Bandarlampung (Pikiran Lampung)-
Hari ini Tim kuasa hukum lima (5) keturunan Bandardewa telah memasukan (upload) data gugatan pembatalan HGU PT HIM ke PTUN Bandarlampung melalui e-Court. Hal tersebut disampaikan oleh Salah satu kuasa hukum lima keturunan Bandardewa, Okta Virnando SH MH.

"Gugatan kita (lima keturunan atas HGU PT HIM) sudah saya Uploud hari ini," kata Advokat dari kantor hukum Justice Warrior Kota Metro itu melalui pesan WhatsApp. Senin (20/9/2021).

"Materi gugatan yang kemarin, sedikit ada perbaikan," tuturnya.

Sekedar mengingatkan, e-Court merupakan Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar. Selain itu layanan e-Court ini tidak hanya untuk pendaftaran perkara saja, tetapi juga dilakukan untuk administrasi panggilan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan dan penetapan.

Sementara itu di hari yang sama, tim lipsus media ini menyambangi kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung untuk melengkapi informasi terkait HGU PT HIM yang sedang menjadi polemik mengkaitkan kebijakan pejabat tertinggi di dinas ini pada masanya. Sebagaimana hal ini pernah disinggung oleh kuasa ahli waris lima keturunan Bandardewa, Ir. Achmad Sobrie, MS.i. baru-baru ini.

Menurut Achmad Sobrie, menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden RI, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian melalui surat No. 1309/HK.410/E/09/2013 Tanggal 30 September 2013 telah memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung untuk melakukan, Pertama, Indentifikasi dan evaluasi terhadap dokumen legalitas PT HIM diantaranya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan. Kedua, Audit terhadap kewajiban PT HIM untuk membangun kebun Masyarakat seluas 20% dari total luas HGU PT HIM. Lalu Ketiga, Evaluasi kinerja perusahaan melalui penilaian usaha perkebunan.

"Namun Fakta di lapangan lahan untuk kebun Masyarakat seluas 20% dari total luas HGU PT HIM yaitu 294 Ha milik 5 (Lima) Keturunan Bandar Dewa sejauh ini tidak juga diberikan oleh PT HIM," ungkap Sobrie. Senin, (13/9/2021).

Berikutnya, kata Sobrie, perpanjangan HGU No 16 tahun 1989 PT HIM hingga tahun 2044 yg dilakukan secara tertutup, ungkap Sobrie, telah mengakibatkan semakin sempitnya lahan usaha tani masyarakat tiyuh Bandar Dewa, dan melambatnya proses pembangunan di kawasan kantor Bupati Tulangbawang Barat, semakin tertinggal pembangunannya dengan kawasan lainnya yg telah maju seperti Pulung Kencana, Mulyo Asri, Tirta kencana, dan Panaragan Jaya. Akibat penguasaan lahan oleh PT him itu

"Tata ruang di kawasan tersebut sudah saatnya ditinjau kembali, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini yg sudah menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat..," papar dia. 

Akibat penguasaan lahan oleh PT HIM itu, papar Sobrie lebih lanjut, sebagian Ahli Waris tidak dapat berusaha tani dan terpaksa menjadi buruh di PT him, bahkan ada yg keluar daerah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dengan menjadi buruh tani di Lampung Utara dan tidak mempunyai tempat tinggal..

"PT HIM wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan lahan 5 (Lima) Keturunan Bandar Dewa yang telah secara sewenang-wenang tanpa melalui proses ganti rugi kepada yang berhak yaitu Ahli Waris 5 Keturunan berdasarkan Alas Hak Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Adat Kampoeng Bandar Dewa Nomor 79/ Kampoeng/1992 yang terdaftar di Kantor Pesirah Marga Tegamoan pada tanggal 27 April 1936 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Metro Lampung," tegas Sobrie.

"Dengan adanya pelanggaran tersebut, tidak banyak dalih seharusnya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diberikan kepada PT HIM," tutur Sobrie ketika itu. Sesuai dengan amanat Dirjen Perkebunan Kementerianrian Pertanian yang telah disampaikan kepada Kadis Perkebunan Provinsi Lampung dengan surat tanggal 30 September 2013 nomor 1309/HK.410/E/09/2013 menindaklanjuti rekomendasi ketua komnasham kepada Presiden RI melalui surat tanggal 12 Juli 2013 nomor 036/R/Mediasi/VII/2013.

Namun, pada kunjungan ke kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra yang kami tuju sedang tidak berada di tempat. Menurut dua orang petugas Pol PP yang bertugas jaga, Chrisna dan pejabat setempat yang berwenang memberikan statement di dinas tersebut sedang ada rapat dengan unsur pejabat Pemerintah Provinsi Lampung lainnya.

"Kepala Dinas dan Kabid-nya sedang tidak ada di tempat hari ini, bang. Karena sedang ada rapat di Provinsi," kata salah seorang petugas penerima tamu dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) didampingi seorang rekan kerjanya. Mereka meminta meninggalkan pesan tertulis dan mengatakan akan melaporkan identitas diri serta perihal tujuan penulis ke Pimpinan kantor Dinas dimaksud. 

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra sendiri, telah diupayakan untuk dihubungi via ponsel sekaligus WhatsApp-nya di nomor +62 811-868-xxx dan +6282110868xxx pada Senin (20/9/2021) sore, sayangnya kedua nomor tersebut dalam kondisi tidak aktif.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. (*)


Lambar (Pikiran Lampung
) -;Pendistribusian obat-obatan kepada masyarakat yang terpapar covid-19 oleh anggota Kodim 0422/LB di Wilayah Koramil 422-05/Belalau Bersama Pemerintah Daerah di pekon Giham sukamaju kec Sekincau Kab. Lampung Barat. Senin (20/09) . 

Sesuai perintah dari pemerintah pusat bahwa obat untuk pasien terpapar covid-19 dan isolasi mandiri dirumah harus didistribusikan. Dengan arahan Komandan Kodim  0422/Lampung Barat Letnan Kolonel Czi Benni Setiawan S.T., M.Tr(han) bahwa distribusi obat harus tepat sarsaran. ” Pendistribusian harus tepat sasaran dan didampingi oleh petugas dari puskesmas setempat Dengan harapan yang Isoman agar cepat sembuh dan mencegah penyebaran Virus Covid-19 meluas" Ujar Dandim 

Dalam hal ini Dandim 0422/Lampung Barat memerintahkan kepada Babinsa di Wilayah Masing-masing agar tetap jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat mendistribusikan obat bersama petugas puskesmas. pada saat pendistribusian jangan sampai petugas dan babinsa juga ikut terpapar covid-19.(pendim/R1)


Lambar (Pikiran Lampung
) -Babinsa merupakan salah satu ujung tombak TNI dalam memutus mata rantai Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh Personil Tanai AD yang juga Babinsa di Kecamatam Bengkunat, Kabupaten Lampung Barat. Yakni, dengan pengawasan serta pengecekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di wilayah Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunat , Senin (20/09).

Kehadiran Babinsa dapat juga menjadi agen pencegahan, pendeteksian dan penanggulangan serta penanganan terhadap pasien Covid-19 bersama Anggota Satgas Covid-19 , dalam istilah penanganan Covid-19 saat ini yaitu Tracer. 

Babinsa juga siap menjadi motivator dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Seperti yang dilakukan Sertu Agus Salim Babinsa Koramil 422-02/Pesisir Selatan yang rutin melaksanakan patroli dialogis bersama unsur terkait lainnya dengan sasaran di tiap Posko PPKM Mikro. 

“Kita selalu melaksanakan patroli rutin tiap harinya, untuk mengedukasi dan memotivasi warga, supaya jangan kendor dalam penerapan protokol kesehatan,” jelas Agus Salim 

Lanjut dikatakan oleh Agus Salim, dirinya akan berperan maksimal dalam PPKM Mikro di wilayah binaannya. “Ayo bersama kita perangi penyebaran Covid-19, kita harus sama-sama peduli dan memutus penyebaran virus ini,” tegasnya.

“Keamanan dan keselamatan warga adalah yang utama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Sudah saatnya, kita terus mengingatkan warga untuk menjalankan 5 M,” tutupnya. (Pendim/R1)


Jakarta (Pikiran Lampung
) -----Provinsi Lampung meraih penghargaan Juara Umum Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) XXII Tahun 2021. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada acara puncak Gelar TTGN XXII 2021, di Gedung Makarti Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Selain juara umum, dalam ajang Lomba Inovasi Bidang Pertanian Tanaman Padi di acara puncak Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTGN) XXII 2021, Provinsi Lampung juga meraih dua penghargaan yaitu Peringkat Pertama untuk Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Peringkat Ketiga untuk Kategori Teknologi Unggulan.

Untuk peringkat pertama, pada Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, diraih oleh Santoso dari Desa Sadar Sriwijaya Kec Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur berupa Sistem Pengolah Diversifikasi Produk Berbasis Maggot

Sedangkan, untuk peringkat ketiga, pada Kategori Teknologi Unggulan diraih oleh Nurhadi dari Desa Batang Hari Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang berupa Mesin Pengolah Serba Guna.

Dalam sambutannya, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa membutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi berdasarkan kebutuhan warga desa berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa. 

"Ini selalu saya tegaskan dimana-mana, karena penyelesaian masalah yang paling mudah adalah pemetaan pada basis mikro. Kalau kita tau data secara mikro, masalah secara mikro, maka penanganannya juga pasti lebih  sederhana daripada datanya makro," ujar Gus Halim.

Untuk itulah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Lanjut Gus Halim, sejak tahun 2021 ini menggunakan SDGs Desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti diatur dalam peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

"SDGs Desa Pembangunan desa, berjalan diatas prinsip No One Left Behind, tidak ada satupun warga yang terlewatkan. Karena keadilan kebersamaan di dalam upaya membangun desa kita upayakan terus tanpa menyisakan satupun warga yang tidak merasakan dampak pembangunan," ujarnya.

"Dan itulah yang selalu ditekankan Bapak Presiden, termasuk yang disampaikan kepada saya pada saat memberikan tugas kepada saya sebagai Menteri diharapkan agar dana desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa, utamanya warga desa dari kelas bawah sampai kelas menengah," tambahnya.

SDGs Desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. PengIndonesiaan dan Penglokalan dalam SDGs desa, bukan sekedar penterjemahan bahasa, dan bukan sekedar pergeseran lokus yang tidak memiliki makna, namun benar-benar diletakkan pada budaya desa-desa di Indonesia. 

Terkait Teknologi Tepat Guna, pada tahun 2019 sebanyak 78.030 inovasi dan teknologi tepat guna diterapkan di desa, mencakup 23.964 unit bidang infrastruktur, 31.031 unit bidang kewirausahaan, dan 23.032 unit bidang peningkatan kapasitas sdm. Sebanyak anggaran 2 triliun dari APBDes dianggarkan oleh 24.890 desa inovatif. Desa-desa itulah yang mengalami peningkatan sektor lebih cepat dibanding yang lain.

Lebih dari itu, Gus Halim menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba. Teruslah berkarya menciptakan inovasi-inovasu baru untuk membantu pembangunan dan kebangkitan desa melalui pengembangan dan menerapkan teknologi tepat guna.  

"Semoga gelar Teknologi Tepat Guna 2021 menjadi ajang penyebarluasan berbagai informasi dan layanan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat, menjadi media silaturahim antara pengguna teknologi dengan pemilik teknologi, menjadi ajang bagi inovator untuk menggelar hasil temuan, serta menjadi media untuk  saling belajar satu sama lain," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi usai menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

“Terima kasih atas penghargaan ini, semoga menjadi motivasi bagi Provinsi Lampung untuk dapat berprestasi lebih baik lagi,” ucap Gubernur.

Sebelumnya Gubernur Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Menteri Pertanian yang diserahkan oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin. Penghargaan yang diterima Gubernur Arinal, karena Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat pertama Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi tahun 2019-2020. (Lis/p1)


Lamtim  (Pikiran Lampung)
-Di bawah kepemimpinan Bupati M. Dawam Raharjo, Bumei Tuah Bepadan, Lampung Timur meraih prestasi gemilang Dan membamggakan di Kansas national. 

Dimana, Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo Menerima Penghargaan dalam Acara Puncak Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII tahun 2021 di Gedung Makarti Jl.  TMP kalibata No. 17 Jakarta, Senin (20/09/2021).

Dalam acara tersebut Bupati Dawam didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yudi Irawan. 


Selain itu Hadir pula Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Bupati Tulang Bawang, Winarti. 

Diketahui Lampung Timur meraih Juara satu dalam Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna XXII tahun 2021 dengan kategoti "Inovasi Teknologi Tepat guna" dengan judul  "Sistem Pengolahan Diversifikasi Produk Berbasis Maggot".

Dalam wawancaranya Bupati Dawam menyampaikan Apresiasinya dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam acara tersebut. 

Lebih lanjut suami dari Yusbariyah itu juga menyampaikan dukungan penuh kepada dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi. 


"Suatu kebanggaan bahwa masyarakat Lampung Timur ternyata bisa. Oleh karena itu kami atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi perlombaan ini. Juga kepada Pak Santoso selaku inovator". 

"Sebagai pemerintah kedepannya akan kita adakan pembinaan dan sosialisasi sehingga kedepan bisa lebih berkembang dan lebih baik. Sehingga nanti kita lebih berinovasi dan bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia".

"Kita akan support kegiatan ini agar selanjutnya bisa lebih sukses dan bisa memunculkan inovator-inovator baru, produk-produk baru dan kembali meraih penghargaan ditahun-tahun yang akan datang". (diskominfolamtim)


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -Pelanggaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya khususnya roda dua, masoh tingi. 

Open karenanya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subiyanto, mengimbau masyarakat untuk tetap patuh serta tertib berlalu lintas dan tegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi covid 19.

Hal itu ditegaskan nya saat memimpin Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2021, yang di laksanakan pada Senin (20/9/2021) pagi di Lapangan Saburai Bandar Lampung. 

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subiyanto, dalam sambutannya menyampaikan, dengan tegas bahwa, untuk seluruh  jajarannya  agar mengedepankan sisi humanis  pada Operasi Patuh Krakatau di seluruh Lampung selama 14 hari hingga 3 Oktober 2021 ini dengan tetap menerapkan  protokol kesehatan 5M", hal tersebut disampaikan Wakapolda Lampung saat wawancara usai menjadi Irup di Lapangan Saburai.


"Kita menghimbau Kepada pengendara diminta untuk melengkapi surat kendaraan dan menggunakan helm serta memakai masker.

Operasi Patuh Krakatau ini dilaksanakan secara serentak di seluruh indonesia dengan mengedepankan preventif, edukatif, persuasif simpatik dan humanis kepada seluruh pengendara", terang Subiyanto. 

"Dalam Operasi Patuh Krakatau 2021, yang dikedepankan adalah Fungsi Lalu Lintas, tapi juga melibatkan unsur  TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya, karena di masa pandemi ini wabah Covid-19 masih ada, kalau dulu sebelum pandemi cara bertindak kita berbeda, saat ini kita tidak mengedepankan refresif, tetapi lebih Mengedepankan preventif dan preemtive, dengan cara edukatif dan persuasif pada masyarakat, ini semata mata untuk memutus penyebaran mata rantai penyebaran virus covid-19", tambah Subiyanto. 

Setidaknya terdapat 558 personel satuan lalulintas di jajaran Polda Lampung di kerahkan,ditambah dengan sejumlah personel dari stakholder terkait.seperti dinas perhubungan,satpol PP, BPBD dan TNI.