Lampura (Pikiran Lampung
) - Seorang Warga  Tanah Rendah jalan Jendral Sudirman. Gg. Punai Jaya No.205 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan,  Lampung Utara, mengadu kepada awak media Pikiran Lampung, perihal pencurian yang menimpanya, Rabu (4/10/2023). 

Menurut warga yang berinisial Alimuddin  ini, kronologis kejadiannya, pada hari Kamis tgl 28 September 2023, warga yang berinisial AI pulang dari pengajian sekira Pk. 12.00 Wib mengendarai Motor dan Motor di parkir di halaman rumahnya dengan  memasang gembok di rodanya. 

"Karena saking ngantuknya  Saya langsung masuk kamar dan tidur,  tinggalah istri Saya yang masih ada kesibukan di ruang tamu sampai Pk. 03.00 Wib dinihari, dan melihat motor masih di halaman," terang AI.  


Lanjut AI, Pukul 03.00 Wib istri pun tidur dan setelah bangun tidur di lihat nya motor sudah raip di gondol maling,  belum  selesai beban yang ada dalam pundak nya kini bertambah lagi.

"Kini pencuri datang lagi menyatroni ke dua kali dan mengambil tabung gas  elpiji seberat 3 kg yang sedang di pakai hanya di tinggal ke kamar mandi buang air kecil, kerugian di perkirakan sekitar 10 jutaan, mengingat motor itu membayarnya dengan susah payah dengan mencicil walau sudah lunas," pungkasnya. (christyn/san)


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -Kinerja maksimal dan baik serta aktif yang ditunjukkan oleh Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Provinsi Lampung Hj. Tina Melinda mendapatkan apresiasi serta penghargaan utama dari Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi. 

 Pada Event HUT Karang Taruna Indonesia Ke 63 Tahun dan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) Provinsi Lampung yang berlangsung di komplek halaman Perkantoran Bupati Kabupaten Pesisir Barat dihadiri Oleh Gubernur Lampung, Bupati Pesisir Barat, Bupati Pesawaran, dan Kepala Daerah se-Provinsi Lampung lainnya, Selasa (3/10/2023).


Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi memberikan penghargaan berupa Satya Lencana Utama kepada beberapa tokoh-tokoh di Provinsi Lampung, baik dari Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.

Salah satu Pejabat Pemerintah Provinsi Lampung yang mendapatkan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama yaitu Sekwan DPRD Provinsi Lampung Hj. Tina Malinda, S.sos.MM.

Hi. Tina Malinda mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Lampung dan Karang Taruna Indonesia atas apresiasi yang telah diberikan kepadanya.

"Terimakasih juga tentu kami ucapkan kepada jajaran staf di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang telah berperan aktif dalam meningkatkan kinerjanya,"tandasnya.

Tina menambahkan, dengan adanya penghargaan ini pihaknya akan terus meningkatkan kinerja di seluruh lingkup kerja DPRD Lampung. 

(lis/Tiwi) 


Pesibar (Pikiran Lampung)---
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Acara Bulan Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi Lampung sekaligus HUT Karang Taruna ke-63, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (3/10/2023).

Pada kesempatan itu, Gubernur minta para kader Karang Taruna berdedikasi dan ikutserta dalam membangun Provinsi Lampung yang dinamis, serta terus berkembang mengikuti perubahan zaman. 

"Sebagai agen perubahan untuk pemuda Lampung, Karang Taruna hendaknya dapat memberdayakan para pemuda untuk terus berkarya dan mengasah kreatifitas dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jadikan generasi muda kita generasi yang produktif, terampil, responsive dan berdaya guna bagi diri dan lingkungannya," ujar Gubernur Arinal. 


Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Arinal mengapresiasi kegiatan ini, karena dapat mempererat tali persaudaraan dan ajang silaturahmi antar pengurus Karang Taruna. 

"Saya juga mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna ke-63, semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya anggota karang taruna untuk memiliki jiwa pemimpin, jiwa sosial, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta tanpa mengenal lelah mengabdi untuk Provinsi Lampung," ujar Gubernur Arinal.

Sebagai organisasi sosial kepemudaan,  jelas Gubernur Arinal, Karang Taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dengan pendayagunaan serta potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. 

"Karang Taruna adalah salah satu motor penggerak pemuda dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan yang berada di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Lampung," katanya.

Arinal menilai Karang Taruna juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktif Karang Taruna diperlukan upaya pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi dan kolaborasi antar Karang Taruna khususnya dalam lingkup wilayah provinsi.


"Insyaallah saya juga mempunyai suatu program bagaimana karang taruna menjadi penggerak, tidak hanya dalam semangat kerja tetapi juga bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa. Yakni melalui BUMDes yang sudah saya galakkan, bahwa BUMDes akan menjadi suatu program strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Gubernur mengakui dirinya kembali diberikan kesempatan untuk dapat menikmati suguhan alam dari Pesisir Barat. Dengan semangat “Helauni Kikbakhong,” Pesisir Barat terus membuktikan dengan berbagai prestasi mulai dari perolehan tiga kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, hingga Penghargaan dari Kemendikbudristek sebagai "Pemda Inspiratif dalam Transformasi Anggaran dan Regulasi" pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023.

"Tentunya capaian ini dapat diraih karena dukungan dari sumber daya manusia yang dapat    memanfaatkan sumber daya  alam dengan baik. Dan Saya yakin, karang taruna menjadi salah satu penyokong dari berbagai capaian dari Pesisir Barat. Hal ini dikarenakan karang taruna menjadi tempat generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan juga rasa tanggung jawab," jelasnya.

Gubernur Arinal berharap bentuk nyata dari keikutsertaan Karang Taruna dalam mewujudkan Lampung Berjaya.  

Ia juga berharap Bulan Bakti Karang Taruna ke-63 ini bukan sekadar kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi pengingat bahwa Karang Taruna harus lebih solid, karena bagaimanapun Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan mitra di dalam pembangunan dengan kondisi Bumi Lampung yang semakin berkembang dan maju. 

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah berkenan dan menyempatkan untuk hadir dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung Tahun 2023.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak, terkhusus Bupati Pesisir Barat yang telah mendukung dan mensupport terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung ini.

Dendi menyampaikan bahwa Karang Taruna tidak hanya semerta-merta menjadi sebuah organisasi wadah kepemudaan yang bersifat lokal saja. 

"Memang benar karang taruna bersifat lokal, tapi tolong berbuat, bekerja, dan berpikir secara global untuk kepentingan yang lebih besar yaitu mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir barat dan provinsi Lampung," ujar Dendi.

Dendi berpesan dan mengajak kepada seluruh Karang Taruna Provinsi Lampung khususnya yang hadir disini untuk terus bergerak bersama mendukung program-program Gubernur Lampung Bapak Arinal Djunaidi yang begitu luar biasa. "Maka kita kawal, kita sosialisasikan, serta Kita dukung berbagai program Gubernur Lampung," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pesisir Barat, Negeri Para Sai Batin dan Ulama dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna ke-63.

Dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi Lampung sekaligus HUT Karang Taruna ke-63 tersebut terdapat penyerahan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama dan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Madya.

Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Kepala Dinas, Camat Se-Provinsi Lampung. 

Dan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Madya diberikan kepada Lurah, Kepala Desa, Kepala Pekon, Tokoh Pemuda, Mitra Kerja Karang Taruna se-Provinsi Lampung.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung Nomor: Istimewa/KT-LPG/AI/IX/2023 Tentang Penerima Penghargaan Pembina Karang Taruna Berprestasi Bagi Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Camat, Kepala Desa/Lurah Se-Provinsi Lampung.

Serta terdapat penyerahan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, terdapat Pemberian Secara Simbolis Santunan, Sembako dan Bantuan Kursi Roda, Alat Olahraga dan Bibit Pohon Oleh Gubernur Lampung didampingi Bupati Pesisir Barat, dan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. (Tiwi)


Bandar Lampung, ( Pikiran Lampung)
- Seorang pelajar tingkat SMA asal desa sindang sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan harus berurusan dengan pihak Kepolisian lantaran kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit.

MS (17) bersama 5 orang rekannya sendiri diamankan oleh jajaran Polsek Sukarame pada hari Jumat, (29/09/2023) dini hari di pinggir jalan Kampung Jati Rahayu , Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung.

Keenam remaja yang diamankan ini, diduga akan melakukan aksi tawuran di wilayah Campang Raya, Sukabumi Bandar Lampung.

Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya sejumlah remaja yang berkumpul dan mencurigakan, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan 6 orang remaja berikut sejumlah senjata tajam. 

“Jadi remaja ini berjumlah belasan orang, saat kami datang, mereka banyak yang berlari, namun kami berhasil mengamankan 6 orang dilokasi” ungkap Kompol Warsito.

Lebih lanjut, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menerangkan bahwa belasan remaja ini berasal dari Desa Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, diduga sengaja datang ke wilayah Campang Raya, Sukabumi untuk melakukan aksi tawuran.

“Dari 6 orang remaja yang berhasil kami amankan, satu orang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu MS (17) lantaran kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit” ungkap Warsito.

Warsito menerangkan bahwa setelah melakukan pendataan dan pembinaan, lima orang remaja lainnya telah dikembalikan kepada orang tua masing masing, pada Jumat, (29/09/2023) malam.


Selain senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku MS (17), petugas juga menemukan sejumlah senjata tajam yang dibuang oleh para remaja yang berhasil melarikan diri.

“Dilokasi kami juga menemukan sejumlah senjata tajam yang dibuang oleh kelompok ini, seperti 1 buah celurit besar modifikasi, 1 buah pedang, 1 buah cambuk dan paku yang dikaitkan dengan kabel” jelas Warsito. 

Kompol Warsito juga menghimbau kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak anaknya, agar terhindar dari hal hal yang dapat merugikan diri dan masa depan anak itu sendiri.

Akibat perbuatannya tersebut, MS (17) dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.(*)


Lampung, (Pikiran Lampung) -
Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada bulan September 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,33% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Agustus 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm), dan lebih rendah dari rata-rata inflasi bulan September pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi 0,57% (mtm).

Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm) dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera sebesar 0,32%(mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan September 2023 tercatat sebesar 2,27% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,28% (yoy), namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera sebesar 2,13% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan September 2023 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, bensin, akademi/perguruan tinggi, daging ayam ras, dan biaya pulsa ponsel dengan andil masing-masing sebesar 0,312%; 0,064%; 0,032%; 0,029%; dan 0,018%. Kenaikan harga beras terutama disumbang oleh harga beras medium yang meningkat 13,08% (mtm) di penggilingan, lebih tinggi dibandingkan 5,48% (mtm) pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh faktor demand pull dari pulau Jawa (Dampak El Nino) di tengah prognosa peningkatan produksi beras Lampung pada triwulan III 2023. Lebih lanjut, kenaikan harga bensin dipengaruhi oleh kenaikan harga Pertamax (Rp800/liter) dan Pertamax Turbo (Rp1.300/liter) oleh Pemerintah sebagai respon terhadap meningkatnya harga minyak mentah dunia. 

Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh pemotongan dini yang dilakukan pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual dengan HET (Rp36.750/kg), di mana rerata harga daging ayam ras pada September 2023 masih pada kisaran Rp35.200/kg. Adapun kenaikan harga untuk biaya perguruan tinggi sejalan dengan penyesuaian tahunan. Kenaikan harga pulsa ponsel sejalan dengan strategi bisnis pelaku usaha dalam menyikapi peluang keuntungan dari traffic telekomunikasi di tahun politik.

Inflasi yang masih terkendali pada bulan September 2023 didukung oleh deflasi pada sebagian komoditas, antara lain telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar -0,074%; -0,026%; -0,021%; -0,020%; dan -0,016%. Penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh permintaan yang turun pada September 2023 pasca dilakukannya percepatan penyaluran bansos pada Agustus 2023. Lebih lanjut, penurunan harga bawang merah disebabkan oleh berlanjutnya periode panen bawang merah di Brebes yang dihasilkan dari penanaman bulan Apr – Mei 2023.

Sementara itu, NTP Provinsi Lampung pada September 2023 tercatat sebesar 113,45, meningkat 2,24% (mtm) jika dibandingkan dengan 110,96 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini didorong oleh kenaikan NTP untuk seluruh Subsektor kecuali Peternakan sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga gabah dan cabai merah. Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, NTP Subsektor Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100, yaitu 99,30.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2023. Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) Shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023, dan momen tahun politik; dan (ii) risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti di kemudian hari akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi. 

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, terutama pada November – Desember 2023; (ii) pendistribusian beras di Lampung yang tidak merata akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa, yang perlu dimitigasi dengan penguatan HPP beras. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) stance OPEC+ yang ingin mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik; (ii) risiko percepatan kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai rokok yang kembali meningkat pada tahun 2024.

Meninjau perkembangan inflasi pada bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, berikut adalah beberapa upaya TPID Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu: 

Keterjangkauan Harga melakukan operasi pasar/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET. Pelaksanaan sidak dan monitoring pasokan Gas LPG 3kg di setiap pangkalan yang tersebar di Kabupaten/Kota, di antaranya Lampung Utara. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas - komoditas strategis sebagai berikut:

Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras, telur ayam, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, dan cabai rawit. 

Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: daging ayam, cabai merah, dan gula pasir.

Ketersediaan Pasokan Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas yang sering bergejolak, termasuk pelaksanaan pelatihan budidaya bawang merah bagi kelompok tani dan KAD G2G dan B2B bawang merah sebagai bagian dari GNPIP Lampung 2023. 

Pada Mei 2023, BI Lampung memberi bantuan 5 ton bibit bawang merah varietas bima untuk pilot project budidaya bawang merah di 5 Kab/Kot di Provinsi Lampung. 

Sampai dengan September 2023, pilot project dimaksud telah menghasilkan 3,5 ton bawang merah konsumsi dan 0,76 ton bibit bergulir untuk perluasan budidaya bawang merah di Lampung. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.


Kelancaran Distribusi

Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.

Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.


Komunikasi efektif 

Melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui Whatsapp Group POSKO Inflasi, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini, serta penyelenggaraan HLM menjelang Nataru. (*) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung)-
Kinerja jajaran aparatur pemerintah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung patut dipertanyakan. Pasalnya, ada kesan mereka hanya menjalankan tugas sekadarnya saja. Bahkan, nyata-nyata ada tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga triliunan rupiah, tidak mau mengurusnya.

Dugaan malasnya ASN Bapenda Lampung dalam menangguk PAD secara maksimal itu, tidak lepas dari salah kaprahnya kebijakan Gubernur Arinal Djunaidi yang menempatkan pejabat eselon II sebagai penjabat (pj) bupati. Akibatnya, mereka terindikasi p lebih asyik dan menikmati posisi sebagai pj bupati dengan menomor-duakan tugas utamanya.

Itu pulalah yang terjadi pada Adi Erlansyah. Ipar Gubernur Arinal itu lebih khusu' menjalani tugas sebagai Pj Bupati Pringsewu ketimbang jabatan aslinya selaku Kepala Bapenda Provinsi Lampung. Buntutnya, ada tunggakan PKB yang nilainya lebih dari Rp 3 triliun, tidak diurus dengan serius bahkan terkesan disepelekan.

Mengacu pada database aplikasi e-samsat yang di-backup pada 31 Desember 2022 lalu, diketahui ada tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 3.791.733.953.573.

Tunggakan PKB sebanyak itu tercatat sejak tahun 2017 ke bawah, dimana ada 2.094.902 kendaraan yang menunggak pajak hingga mencapai angka Rp 3.047.068.028.440. Di 2018, tunggakan PKB sebesar Rp 204.217.989.190 dengan jumlah kendaraan 184.003.

Lalu pada 2019 dengan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak sebanyak 212.173 unit, potensi pendapatan dari PKB yang hilang sebesar Rp 219.047.575.650. Di 2020 ada 192.232 unit kendaraan yang menunggak, dengan nilai Rp 154.814.050.790, dan pada tahun 2021 terdapat 303.906 unit kendaraan yang menunggak dengan nilai Rp 166.586.309.503.

Bila dikalkulasikan dari total ķendaraan yang menunggak PKB sebanyak 2.987.216 unit, maka terdapat Rp 3.791.733.953.573 yang semestinya menjadi pendapatan daerah dari sektor PKB.

Namun anehnya, demikian menurut LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemprov Làmpung Tahun 2022, Bapenda tidak mencatat tunggakan pembayaran PKB tersebut sebagai piutang. 

Kòk bisa? Berdasarkan penjelasan Kasubbid Pajak I Bapenda Lampung, piutang tidak dicatat karena surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang merupakan dasar pengakuan piutang, baru diterbitkan ketika wajib pajak (WP) akan membayar pajak, bukan saat jatuh tempo.

Dalam LHP-nya, BPK menguraikan, selama ini Bapenda melakukan penagihan PKB secara door to door hanya kepada WP perorangan, bukan terhadap wajib pajak dengan jumlah tunggakan besar, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, meskipun data penunggak tersedia pada database.

Mengutip dari temuan BPK RI Perwakilan Lampung, setidaknya ada 12 perusahaan yang memiliki ratusan kendaraan dengan jumlah tunggakan PKB mencapai Rp 12.538.865.700.

Perusahaan-perusahaan besar yang menurut temuan BPK menunggak PKB itu, di antaranya adalah PT GGP yang memiliki 722 unit kendaraan dengan jumlah tunggakan Rp 2.698.655.925, lalu PT MBM dengan 446 armada memiliki tunggakan sebanyak Rp 123.663.750.

Selanjutnya PT SA dengan jumlah kendaraan 333 unit mempunyai tunggakan PKB Rp 1.664.278.200, sedang PT ZAMP dengan jumlah kendaraan 233 unit menunggak Rp 3.008.061.300, dan PT MAI dengan 240 kendaraan menunggak pajak Rp 822.503.550.

Sementara PT PDM yang memiliki 191 unit kendaraan, menunggak pajak Rp 123.429.600. Dan PT BRI dengan kendaraan 443 unit, menunggak PKB sebesar Rp 360.767.625.

PT ASA yang mempunyai 156 unit kendaraan, menunggak Rp 426.317.625, dan PT GPM dengan 135 kendaraannya menunggak sebanyak Rp 1.035.915.150.

PT JAS dengan 133 unit kendaraan menunggak Rp 754.947.600, sedangkan PT TBL yang mempunyai 134 unit kendaraan, diketahui memiliki tunggakan PKB Rp 1.214.012.475, serta PT SIL dengan 48 unit kendaraannya, menunggak pajak Rp 306.312.900.

Mengapa potensi besar PAD ini tidak diseriusi Bapenda Lampung? Sayangnya, Kepala Bapenda, Adi Erlansyah, maupun Sekretaris Bapenda, Jhon Nofri, belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. (Tim) 

Foto ilustrasi. Ist

Bandarlampung (Pikiran Lampung
)-–Dugaan adanya amputasi anggaran dan korupsi berjamaah kembali mencuat pada pengerjaan proyek di lingkungan pemprov Lampung. Diduga kuat ada bau korupsi dan pengerjaan proyek tersebut diduga sudah dikondisikan serta bermasalah. 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) di Jalan R. E. Mardinata KM 6 Kelurahan Lempasing, Kecamatan Telukbetung, Bandar Lampung.

Anggaran yang digelontorkan pun terbilang lumayan fantastik, mencapai miliaran rupiah.

Pembangunan yang bersumber Dana Alokasi Daerah (DAK) Tahun 2022 itu gunakan untuk membangun tiga fasilitas penunjang di PP Lempasing.

Pembangunan meliputi, belanja modal bangunan dermaga senilai Rp3,6 miliar, kolam pelabuhan Rp2,76 miliar, dan pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, gedung untuk bengkel/hangar berupa UPTD senilai Rp900 juta (Bengkel Docking dan peralatan lainnya yaitu Sarpras Pelabuhan Perikanan/Docking).

Namun secara kasat mata hasil pengerjaan tiga bangunan yang masih seumur jagung itu cukup memprihatinkan. Terkesan tak sesuai dengan besaran anggaran yang dikucurkan.


Berdasarkan penelusuran di lapangan, objek bangunan dermaga dibangun dengan cor beton dengan tebal permukaan sekitar 25 cm. Jika ditinjau secara keseluruhan, hasil pembangunan tersebut terkesan dikerjakan asal jadi. Selain itu, baik kualitas bangunan maupun spesifikasi pembangunan tampak meragukan dan patut dipertanyakan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melalui Ketua UPTD PP Lempasing yang juga PPTK, Habibi membenarkan adanya pekerjaan di Dermaga PP Lempasing tersebut. Habibi mengatakan kapasitasnya sebagai PPTK hanya sekedar pembantu.

“Kita kan klo di sini sebagai penerima. Karena objeknya ada di sini mau ga mau. Memang saya jadi PPTK-nya. Karena secara fisik ngeliat pembangunannya. Kemarin itu kan kami menerima saja,” ujar Habibi saat ditemui di lokasi, Jumat (29/9/2023).

Selanjutnya anggaran Rp. 2,76 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan kolam pelabuhan di area PP Lempasing. Anehnya, tidak terdapat bangunan kolam di lokasi. Sehingga, pembangunan kolam dengan anggaran miliaran itu tidak jelas progresnya. Padahal kegiatan pembangunan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung itu proyek dengan penggunaan anggaran paling besar di Lampung selain Kotaagung.

Disinggung mengenai pembangunan kolam tersebut, Habibi sempat menyebut tentang pengerukan atau pendalaman laut di area PP Lempasing. Namun dia tidak mengatakan secara jelas apakah pengerukan tersebut masih bagian dari proses pembangunan kolam pelabuhan seperti yang dianggarkan.

Menurut Habibi, hasil urukan pendalaman laut tersebut dimanfaatkan untuk menimbun lahan rawa yang masih berlokasi di kawasan PP Lempasing. “Hasil urukan pendalaman laut. Kenapa dibuang di sana (lahan rawa), karena ke depannya kita akan manfaatkan. Itu kan rawa. Nanti setelah dia keras, mau kita ratain. Itu masih gundukan tuh nanti kita kerasin dulu,” jelasnya.

Begitupun pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan gedung tempat kerja, gedung untuk bengkel/hangar berupa UPTD senilai Rp900 juta (Bengkel Docking dan peralatan lainnya yaitu Sarpras Pelabuhan Perikanan/Docking). Kondisi bangunan hasil rehabilitasi terhadap sejumlah bangunan ini juga diduga tak sesuai dengan besarnya anggaran.

Habibi juga mengatakan, bahwa pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tersebut sebelumnya telah diperiksa BPK dan tidak ditemukan indikasi penyelewengan anggaran.

Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM Restorasi Untuk Kebijakan (Rubik), Feri Yunizar mengatakan akan melayangkan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kegiatan pembangunan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung tersebut. Menurutnya, pembangunan dengan nilai anggaran yang besar tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.

“Menurut pandangan saya ini penuh kejanggalan. Diduga syarat pengondisian. Pembangunan dengan anggaran yang besarnya mencapai miliaran rupiah tetapi kualitasnya meragukan. Apalagi saya dengar ada satu item pekerjaan yang tidak jelas. Katanya bangun kolam tetapi di lokasi tidak dijumpai bentuk kolamnya. Maka kita akan akan layangkan surat ke APH berwenang untuk mengusut tuntas kemungkinan terjadinya dugaan KKN,” tegas Feri. (**) 


Lamsel (Pikiran Lampung
) - Warga Dusun Kayutabu  di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan pasokan air bersih dari Polres Lampung Selatan. Senin (02/10/2023).

Dusun Kayu Tabu  di Desa Kelawi  merupakan salah satu dusun yang mengalami kesulitan air bersih, kondisi sumur yang kering menyebabkan warga kesulitan mendapat air bersih. Kondisi ini merupakan dampak dari musim kemarau.

“Kami warga disini menggunakan air bersih dari sumur untuk kepentingan kami, saat kemarau ini sumur kering semua, sedangan air PDAM tidak mencukupi kebutuhan kami” ujar ketua RT  03 RW 03 bapak jumiat. 

Polres Lampung Selatan melaksanakan berbagi air bersih untuk warga di Dusun Kayutabu sebanyak 2.000 liter air bersih. Selain berbagi air bersih untuk warga,  dibagikan satu tandon air bersih di ke tandon penampungan di mushola untuk keperluan wudhu.


Warga sudah menunggu dengan sejumlah tempat penampungan air yang di letakan didepan rumahnya terdiri ember, jeriken dan galon. 

“terima kasih bapak – bapak dari Polres Lampung Selatan, sudah bagikan air untuk keperluan kami nyuci, masak, sekali lagi terima kasih” ucap ibu suci yang sedang membawa ember wadah air bersih.

Kegiatan kali ini dilaksanakan dalam rangka  memperingati hari ulang tahun Humas ke-72, sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat.

“di hari jadi humas polri  yang 72 ini,  kami berharap bisa memberikan pelayanan dan mafaat kepada masyarakat, sebagai bentuk pengabdian polri kepada masyarakat, terutama dimusim kemarau ini” tutup Kasi Humas Polres Lampung Selatan I Wayan Susul saat membagikan air bersih. (Edi) 

 


Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Hari batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2023 diperingati secara meriah oleh setiap lapisan anggota masyarakat. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga besar jajaran sekolah unggulan dan terpadu SMA Islam Global Surya Bandarlampung. 

Dimana, para siswa dan dewan guru sekolah yang terletak di Gedung Meneng Bandarlampung tersebut melakukan cara unik untuk ikut memeriahkan hari Batik Nasional 2023.

Yakni, dengan cara memakai baju batik dengan corak khas dan bukan seragam sekolah sehari -hari, melainkan baju batik yang biasa dipakai di acara resmi. Seperti acara resmi kantor, resepsi pernikahan atau acara keluarga. 


Salah satunya tampak dikenakan anak -anak kelas 10 -1 sekolah yang bernuansa modern tersebut. Para siswa tampak ceria dan semangat menggunakan berbagai baju batik dengan berbagai macam corak. Termasuk corak batik tulis dan batik khas Provinsi Lampung. 

Menurut Wali kelas 10-1 Meliana, S.Pd, MM, pemakaian baju batik di sekolah SMA Islam Global Surya adalah dalam rangka ikut memeriahkan Hari Batik Nasional dan melestarikan budaya Bangsa Indonesia. "Kita ingin generasi  muda Indonesia yang ada di SMA Islam Global Surya ikut melestarikan batik dan bangga terhadap budaya asli Indonesia, "jelasnya, Senin (2/10/2023). 

Pemakaian Batik ini juga merupakan instruksi langsung dari pembina Sekolah SMA Islam Global Surya, Andi Surya dan Bunda Reni selalu kordinator SMA Islam Global Surya. (Tiwi




Way Kanan (Pikiran Lampung
)-Polres Way Kanan menyelenggarakan upacara hari kesaktian Pancasila di lapangan apel  Parama Satwika Polres Way Kanan pada hari Senin (02/10/2023).

Upacara peringatan hari kesaktian Pancasila mengambil tema,"Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju".

Bertindak sebagai Inspektur upacara Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo dengan dihadiri Pejabat Utama, para Kapolsek jajaran,  perwakilan personel Polsek Jajaran, personel Polres Way Kanan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan manyampaikan rangkaian kegiatan peringatan uapcara diawali dengan mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan dan pembacaan teks pancasila oleh inspektur upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.

Tidak ada amanat yang disampaikan pada kesempatan tersebut, tetapi  seluruh peserta upacara mendengarkan pembaca naskah pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 oleh Bripka Feby Ariespranto dan untuk  pembacaan IKRAR oleh Aiptu Datika Iskandar.

Upacara berlansung dalam suasana khidmat, tertib dan sederhana terlebih saat pembacaan doa untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur,” Ujar Kapolres. (Pian)