari bakal calon gubernur (bacagub) sesuai surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar, dengan waktu yang ditetapkan DPP sebelum tanggal 16 Agustus 2024 mendatang.

"Oeh karena itu di dalam proses itu ada survey dan penilaian oleh karena nya kemaren saya dipanggil untuk mendapatkan perintah sesuai dengan instruksi dewan pimpinan partai golkar bahwa istruksinya kepada  bakal calon gubernur yang ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal itu kepada Arinal Djunaidi untuk melakukan komunikasi kepada partai-partai yang bisa sejalan untuk mendukung subjeksi," ungkapnya, Jumat (05/07/2024) lalu.

Ia menjelaskan, kriteria bacagub yang akan menemani dirinya merupakan sosok yang mempunyai kesamaan visi dan misi yakni membangun provinsi Lanpung.

"Sosok wakil yang satu tujuan dan sejalan, kalau mau sukses sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung, maka keduanya tidak ada beda. Sikap, perilaku, kemampuan, profesionalnya harus sama dan saling mengingatkan," jelasnya.

Jika nanti dirinya terpilih kembali, ia menginginkan sosok wakil yang memberi kontribusi untuk kemajuan provinsi Lampung.


"Pemerintahan itu tidak mudah, karena banyak pemerintahan ini banyak masalahnya. Tidak hanya infrastruktur, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan. Syukur kalau ada anak muda yang penting dia menguasai dan mampu memberikan kontribusi masa depan. Sehingga Lampung bisa lebih baik lagi dan lebih berjaya di masa mendatang,"

"Saya hanya tinggal satu Periode saja untuk menuntaskan tugas, setelah itu bisa saja ke depan dilanjutkan wakil," paparnya.

Jika Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengeluarkan rekomendasi ke Arinal Djunaidi, maka ia positif maju sebagai calon gubernur Lampung. Untuk Wakil sendiri, tidak menutup kemungkinan dari internal PAN sendiri. maka tinggal menunggu rekomendasi PAN berlabuh kemana. (red)



Bandar lampung (Pikiran Lampung) -
Dalam upaya mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemuda Iqbal Ardiansyah mengadakan acara permainan seru (fun game) di Angkringan Jajanan Malam yang berlokasi di Kedaton. Acara ini memberikan hadiah berupa puluhan voucher belanja gratis bagi para pengunjung angkringan, Minggu (14/07/2024).

Koordinator milenial dari tim Bandar Lampung Bahagia Bersama Iqbal Ardiansyah, Ramadanilil Alamin, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung para pelaku UMKM muda. "Selain sebagai bentuk dukungan, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk bersilaturahmi dan berbagi keceriaan," ujar Ramadani.

Dani, seorang pengunjung yang turut serta dalam fun game, mengungkapkan bahwa kegiatan semacam ini sangat menarik dan belum pernah ada sebelumnya. "Adanya fun game seperti ini bisa mencairkan suasana tongkrongan. Ditambah lagi, voucher belanja gratis yang disediakan membuat acara ini semakin menarik," katanya.

Ira, seorang musisi di Angkringan Jajanan Malam, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat positif. "Selain nongkrong, kita sebagai pemuda juga bisa bertukar pikiran dan menyalurkan aspirasi tentang masa depan bangsa," ujarnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk terus mendukung UMKM dan menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. (*) 


MATARAM (Pikiran Lampung)
-- Kabupaten Pringsewu mendapat dua penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Prof.Dr.A.Halim Iskandar, pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV Tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat, Senin (15/7/2024).

Kedua penghargaan itu diberikan kepada Penjabat Bupati Pringsewu Dr.Marindo Kurniawan, S.T., M.M. atas Kontribusi dan Kerja Keras dalam membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Inovasi Desa.


Serta Piagam Lencana Satya Inovasi Desa diberikan kepada Selviana Larasati dkk, sebagai Juara II Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXV Tahun 2024 yang merupakan binaan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat Pekon Kabupaten Pringsewu.


GTTGN merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka  menjaring kreatifitas dan inovasi teknologi akar rumput, disamping menjadi ajang sharing infomasi dan promosi terkait  Inovasi Teknologi Tepat Guna dari seluruh Indonesia. 

Beberapa kegiatan dalam GTTGN XXV di Kota Mataram, NTB, diantaranya Pentas Seni dan Budaya, Malam Keakraban Pejuang Inovasi, Temu Bisnis, Seminar Internasional, Rakornis, Pameran dan Ekspo, Bazar UMKM dan lainnya. (Susi.)


Jakarta (Pikiran Lampung) -
 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan dukacita atas berpulangnya Dr. Helmiyadi Kuswardhana, M.Kes, SpOT, FICS, AIFO-K saat menunaikan tugas pelayanan di RSUD Sulawesi Barat, Mamuju.

Dr. Helmiyadi meninggal karena serangan jantung akhir pekan ini saat sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter bedah ortopedi di Mamuju, Sulawesi Barat. 

Dr. Helmiyadi merupakan anggota dari IDI Cabang Mamuju dan Pengurus dari IDI Wilayah Sulawesi Barat dan juga merupakan bagian dari Medical Influencer PB IDI dan Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia (PABOI) yang rajin memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat melalui media sosialnya.

“PB IDI memberikan penghargaan Lencana Karya Bakti dan sekaligus mengusulkan kepada pemerintah untuk juga bisa memberikan penghargaan kepada Dr. Helmi. Kami juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Dr. Helmiyadi SpOT dan juga para dokter yang tanpa pamrih yang telah melakukan pengorbanan terbesar dalam menjalankan tugasnya, mendedikasikan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain.

"Kami menghormati pengabdian profesi yang  mereka jalankan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen teguh mereka dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia, dengan segala keterbatasan  yang dialami, Keberanian, kasih sayang, dan dedikasi mereka terhadap pasien tidak akan pernah terlupakan, dan Semoga akan banyak muncul dokter Helmi yang lain untuk melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya di daerah,” kata DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per pasien yang masih rendah  di dunia yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk. PB IDI menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter dikarenakan banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan. 

Hal ini ditambah lagi  dengan kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani. 

“Ini bukan hanya soal angka; ini masalah nyawa - hidup dan mati. Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan. Kita juga menghadapi kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur.

 Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai. Dan dalam hal obat-obatan, banyak obat-obatan penting yang persediaannya terbatas, sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan, selain itu Masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai ,” jelas Dr Adib.

Adib juga menambahkan bahwa, ketimpangan kemampuan pelayanan kesehatan juga disertai tidak meratanya infrastruktur. Banyak fasilitas kesehatan di daerah terutama pedesaan yang kekurangan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Hal ini juga akan berdampak pada pekerjaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa optimal. Ketersediaan alat kesehatan, sarana prasarana dan obat juga mempengaruhi kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar di daerah. 

Konsekuensi dari semua ini menyebabkan pasien terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan  medis dan seringkali dengan biaya yang besar. Dan dalam beberapa kasus, pasien sudah dalam kondisi yang kronis dan terminal tanpa akses terhadap perawatan medis yang baik.

Dr Adib menyampaikan bahwa problema kesehatan ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi memerlukan peran penting semua komponen bangsa termasuk organisasi profesi, LSM, kelompok akademisi, swasta, media massa dan sosial, dan tentunya masyarakat sendiri sebagai garda terdepan agen perubahan transformasi kesehatan. 

Peningkatan jumlah dokter di daerah dapat dilakukan melalui beasiswa dan program insentif. Selain itu Pemerintah pusat dan daerah perlu berinvestasi pada peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur, untuk memastikan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut memiliki sumber daya yang mereka perlukan untuk memberikan layanan berkualitas. Didukung juga kemampuan pembiayaan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun melalui JKN -BPJS. 

PB IDI mengingatkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah hak asasi manusia yang mendasar dan setiap orang mempunyai akses terhadap perawatan medis yang mereka perlukan, di mana pun mereka tinggal. “Jadi mari kita semua saling bekerjasama untuk mengatasi masalah kritis ini. 

Mari kita bersama memperbaiki sistem layanan kesehatan kita, dan memastikan bahwa setiap orang Indonesia memiliki akses terhadap layanan medis yang berkualitas. Kita bisa melakukan ini, dan kita harus melakukan ini. Kita harus "total football' dalam upaya totalitas transformasi kesehatan. Masa depan negara kita bergantung pada masalah kesehatan dasar ini,” tutup Adib. (*) 


Lampung (Pikiran  Lampung)  - Kepala Staf Korem 043/Gat Lampung am Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., menghadiri Taklimat Awal Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode III TA. 2024 di wilayah Lampung dan Bengkulu, dibuka langsung oleh Irops Itjen TNI Marsma TNI Ridwan Djoko Leksono, S.E., C.Fr.A., bertempat di ruang Rapat Brigif 4 Marinir/BS Jl. Pematang Awi Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Senin (15/07/2024).

Irops Itjen TNI Marsma TNI Ridwan Djoko Leksono, S.E., C.Fr.A., selaku Pengendali Teknis (Dalnis) Tim B mengucapkan terima kasih kepada Danbrigif 4 Marinir/BS, yang telah memfasilitasi kegiatan Taklimat Awal Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode III TA. 2024 di wilayah Lampung dan Bengkulu. 

"Semoga pelaksanaan Audit Ketaatan dan Kinerja Itjen TNI Periode III kali ini dapat berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan standar Audit serta memperoleh nilai tambah/Value Added yang kita harapkan, kegiatan Audit Itjen TNI TA. 2024 dilaksanakan berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/988/VI/2024 Tanggal 7 Juni 2024," terangnya.

Selanjutnya Dalnis Tim B, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan tujuan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selalu berada pada arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

"Sejalan dengan hal ini, kegiatan Audit Itjen TNI merupakan kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah (Value Added) guna mewujudkan tujuan organisasi, selain dari pada itu, pada Periode IV Tahun 2024 ini juga tim BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan Interim/pendahuluan atas laporan keuangan Kemhan/TNI di tahun yang berjalan."

"Oleh karena itu manfaatkan kehadiran APIP Itjen TNI ini sebagai sarana konsultasi guna meminimalisir resiko permasalahan yang berpotensi akan menjadi temuan BPK RI," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasrem 041/Gamas, Danlanal Lampung, Kasiren Korem 043/Gatam, Danbrigif 4 Marinir/BS, Danlanud Pangeran M. Bun Yamin, Karumkit TK IV 02.07.04 Lampung, Pasops Brigif 4 Marinir/BS, Paspers Brigif 4 Marinir/BS, Kadislog Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Ka Primkopal Lanal Lampung dan perwakilan Lanal Bengkulu.(*/zai )


 Pringsewu (Pikiran Lampung)-, Kembali terjadi upaya penipuan yang mengatasnamakan Pj. Bupati Pringsewu, Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MM, melalui platform WhatsApp. Modus operandi yang digunakan adalah mengiming-imingi pemberian bantuan dengan syarat pengiriman sejumlah uang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.


Kami ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat, pondok pesantren, masjid, dan mushola, bahwa Pj. Bupati Pringsewu tidak pernah menghubungi secara langsung warga terkait pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk apapun. Teknis pemberian bantuan pemerintah akan selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh petugas dari Badan/Dinas yang membidangi, bukan oleh Pj. Bupati secara pribadi.

Kami menghimbau kepada seluruh Jajaran Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Pekon untuk segera menyampaikan informasi ini kepada bawahan dan masyarakat luas. Pastikan untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi milik pemerintah. (Ichwan
Lampung ( Pikiran  Lampung )- Bertempat di Polda Lampung Jl. Terusan Ryacudu Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Senin (15/7/2024) menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2024. 

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2024, mengambil tema "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas" langsung dipimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., dan akan dilaksanakan selama 14 Hari mulai pada tanggal 15 sampai dengan 28 Juli 2024.

Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., di kesempatan tersebut menyampaikan, Korem 043/Gatam beserta seluruh jajarannya yang berada di wilayah Provinsi Lampung, siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2024 dengan optimal.

“Peran TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk itu Korem 043/Gatam siap bekerjasama dengan semua pihak dalam mencegah potensi gangguan keamanan.“

“Selanjutnya, saya mengajak seluruh prajurit Korem 043/Gatam dan jajaran, untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi, dengan memprioritaskan semangat profesionalisme dalam menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat Provinsi Lampung,” tutur Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M.

Turut hadir dan mengikuti kegiatan tersebut, Kadishub Provinsi Lampung, Para PJU Polda Lampung, Dandenpom II/3 Lampung, Pasiops Lanal Lampung, Koordinator Kajati Lampung, Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Lampung dan Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.(**)