Terkini Terkini
View More
no image

 Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Informasi akan adanya pergeseran pejabat di lingkungan Pemkab Pringsewu, rupanya bukan sekadar informasi semu.

Sebab, Penjabat (PJ) Bupati Pringsewu, Dr.Hi. Marindo Kurniawan, S.T.M.M, memastikan jika rolling atau ‘mutasi kabinet’ akan segera dia lakukan. “ Iya, semua sedang proses, semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa direalisasikan,”ujar PJ Bupati Marindo, Kepada Pikiran Lampung, kemarin.

Saat ini kata Marindo, semuanya sedang dimatangkan oleh tim yang menangani masalah ini. “ Semua sedang kita matangkan, termasuk nama-nama dan bidangnya,”pungkasnya.

Namun Marindo juga memastikan, semua akan mengikuti prosedur yang ada dan tidak ada titip mentitip. “ Semuanya normal aja mengikuti prosedur yang berlaku, dan tidak ada titip tipipan, karena kita bukan temoat penitipan,”kata Marindo sambi tersenyum.

Seperti diberitakan sebelumnya, jelang pilkada 2024 ini, kinerja para pejabat atau PNS di Kabupaten Pringsewu, baik eselon II, III dan eselon IV terus dipantau oleh Pj Bupati Dr.Hi. Marindo Kurniawan, S.T.M.M.

Informasi yang beredar, jika disinyalir akan ada promosi, evaluasi dan mutasi pejabat pada sejumlah dinas, badan serta bagian di lingkungan Pemkab Pringsewu. Marindo mau bersih Kabinet?.

 Marindo tidak menampik akan ada evaluasi dan promosi jabatan tertentu di jajaran pemkab Pringsewu. “ Ya kita lihat nanti, yang pasti akan ada evaluasi dan promosi terhadap kerja para ASN di Pringsewu, untuk paling awal mungkin pejabat eselon III dan IV dulu, nanti baru menyusul Eselon II,” jelas Marindo pada Pikiran Lampung, Senin (7’10) malam. 

 Namun Marindo menegaskan, jika promosi dan evaluasi pegawai atau pejabat di lingkungan pemkab Pringsewu tetap mengacu aturan yang ada. “ Semua akan mengacu kepada aturan yang ada, ini perlu saya tegaskan, jika pun nanti ada pergantian atau promosi itu semua semana mana karena kebutuhan atau pun penyegaran di instansi tersebut,”tegasnya.

Namun, Marindo berpesan agar semua pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Pringsewu tetap bekerja seperti biasa, jangan terpengaruh dengan isu apapun yang tidak jelas sumbernya. “ Semua saya minta tetap bekerja seperti biasa, pesan saya tingkatkan disiplin, loyalitas dan pelayanan kepada warga, serta tetap jaga netralitas jelang pilkada,”punglasnya.

Sementara itu, dari desas desus yang beredar di lingkungan Pemkab Pringsewu, ada beberapa dinas yang sedang dipantau dan digeser pucuk pimpinannya. “ Iya mas, beberapa dinas yang diajak komunikasi aja susah,” jelas sumber ini yang minta namanya tidak ditulis. Untuk itu dia sangat mendukung apa bila ada evaluasi dan penyregaran dari Pj Bupati Marindo.

 Sumber Pikiran Lampung dari warga setempat meminta agar beberapa dinas dilakukan penyegaran oleh PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan. Seperti Dinas Pendidikan, BPBD, Dispora, Dinas Sosial, Dinas PU atau Bina Marga, Dsidukcapil serta Dinas Pertanian serta pejabat di jajaran Sekretariat DPRD Pringsewu. “ Ya kami minta sama pak PJ Bupati agar pejabat di dinas tersebut dievaluasi atau diganti saja mas, kami lihat kerja mereka kurang dan malah kadang susah ditemui,” ujar sumber media ini yang enggan namanya ditulis. (Zainiri)

 

 

Continue reading
no image

 BANDARLAMPUNG - Sebuah skandal baru telah terkuak di lingkungan Universitas Lampung (Unila). Dugaan praktik korupsi dalam pengaturan  proyek-proyek di kampus tersebut kini menjadi sorotan publik setelah laporan dari Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak).

Wahyudi, Ketua Umum Gepak, dalam konferensi pers pada Senin, 14 Oktober 2024, mengungkapkan adanya keterlibatan oknum-oknum Unila dan bahkan keluarga Rektor dalam manipulasi pelaksanaan paket proyek pekerjaan langsung di universitas tersebut.

"Kami menerima laporan dari masyarakat yang mengaku menjadi korban praktik tidak sehat ini," ujar Wahyudi.  "Mereka telah dijanjikan paket kegiatan dengan syarat menyetorkan sejumlah 'fee' kepada oknum-oknum tertentu di Unila. Namun hingga kini, proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi,” tambah dia. 

Lebih lanjut, Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lebih lanjut untuk membangun kasus yang kuat," jelasnya. Gepak berencana untuk membawa kasus ini ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung dalam waktu dekat.

Diketahui, skandal ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan tinggi. Dugaan keterlibatan keluarga Rektor dalam kasus ini menambah kompleksitas permasalahan dan berpotensi mencoreng reputasi Unila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Lampung. Sementara itu, pihak Unila belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini./

Continue reading


PRINGSEWU (Pikiran Lampung)– Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia, dimana beban masalah kesehatan jiwa ini terus meningkat. Hal ini berdampak terhadap kesehatan dan konsekuensi sosial, hak asasi manusia dan ekonomi utama di semua negara di dunia.

Demikian dikatakan Penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi, saat membuka Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Pringsewu di Hotel Regency, Tambahrejo, Gadingrejo, Pringsewu, Senin (14/10/2024).

Menurut Penjabat Bupati, pemerintah, baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

“Serta mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga dan masyarakat,” katanya.

Penjabat Bupati Pringsewu melalui Sekda mengungkapkan, hingga saat ini di Kabupaten Pringsewu, dari total 912 ODGJ, masih terdapat 10 ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan, yaitu 4 orang di Kecamatan Ambarawa, 4 orang di Kecamatan Pardasuka, serta 2 orang di Kecamatan Pagelaran.

Hal ini tentu menjadi tugas bersama, khususnya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial, dengan bekerja sama pada lintas sektor terkait, peran serta masyarakat, kemitraan swasta, LSM, kelompok profesi dan organisasi masyarakat.

“Hal ini agar dapat terus dikoordinasikan secara terpadu dan berkesinambungan, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa, khususnya pembinaan dan pendampingan kepada keluarga ODGJ itu sendiri,” ujarnya.

Dengan demikian kedepan akan terbentuk perilaku hidup sehat sebagai individu, keluarga dan masyarakat yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis, serta tidak mengesampingkan para ODGJ, bahkan hingga melakukan tindakan pemasungan pada mereka.

“Saya berharap tercipta kesamaan pandang dan pikir dalam pelaksanaan tugas, sehingga penanganan serta usaha-usaha berkaitan dengan rehabilitasi ODGJ, orang dengan disabilitas psikososial, gelandangan psikotik dan kasus pemasungan, sekalugus penyusunan program jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Pringsewu akan semakin baik kedepan,” harapnya.

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Pringsewu dihadiri Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pringsewu Suryo Cahyono, Wakapolres Pringsewu Komisaris Polisi Robi Bowo Wicaksono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu diwakili Kepala Bidang P2P dr.Hadi Muhtarom, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat, Direktur RSUD dan RS Swasta, KUPT Puskesmas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta para akademisi di Kabupaten Pringsewu. (Anton H. )

Continue reading


Pringsewu (Pikiran Lampung)-- Kerja keras PJ Bupati Pringsewu, Dr. Hi. Marindo Kurniawan berhasil. Dimana angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pringsewu turun secara signifikan. 

Menindaklanjuti penekanan yang disampaikan Pj.Gubernur Lampung Samsudin pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beberapa waktu lalu, agar pemerintah kabupaten/kota melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi agar lebih stabil sesuai standar nasional, Pemkab Pringsewu langsung merespons hal tersebut dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga, termasuk harga pangan, memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi, guna menahan tekanan inflasi. 

Hasilnya, pada minggu kedua Oktober 2024 ini, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pringsewu terjaga di angka 0,34%, berbanding sebelumnya yang berada di angka 1,75% pada minggu pertama, yang menempatkan kenaikan IPH di Pringsewu tertinggi kelima secara nasional dan tertinggi di Sumatera. 

Namun demikian, Pj.Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu agar tidak terlena dengan hasil tersebut. Tetapi harus terus berupaya agar kestabilan IPH tersebut tetap terjaga, mengingat angka tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

Beberapa upaya pengendalian terukur yang ia lakukan agar IPH Pringsewu tidak melebihi standar nasional dan juga tidak terlalu rendah, diantaranya dengan melakukan optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan untuk meningkatkan jasa layanan serta produksi daging sapi atau kerbau dalam negeri. Kemudian mengupayakan populasi dan produksi ternak tidak menurun, serta meningkatkan koordinasi antaradinas terkait dan melakukan kerjasama antara petani jagung dengan peternak bagi penyediaan pakan ternak.

"Selain itu, bekerjasama dengan champion cabai untuk pengiriman pasokan dari daerah lain, pengembangan kawasan cabai merah di wilayah sentra, serta pemanfaatan pekarangan dan pembudidayaan tanaman cabai di polybag bagi yang tidak memiliki lahan pekarangan, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumsi cabai," kata Pj.Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan, seusai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan Kemendagri secara virtual, Senin (14/10/2024).

Pemkab Pringsewu melalui dinas terkait, lanjutnya,  juga melakukan pembinaan dan pengawalan pola tanam dan budidaya, disamping melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan komoditas daging sapi, daging ayam dan komoditas cabai yang menjadi komoditas penyumbang terbesar kenaikan IPH. Serta melakukan Operasi Pasar Murah Bersubsidi, dan memonitoring ketersediaan dan harga di pasar-pasar tradisional.

Menurut Marindo Kurniawan, hal tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, termasuk harga pangan, memperkuat ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi bagi menahan tekanan inflasi. (An/zai) 


Continue reading

Lampung (Pikiran Lampung)-- Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut kunjungan dan silaturahmi Kajati Lampung Dr. Kuntadi, S.H., M.H., beserta staf bertempat di ruang lobby utama Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung. Senin (14/10/2024).

Turut hadir dan mendampingi Danrem 043/Gatam, Kasiintel Kasrem 043/Gatam Letkol Inf Harizoni Pulungan, S.E., Kasilog Kasrem 043/Gatam Kolonel Kav Dwi Desi Joko Wicaksono, Psc., M.Sc., Pasi Komsos Siter Korem 043/Gatam Mayor Inf Sunarya, Pasilat Siops Korem 043/Gatam Kapten Inf Rafdi dan Dantim Intel Korem 043/Gatam Kapten Cpl Made Diasmika.

Kunjungan Kajati Lampung beserta staf sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antara Korem 043/Gatam dengan Kejaksaan Tinggi Lampung, sekaligus memperkenalkan para pejabat-pejabat baru jajaran Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Danrem selaku forkopimda Provinsi Lampung.

Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., di kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang kepada Kajati Lampung Dr. Kuntadi, S.H., M.H., beserta staf, yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung di Korem 043/Gatam.

“Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung,” tuturnya.

Selanjutnya Danrem mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi Kajati Lampung juga bagian dari upaya membangun dan memperkuat hubungan kerjasama antara TNI dan aparat penegak hukum di daerah.

"Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Lampung," pungkasnya.(*)zai()

Continue reading

Mesuji (Pikiran Lampung) - Dalam upaya mendukung pemberdayaan ekonomi daerah dan memperluas inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar kegiatan Product Matching yang bertajuk "Fasilitasi Akses Keuangan kepada Petani dan Pelaku UMKM".

Acara berlangsung diaula Tabek Oy Kantor Bupati Mesuji yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari lembaga keuangan, kelompok tani dan pelaku UMKM, serta masyarakat setempat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan kebutuhan finansial para petani dan pelaku UMKM dengan produk-produk keuangan yang tepat, seperti kredit usaha rakyat (KUR), asuransi pertanian, dan pembiayaan mikro. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyaluran KUR sebesar Rp 1 Miliar kepada 10 petani dan pelaku UMKM. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan sektor-sektor tersebut dapat lebih mudah mengakses permodalan, yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mesuji.

Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini diwakilkan Kepala Biro Perekonomian Sekertaris Daerah Provinsi Lampung, Rinvayanti, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini.

"Akses keuangan yang mudah dan terjangkau adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mesuji," ujar Rinvayanti.

Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasari yang mewakili Kepala OJK Provinsi Lampung menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam wadah TPAKD untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi jembatan yang efektif untuk menghubungkan kebutuhan finansial masyarakat dengan produk dan layanan keuangan yang sesuai, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi di Mesuji," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indra Kusuma Wijaya, menekankan pentingnya akses keuangan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

"Kabupaten Mesuji memiliki potensi besar di sektor-sektor ini, dan dengan dukungan keuangan yang tepat, kami yakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Continue reading


Lampura(Pikiran Lampung) - Polres Lampung Utara menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Zebra Krakatau 2024, bertempat di Lapangan Mapolres setempat, Senin (14/10/24).

Apel tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres Lampung Utara, AKBP Teddy Rachesna, S.H., S.I.K., M.Si. dengan dihadiri oleh sejumlah Forkopimda Kabupaten Lampung Utara. 

Kapolres AKBP Teddy mengatakan, hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan, tanda dimulainya Operasi Zebra Krakarau 2024 di wilayah hukum Polres Lampung Utara," ujar Kapolres. 

Operasi Zebra Krakarau 2024 ini lanjut Kapolres, akan berlangsung selama 12 hari terhitung tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024.

"Dalam pelaksanaan operasi ini, tentunya nanti Sat Lantas Polres Lampung akan dibantu oleh instansi terkait," katanya. 

Ops Zebra kali ini mengambil tema mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih demi kamseltibcar lantas yang aman serta menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. 

"Operasi ini akan mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakan hukum dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas," tuturnya. (Kristin)

Continue reading


Pringsewu(Pikiran Lampung)--– Polres Pringsewu menerapkan pengamanan ketat untuk mengawal kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh tiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati di sembilan lokasi terpisah pada Senin (14/10/2024). Pengamanan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian kampanye berjalan tertib dan aman, serta menghindari potensi gangguan keamanan.

Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra, melalui Kasatgas Humas Iptu Priyono, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan kampanye telah sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“Kampanye pertama dilakukan oleh paslon bupati nomor urut 1, Fauzi - Laras, yang berlangsung di tiga lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Ambarawa dan Pardasuka,” ungkap Iptu Priyono.

Selain itu, paslon nomor urut 3, Riyanto - Umi Laila, juga menggelar kegiatan kampanye di tiga titik berbeda di wilayah Kecamatan Gadingrejo. Sementara itu, paslon nomor urut 4, Ririn Kuswantari - Wiriawan Sada, melaksanakan kampanye di tiga lokasi di Kecamatan Sukoharjo.

Iptu Priyono menegaskan bahwa Polres Pringsewu akan terus bersiaga dalam seluruh tahapan kampanye. “Kami pastikan setiap kegiatan berlangsung aman dan kondusif agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan nyaman dalam pesta demokrasi ini,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, satgas operasi mantap praja juga terus di terjunkan untuk melakukan kegiatan patroli kesejumlah titik strategis untuk memastikan situasi kemanan selalu kondusif selama pelaksanaan Pilkda berlangsung. 

“Kami juga terus melakukan pengamanan kantor penyelenggara pemilu dan juga Gudang tempat penyimpanan logistic pilkada, hal ini untuk memastikan pilkada berjalan dengan amanm lancer dan berintegritas.” tandasnya (*/zai )

Continue reading


Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyiapkan skema pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Hi. Marindo Kurniawan, Kamis (10/10/2024) lalu.

Kepala BPKAD Lampung, Hi Marindo Kurniawan mengungkapkan, Pemprov Lampung telah melalukan MoU untuk membayar DBH ke Kabupaten/Kota sebesar 1,8 Trilyun.

”Jadi MoU ini merupakan kesepakatan bersama untuk memastikan pembayaran DBH dengan skema yang telah disiapkan,” ungkap Hi.Marindo, seperti yang dilansir dari rilis.id.

Ia menjelaskan, dengan MoU tersebut baik Pemkab maupun Pemkot telah mendapat kepastian pembayaran yang telah disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini menjadi salah satu upaya memberikan kepastian pembayaran DBH. Ini juga sudah berdasarkan rekomendasi BPK, sehingga kabupaten/kota tidak menunggu-nunggu kapan pembayaran DBH ini,” jelasnya.

Marindo melanjutkan, skema pembayaran DBH tersebut telah disetujui oleh pihak terkait.

“Alhamdulillah skema ini sudah disetujui semua kepala daerah, baik Bupati, Walikota bersama Pak Pj Gubernur,” lanjutnya.

Ia memaparkan, skema pembayaran utang jangka panjang ini untuk DBH yang terhutang akan dibayarkan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang. Namun, pada DBH tahun berjalan seperti pada 2025 mendatang akan dibayarkan pada tahun yang sama.

“Untuk tahun 2024 ini Pemprov akan bayarkan semua untuk DBH untuk 2023, sementara untuk 2024 ini akan dibayarkan bertahap baik 2025, 2026 hingga lunas,” 

"Jadi mulai tahun depan itu untuk pembayaran DBH nya sesuai tahun berjalan kan, jadi mulai 2025 kita bayarkan sesuai DBH pada tahun tersebut. Sementara yang terutang akan dicicil,  dan dengan adanya skema ini maka diharapkan utang tidak berlarut-larut dan tidak ada lagi polemik utang DBH kedepannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan,  Rp1,08 Triliun Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 ke kabupaten kota belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK RI Slamet Kurniawan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 di, Rabu (8/5).

Slamet memaparkan bahwa Pemprov Lampung masih memiliki utang jangka pendek yakni utang DBH tahun 2023 yang belum dibayarkan pada Pemerintah kabupaten kota Rp1,80 triliun.

“Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yakni Rp695,56 miliar,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemprov Lampung tidak menganggarkan PAD secara rasional dan pengendalian belanja tidak sesuai skala prioritas. Sehingga berkurangnya kemampuan Pemprov untuk membayar DBH dan meningkatkan utang belanja dari Rp93,78 miliar menjadi Rp362 miliar.

Menurutnya, Pemprov Lampung perlu melakukan manajemen keuangan secara memadai agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota secara tepat waktu dan mengurangi utang belanja saat ini.

“Prestasi opini WTP yang ke sepuluh kali secara berturut-turut seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lain untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” sambungnya.

Dia juga mengatakan, BPK telah melakukan identifikasi terhadap beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. (*)

Continue reading

 

Bandarampung (Pikiran Lampung) – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terus berupaya menciptakan kondisi ligkungan kerja yang aman dan sehat baik untuk petugas maupun masyarakat sekitar. Hal itu dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan Gelar Peralatan dan Personil Petugas Pelayanan Teknik yang diikuti 160 petugas dan digelar di Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, General Manager UID Lampung, Sugeng Widodo, menekankan pentingnya transformasi yang dilakukan PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Ini termasuk pengamalan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang digagas oleh Menteri BUMN Eric Thohir.

“Mengambil keteladanan dari 5 tahun kepemimpinan Menteri BUMN, kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis yang diambil oleh PLN untuk memastikan kehandalan pasokan tenaga listrik serta memastikan alat kerja yang digunakan mitra dalam kondisi prima dan sesuai standar operasional,” jelas Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa kolaborasi dengan mitra kerja merupakan langkah preventif untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam penyaluran serta penggunaan listrik, yang selalu menjadi prioritas utama PLN. 

"Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi baik, lengkap, dan berfungsi sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif," ungkapnya.

Acara tersebut juga melibatkan 16 mitra resmi PLN yang telah beroperasi per 11 Oktober. Selain pemeriksaan peralatan dan petugas, kendaraan operasional yang digunakan oleh petugas PLN juga menjadi fokus pemeriksaan. Hal ini dianggap krusial untuk mendukung mobilitas petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Untuk memastikan petugas dapat bergerak cepat dan tanggap dalam menjalankan tugasnya di lapangan, kami juga memeriksa kendaraan operasional serta surat-surat dan rambu pekerjaan yang digunakan,” pungkas Sugeng.

Dengan inisiatif ini, PLN menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan kerja dan pelayanan kepada pelanggan, sejalan dengan transformasi yang diusung di bawah kepemimpinan Eric Thohir. (*)

Continue reading


LAMPUNG  ( Pikiran Lampung)--– Operasi Zebra Krakatau 2024 dimulai di seluruh polres/polresta jajaran di Provinsi Lampung per Senin, 14 Oktober 2024. Operasi ini akan digelar selama 14 hari hingga 27 Oktober 2024 mendatang.

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Polda Lampung menerjunkan sebanyak 711 personel selama pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2024.

Rinciannya, 94 personil dari Satgas Ops Polda dan 617 personil dari Polres jajaran.

Tanda dimulainya Operasi Zebra Krakatau 2024 yaitu dengan melakukan apel akbar Polda Lampung dan polres/polresta jajaran serta sejumlah instansi terkait di Mapolda Lampung, Senin (14/10/2024).

Menurut Ramadhan, ada 3 tujuan utama pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2024, yaitu Menciptakan situasi kamseltibcarlantas yang kondusif selama pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kemudian Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Lalu membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan pengguna jalan.

Dia menjelaskan bahwa operasi ini bersifat terbuka dan melibatkan fungsi lalu lintas, serta didukung oleh fungsi operasional kepolisian lainnya. 

"Kami berfokus pada kegiatan edukatif dan persuasif, sekaligus penegakan hukum secara elektronik dan teguran simpatik," ungkapnya.

Sedangkan polda Operasi Zebra Krakatau 2024 adalah 40 persen kegiatan preemptif, 40 persen preventif, dan 20 persen penegakan hukum, yang dilakukan secara elektronik melalui ETLE statis dan mobile, serta teguran langsung.

Melalui inisiatif ini, Polda Lampung berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya disiplin berlalu lintas, menjadikan jalan raya lebih aman untuk semua.(*/zai )



Continue reading

Bandarlampung (Pikiran Lampung)  - Tim mahasiswa Program Studi (Prodi) Informatika Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Bandar Lampung (UBL) berhasil mengukir prestasi di ajang Electrical Engineering In Action (EEA) 2024 di Universitas Lampung (Unila), yang diselenggarakan pada 19 September - 3 Oktober 2024 lalu. Mereka tergabung dalam tim Tim Debuff dan Codepionners yang berhasil meraih dua juara di Kejuaraan Programming Competition, tim Debuff meraih Juara I dan Tim Codepionners meraih Juara II.

Adapun mahasiswa Prodi Informatika FIK UBL yang tergabung di tim Debuff adalah Muhammad Ilham Alparsy, Muhammad Fakhsi Al-Bukhory dan Kayla Azzahra yang menampilan gagasan aplikasi yang menarik untuk dilombakan di ajang EEA 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (Himatro) Unila ini. “Peserta kompetisi programming menciptakan inovasi aplikasi yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Ini bisa dikatakan kompetisi nasional. Peserta dari berbagai kampus di Lampung dan luar Lampung. Termasuk dari SMK se-nasional. Ada peserta dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan SMK IDN Boarding School, Bogor, Jawa Barat," katanya saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (14/10/2024).

Kompetisi ini, kata Ilham Alparsy, dilaksanakan dalam dua babak. ’’Babak penyisihan, semua tim mengumpulkan karyanya. Babak final mempresentasikan hasil karya di depan juri. Pada babak final, tim mahasiswa Prodi Informatika FIK UBL melawan IPB, Unila, dan SMK IDN Boarding School. Kami mencoba menunjukkan inovasi aplikasi Asisi (Absensi Selfie) yang menggunakan teknologi geospasial untuk melaporkan sebuah data laporan," ungkap Ilham Alparsy.

Berkat usaha, kekompakan, dan kerja sama tim mahasiswa Prodi Informatika FIK UBL, kata Ilham Alparsy, akhirnya Tim Debuff meraih Juara I Kejuaraan Programming Competition dan Tim Codepionners meraih Juara II Kejuaraan Programming Competition. “Alhamdulillah 2 tim kita berhasil menjadi juara. Pencapaian ini tentunya membuktikan bahwa kemampuan mahasiswa UBL bisa sejajar dengan kampus besar lainnya, khususnya dalam bidang ilmu komputer," katanya.

Ilham Alparsy menyatakan, tim mahasiswa Prodi Informatika FIK UBL akan terus mengembangkan aplikasi-aplikasi inovasi yang bermanfaat dan mampu bersaing dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri. "Tentunya dengan aktif mengikuti berbagai perlombaan atau kompetisi seperti ini. Bisa dapat menambah relasi, wawasan, dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat berdampak baik ke kehidupan bermasyarakat," ungkap Ilham. (*)

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)