Lamteng (Pikiran Lampung)- - Waka Polda Lampung Brigjen Pol. Subiyanto didampingi Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto dan Kapolres Lampung Tengah AKBP Wawan Setiawan, tandatangani naskah Perjanjian Hibah Lahan dan Daerah Mako Kompi B Batalyon Pelopor Brimob Polda Lampung yang diselenggarakan di Nuwo Balak Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (23/06/2021) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Lahan dan Daerah Mako Kompi B Batalyon Pelopor Brimob Polda Lampung turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah.

Penandatanganan dua surat dari Pemerintah Daerah Lampung Tengah dalam hal tersebut Bupati Lampung Tengah sebagai Pihak pertama dan Kepala Kepolisian Daerah Lampung sebagai Pihak kedua yang akan menandatangani Naskah Perjanjian pemberian Hibah Lahan dan Mako Kompi B Batalyon Pelopor Brimob Polda Lampung nomor :900/670/B.a.VII.02/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/671/B.a.VII.02/2021. tentang pemberian Hibah Tanah seluas 19.741 M2 senilai 952.343.000 dan Bangunan Gedung seluas 124 M2 senilai 5.297.407.0000.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah mengucapkan banyak terimakasih kepada Wakapolda Lampung atas terlaksananya penandatanganan Surat Hibah Mako Brimob tersebut yang telah lama dinanti nantikan. " "Semoga setelah dilakukan penandatangan surat hibah tersebut, Mako Brimob yang dihibahkan dapat segera digunakan dan difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan kami masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.” ujar Musa.

Waka Polda Lampung Brigjen Pol Subiyanto menyampaikan permohonan maaf dari Kapolda Lampung yang berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan lain yang tidak dapat diwakilkan, Selanjutnya, dia mengucapkan terimakasih setinggi tingginya atas hibah lahan dan bangunan Mako Brimob yang terletak di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada Polda Lampung.

"Semoga setelah adanya hibah lahan dan bangunan Mako Brimob yang ada di lokasi yang cukup rawan kamtibmas tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga harkamtibmas di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang aman dan kondusif. Selain itu berbicara tentang Pandemi Covid - 19, Kami Polri mengajak semua jajaran untuk mensukseskan vaksinasi Covid - 19 sesuai dengan arahan Presiden RI.” Pungkas Subiyanto.

Lokasi Bangunan dan Mako Brimob yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah terletak di Jl. Raya Padang Ratu Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan berupa 5M guna mengantisipasi penyebaran Covid - 19 yang semakin meluas. (gnd/R1)



 


Lamsel (Pikiran Lampung) -Saat ini ditenggarai masih banyak bangunan liar yang berdiri di atas lahan pemerintah atau kawasan sempadan pantai yang tidak memiliki IMB, namun dialiri jaringan listrik.

Oleh karenanya, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memasang jaringan listrik di bangunan atau rumah warga yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 

“Saya minta keseriusan PLN. Jangan main pasang listrik jika tidak memiliki IMB. Meskipun kadang instalatir yang bermain,” kata Nanang saat mengadakan pertemuan dengan Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Karang, Zamzami di ruang kerjanya, Rabu (23/6).

Dalam keterangan Dinas Kominfo Lampung Selatan yang diterima di Bandarlampung, Kamis, Nanang menjelaskan saat ini pihaknya tengah melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Untuk itu, Nanang meminta PLN agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait program rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pemkab Lampung Selatan.

“Selama ini tidak ada koordinasi. Dengan silaturahmi ini PLN jangan ada lagi pasang listrik tanpa IMB. Bukan hanya PLN saja yang bisa memutus listrik jika pelanggan tidak membayar. Pemerintah daerah juga punya hak kalau tidak punya IMB,” kata Nanang.

Menanggapi pernyataan Bupati tersebut, Manajer PT PLN UP3 Tanjung Karang Zamzani menyatakan siap mendukung misi pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, sebab Lampung Selatan merupakan wilayah kerja UP3 Tanjung Karang selain Kota Bandar Lampung dan sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran.

“Intinya tadi pak bupati menginginkan masyarakat yang akan pasang jaringan listrik harus memiliki izin IMB. Kami siap mensupport ini,” ujar Zamzami.

Ia menjelaskan, PT PLN saat ini memang memiliki layanan online yang lebih efektif dan cepat untuk memudahkan pelanggan yang ingin memasang listrik baru. Meski demikian, data warga yang ingin pasang baru harus disetujui terlebih dahulu.

“Karena memang selama ini masyarakat ingin percepatan penyambungan, bisa melalui online dan langsung dipasang. Tetapi setelah ada masalah ini, nanti kita survei dulu. Data masuk, tetapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat maka tidak kita terima,” terangnya.

Hadir juga dalam silaturahmi itu, Sekretaris Lampung Selatan Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cabang Kalianda, Joki P Purba.(ant/p1) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
)-- Ketua Bhayangkari Daerah Lampung Ny. Linda Hendro Sugiatno bersama Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bhayangkari Daerah Lampung di kompleks perkantoran Mapolda Lampung jalan Ryacudu Bandar Lampung, Rabu (23/6/2021).

Pembangunan kantor sekaligus guest house ( tempat tinggal sementara )  diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas para Bhayangkari Daerah Lampung.

IHendro mengungkapkan, melalui fasilitas yang ada dapat berperan maksimal dalam membantu tugas tugas Polri.

" Bhayangkari dapat mandiri, profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui UMKM, dengan berdirinya bangunan baru tersebut." kata Hendro.


Berdayakan bangunan dengan semaksimal mungkin sebagai sarana peningkatan sumber daya Bhayangkari yang profesional.

"Bangunan ini nantinya ada guesthouse atau tempat tinggal sementara yang di peruntukan bagi anggota Kepolisian yang baru pindah jika belum memiliki tempat tinggal, tapi hanya sementara, dapat di jadikan pemasukan untuk organisasi, terlebih dengan adanya kantin. " tandasnya

Bangunan yang berdiri dengan rencana bangunan 2 lantai ini juga akan memenuhi standar kebutuhan anggota maupun keluarga besar Bhayangkari dalam pengembangan Usaha Mikro.

Dengan rencana bangunan 2 lantai yang berdiri di tanah hibah seluas lebih kurang 800 meter persegi dengan anggaran bangunan mencapai 2 miliar rupiah. (gnd/R1)




Bandarlampung (PikiranLlampung
)- Tim gabungan Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 3.726 ekor burung di Jalan Tol Trans Sumatera Kilometer 39, Kabupaten Lampung Selatan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan bahwa penangkapan yang bekerja sama dengan lembaga bersama Flight Protecting Indonesia's Bird ini terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera Km 39 Sidomulyo, Lampung Selatan. Dari 3.726 ekor burung, sebanyak 36 ekor diantaranya adalah burung jenis yang dilindungi.

Selain itu, petugas juga mengamankan mobil truk dan sopir berinisial BA (37) dan kernet BG (22), warga Lampung Tengah yang membawa ribuan burung itu untuk dibawa ke Banten.

Mobil tersebut diamankan di jalan tol Km 39 Sidomulyo, Lampung Selatan.

"Sempat terjadi perlawanan dari sopir truk yang tak mau dihentikan petugas, dan akhirnya petugas berhasil mengamankan truk, bersama sopir dan ribuan burung yang akan diselundupkan ke Banten," kata Pandra, Selasa (22/6/2021). 

Pandra menambahkan, dalam perkara tersebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang membawa ribuan burung tersebut.

Saat ini BA dan BG menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Ditkrimsus Polda Lampung

"Kami amankan berupa mobil truk BE 8732 GP, sopir berinisial BA (37) dan kernetnya inisial BG (22), keduanya merupakan warga Lampung Tengah," katanya lagi.

Menurutnya, apabila nantinya BA maupun BG terbukti bersalah dan melanggar undang-undang, maka akan diproses secara hukum.

"Nanti jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Selanjutnya Pasal 21 ayat 1 juncto ayat 2 tentang jual beli satwa yang dilindungi. Ancamannya pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta," katanya pula. (gnd/R1)




Bandarlampung (Pikiran Lampung
)--- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Lampung memprioritaskan pemasangan lampu jalan di titik pemukiman.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPTD Wilayah VI Bengkulu dan Lampung, Sigit Mintarso. Kebijakan tersebut juga merupakan arahan dari Direktur Jenderal pusat.

"Itu arahan dari direktur jenderal pusat, jadi pemasangan lampu jalan itu yang berada di area penduduk, ketika dia di luar area kota atau di wilayah hutan tidak dipasang lampu jalan," kata dia, di Bandarlampung, Rabu (23/6)

Menurutnya, yang dibutuhkan pengguna jalan tersebut adalah marka atau rambu-rambu lalu lintas yang memang masih berfungsi. Selain mempermudah laju kendaraan rambu-rambu salah satu bentuk mengurangi tingkat kecelakaan.

"Sebetulnya pengendara itu membutuhkan pemandu jalan untuk dia, misalnya dia kiri kanan nya membutuhkan kiniator kemudian di jalan nya ada mnarka dan rambu, nah itu, sehingga lampu-lampu itu lebih diarahkan ke pemukiman," ujarnya

Selain itu, ia juga menjelaskan, alasan lain lampu jalan tidak dipasang jauh dari keramaian masyarakat maka rawan akan tingkat keamanannya.

"Pertama dari sisi penerangan yang dibutuhkan orang sekitar situ. Yang kedua tingkat keamanan. Tau sendiri lah kalau di perkampungan yang rawan banyak, yang merusak lampu jalan juga.bJadi kalau di tempat permukiman kita bisa ngomong dengan pihak keamanan setempat untuk sama-sama saling menjaga. Terkecuali daerah rawan kecelakaan, kita harus melakukan itu tapi kembali lagi kepada anggarannya," ujarnya

Untuk diketahui, di provinsi Lampung ada 10 ruas  jalan nasional yang dilakukan penerangan. 10 ruas jalan tersebut meliputi lintas Timur, lintas Tengah dan Lintas Barat.(bbl) 

Foto ilustrasi. Ist

Bandarlampung (Pikiran Lampung
)- Kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung di Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung tahun 2017 lalu memunculkan tiga tersanka. Dua orang pejabat utama di lingkungan Pemprov Lampung, yakni mantan kepala dinas dan kepala bidang serta satu rekanan. Namun, satu tersangka jadi tahanan kota karena sakit kangker. 

Bertalian dengan ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bidang Pidana Khusus (Pidsus) menahan dua dari tiga tersangka perkara pengadaan bantuan benih jagung pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung tahun 2017.

"Dua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandarlampung dan satu penahanan kota," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Andrie W Sertiawan di Bandarlampung, Rabu (23/6/2021). 

Dia menjelaskan, kedua tersangka yang dilakukan penahanan di rutan berinisial ED dan IM. Mereka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 23 Juni hingga 12 Juli 2021.

Sedangkan untuk tersangka yang dilakukan penahanan kota berinisial HR. Alasan  penahanan kota lantaran tersangka saat ini dalam keadaan sakit kanker yang perlu perawatan.

"Untuk tersangka ED dan IM dilakukan penahanan dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mempengaruhi saksi dan juga secara formal pasal yang disangkakan kepada tersangka dimungkinkan untuk dilakukan penahanan," kata dia.

Andrie menambahkan pihak penyidik Pidsus sendiri sedang berupaya meminta pendapat ahli atau dokter mengenai kesehatan tersangka HR. Apabila ahli menyatakan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka tidak menutup kemungkinan status penahan tersangka HR akan dialihkan menjadi tahanan Rutan.

"Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP," kata dia lagi.
Untuk diketahui, dalam keterangan persnya, Kamis (25/3/2021) lalu, Kepala Kejati Lampung Hefinur mengatakan, kasus ini bermula dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung dengan sumber awal dari LHP BPK terhadap kegiatan pemeriksaan Kementan pada program pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung di Indonesia. “Hari penyidik sudah menetapkan tersangka dalam kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan benih jagung,” kata Hefinur.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengajuan proposal kepada Kementan secara elektronik pada tahun 2017. Untuk Provinsi Lampung, kata Hefinur, kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp 140 miliar. Berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, ia mengungkapkan Kementan mensyaratkan agar uang itu dipergunakan atau dibelanjakan untuk benih varietas hibrida (pabrikan) sebanyak 60 persen dari nilai anggaran, dan benih varietas hibrida Balitbangda sebanyak 40 persen dari nilai anggaran.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani 12 kontrak dalam lima tahapan kegiatan sebanyak sembilan jenis benih varietas hibrida yang salah satunya jenis benih varietas Balitbang dengan merek BIMA 20 URI. Kemudian PPK menunjuk PT DAPI sebagai distributor yang ditunjuk PT ESA untuk Lampung.

Pelaksanaan kontrak dua kali dengan nilai Rp 15 miliar dialokasikan untuk 26 ribu hektare lahan tanam dengan jumlah benih 400 kg yang disebar di Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Temuan BPK, dari kegiatan itu ada indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI. Karena benih melebihi batas masa edar (kedaluarsa) dan benih tidak bersertifikast senilai Rp 8 miliar. Nilai total kerugian negara masih dihitung BPK.

Penyidik Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan kepada 25 saksi dan mengamankan barang dan alat bukti dalam kegiatan tersebut. Di antaranya saksi, ahli, surat dan petunjuk kegiatan. Pada penyidikan kasus ini, terungkap PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produses jenis benih BIMA 20 URI, yang terjadi adalah proses pengadaan berupa jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA.Ketiga tersangka korupsi pengadaan benih jagung tersebut, terancam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara (Ant/ Topik Indonesia/p1)