Tanggamus (Pikiran Lampung) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Lampung bersama beberapa awak media pertanyakan laporan dugaan Penyelewengan Dana Desa Pekon Karang Buah, Kecamatan Cukuh Balak Tahun Anggaran 2019 ke Inspektorat Tanggamus. 


Ditemui di ruangan kerjanya, Sekretaris Inspektorat, Gustam Apriyansyah, S.Sos., MM mengatakan bahwa laporan dari DPD LIN Lampung sedang diproses, Selasa (01/12/20). "Kami akan panggil Pj. Kakon Karang Buah dan akan turunkan tim ke lapangan. Untuk sementara penemuan kami berdasarkan fakta ada pembangunan Jalan sepanjang 1000 meter tidak dilaksanakan di Tahun berjalan (2019), seharusnya dana tersebut di Silpa kan, tetapi ini tidak," terang Gustam.


Lanjut Gustam, saya berharap untuk teman-teman DPD LIN bersabar dan terus mengawal proses ini. "Buat teman-teman Media sebagai Sosial kontrol, saya mohon informasi dan juga ikut mengawal proses laporan DPD LIN ini," pungkas Gustam.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD LIN Lampung, A. Kurnaedi mengatakan bahwa kedatangan ke Inspektorat untuk mempertanyakan sudah sejauh mana proses laporan terhadap Pj. Kakon Karang Buah.
"Kami ke Inspektorat mempertanyakan sejauh mana proses laporan kami, jangan sampai prosesnya jalan di tempat, makanya saya ajak rekan-rekan Media untuk mengawal kasus ini," jelas Kurnaedi.

Selain ke Inspektorat, kami juga buat laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus. "Bahkan kami akan teruskan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda Lampung agar menjadi pelajaran bagi Pj. Kakon/Kakon yang lainnya supaya tidak main-main dengan uang negara," pungkas Kurnaedi.


Tim pun mencoba menelepon ke nomor Whatsapp dan nomor Hp Pj. Kakon Karang Buah (N) untuk mengklarifikasi Laporan DPD LIN lampung. Setelah 4x di telpon ke 081379789xxxx tidak diangkat sampai berita ini ditayangkan.

Sebelumnya DPD LIN Lampung melaporkan dugaan Korupsi ADD Tahun Anggaran 2019 yg di lakukan oleh Pj.Kepala Pekon (Kakon) Karang Buah (N). Dengan rincian laporan : 1.Paket Pekerjaan Talut Penahan Ombak (TPO) Pekon Karang Buah Sumber dana dari Dana Desa (DD) yang telah dikerjakan. Dimana terlihat jelas bangunan TPO yg harusnya dari nol, hanya menimpah/menambah bangunan lama, untuk kedalaman dan tinggi tidak sesuai dengan RAB dan pasir tidak beli /ngambil di Lokasi TPO. 2.Pembuatan pagar PAUD menggunakan bata dan  Sloof bawah tidak pakai besi dan di RAB menggunakan batako dan sloof Besi. 3.Pembuatan Pagar Balai Pekon menggunakan bata dan tidak pakai sloof besi. 4.Jalan Rabat Beton di pedukuhan karang buah tepatnya di umbul tengah dan way lebung sepanjang 1000 meter di borong kan 95 juta termasuk upah angkut dan material batu, pasir dan upah angkut semen. 5.Rabat beton sepanjang 1000 Meter di duga Piktif (beda dg jalan 1000 meter yg di borongkan). Dana teesebut tidak di SILPA kan. 6.Pemalsuan SPJ realisasi DD Tahun 2019. Dari data-data di atas, diduga ada mark up yang menyebabkan kerugian negara sekitar 500 jutaan yang dilakukan oleh Pj.Kakon Karang Buah. (Tim)


Jakarta (Pikiran Lampung)- Untuk pertama kalinya Gubernur dan wakilnya di Indonesia terkenan Covid19. Dimana, dikutif dari CNBC Indonesia Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya postif Corona. Selain Anies dan wakilnya, ada 7 pejabat DKI Jakarta lainnya yang juga terpapar Covid19.

Informasi terpaparnya, Gubernur yang populer dan familiar ini mencuat Selasa (1/12/2020) pagi. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sudah mengalaminya.

Kedua kasus Covid-19 yang mengenai dua pejabat tertinggi di DKI Jakarta itu membuat pelaku usaha khawatir rem darurat yang sempat diterapkan Anies kembali bakal terjadi lagi.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai semua kebijakan terakhir akan kembali diambil oleh pemerintah provinsi. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus yang ada menjadi bukti bahwa penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Terus terang pengusaha sangat berharap PSBB makin dilonggarkan. Tapi diperlonggar harus sejalan dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang terkendali dan menurun. Akan tetapi kalau sekarang masih tinggi, pemimpin mulai kena, kita lihat nanti. Kalau kebijakan pemerintah harus memperketat lagi, berati itu sesuatu yang nggak bisa dihindari," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (1/12/2020).

Sarman menilai demi bisa mencapai titik pelonggaran, maka masyarakatnya sendiri yang harus ambil bagian dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Alhasil, jika semua unsur bisa menjalankan kewajiban dengan baik dan kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, maka ada peluang bagi pemerintah untuk melonggarkan.

Saat ini justru sebaliknya, bahkan sekelas Gubernur pun harus terkena Covid-19. Sarman sangat menyayangkan dan karenanya semua perlu mengambil tanggung jawab bersama, termasuk melihat ke depan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

"Kalau dilihat dari sisi ekonomi, memang aktivitas bisnis dalam posisi jauh dari harapan kita. Apalagi kita sangat-sangat berharap bahwa momentum natal dan tahun baru bisa memberi kontribusi di kuartal 4. Itu harapan kita dengan asumsi penyebaran virus terkendali. Tapi buktinya (angka positif Covid-19) kita malah tambah banyak, ini sesuatu yang harus menjadi bagian evaluasi kita semua," sebut Sarman.