Bandar Lampung (Pikiran Lampung) -
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke- 59 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rabu (29/11/2023).

Pada HKN kali ini, Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. Juga penghargaan bagi tokoh dan institusi yang berjasa dalam penanganan Covid-19. Mereka dinilai telah secara nyata memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

Kemudian, dilakukan pula pemberian bantuan sosial sembako kepada masyarakat miskin dan ibu hamil/ibu memiliki balita dalam program percepatan penurunan stunting.

"Selamat HKN ke- 59 kepada segenap jajaran kesehatan, para pemangku kepentingan, mitra kesehatan dan seluruh elemen masyarakat," ujar Arinal.

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal yang menyerahkan penghargaan dan bantuan tersebut.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke- 59 ini mengambil tema "Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju".

"Peringatan HKN ke- 59 di tahun ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat sehingga mampu menghadapi tantangan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu program utama dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Ia menyebut berbagai capaian pembangunan kesehatan di Lampung juga terus mengalami peningkatan.

Seperti pada tingkat Universal Health Coverage (UHC), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana sudah 97,6% masyarakat Lampung telah tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Lalu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah secara nasional yaitu 15,2%.

Ini juga diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2022 mencapai 70,45 persen.


"Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) kita juga semakin baik. Harapannya yang baik ini juga diikuti seluruh rumah sakit termasuk di Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Puskesmas," ujar Fahrizal.

Fahrizal mengajak para insan kesehatan untuk terus meningkatan pelayanan kesehatan dan secara intensif mengajak warga untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

Pada HKN ke 59 Tingkat Provinsi Lampung ini diserahkan berbagai penghargaan diantaranya Penghargaan Atas Jasa Penanganan Covid-19, Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit serta SDM Penunjang Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menerima Penghargaan Atas Jasa Penanganan Covid-19.

Selanjutnya, penyerahan pemenang lomba Posyandu Berprestasi dan Kader Posyandu Berprestasi.

Lalu diserahkan secara simbolis paket sembako sebesar Rp500 Ribu kepada 1.880 KPM yakni masyarakat miskin dan ibu hamil/ibu memiliki balita dalam program percepatan penurunan stunting yang tersebar di 5 Kabupaten rawan stunting. (*) 


Lampung Selatan (Pikiran Lampung) -
Dihari pertama tahapan kampanye pemilu 2023 Polres lampung Selatan menerjunkan 131 personilnya operasi mantap brata krakatau 2023-2024 pemilihan Capres / Cawapres serta Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala perencanaan dan pengendalian operasi (Karendalops) Kompol Tangguh Satya Buana yang langsung memimpin kegiatan menjelaskan pengamanan ini telah dipersiapan sebelumnya dengan melakukan pelatihan dan pembekalan , pelaksanaan operasi pengamanan Polres Lampung Selatan juga mengerahkan satgas preemtif, satgas preventif, satgas kamseltibcarlantas, satgas gakkum, satgas humas dan satgas bantuan dalam pengamanan kampanye kali ini. 

“pengamanan ini untuk menciptkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban calon, tim sukses, pendukung dan masyarakat selama kampanye berlangsung” jelasnya Kembali. 

Personil pengamanan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan jumlah titik lokasi kampanye yang telah disampaikan oleh masing – masing tim sukses calon. 

“kami menghimbau kepada calon, tim sukses, pendukung dan  masyarakat untuk sama sama menjaga kondusifitas keamanan”  Pungkas Kompol Tangguh. 

Kompol Tangguh menekankan tentang sikap dan Tindakan  netralitas personil Polres Lampung Selatan dalam pelaksanaan pengamanan, disamping itu personil pengamanan agar mampu mengatasi dan mengendalikan setiap potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. (*) 


Bandar Lampung (Pikiran Lampung)-
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menggelar Capacity Building yang diikuti 350 perajin di Taman Wisata Lembah Hijau, Bandarlampung, Selasa (28/11/2023).

Mereka merupakan perajin Kabupaten/Kota sebanyak 300 orang dan 50 orang perajin binaan Dekranasda Provinsi Lampung.

Capacity Building ini dalam rangka memperkuat kemampuan perajin dalam menghadapi tantangan dengan mengembangkan kemampuan teknis manajerial dan leadership, serta meningkatkan kemampuan dalam pemasaran secara digital.

Sekaligus membangun semangat para perajin dalam melestarikan kriya dan wastra di Provinsi Lampung.


Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal, Ketua Dekranasda Kabupaten Pringsewu Rusdiana Adi, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan.

Ibu Riana mengatakan menjelang akhir tahun 2023 ini, Dekranasda Provinsi Lampung melaksanakan program dan dukungan bagi para perajin melalui penyelenggaraan capacity building.

"Saya merasa sangat bahagia, bangga dan bersyukur dapat bertemu dan memandang wajah-wajah bapak ibu sekalian sebagai perajin andalan Provinsi Lampung, yang juga adalah pahlawan dalam mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian, baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Lampung," ujar Riana.

Ibu Riana menyebut karena kecintaan pada budaya Lampung, serta dorongan semangat yang tinggi untuk terus berkarya dan maju, membuat kerajinan Lampung bisa sampai pada titik ini. 

Menurutnya, saat ini kerajinan Lampung sudah naik kelas. Telah banyak pula penghargaan dan pengakuan yang diterima.

"Tapis Lampung melanglang buana sampai ke mancanegara dan semakin digemari karena kualitas dan diversifikasi produk yang beragam. Batik Lampung, kain tenun, maduaro, sulam usus dan produk tikew Lampung juga semakin dikenal dan digemari," katanya.

Bahkan saat pandemi Covid-19, mampu dilewati para perajin melalui berbagai upaya, kerja keras, kerja sama, dan semangat juang untuk terus maju terhadap sektor kriya.


"Secara bertahap kita dapat melihat hasil perjuangan itu melalui keberadaan bapak ibu sekarang, keberhasilan meningkatnya omzet penjualan, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta penciptaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja sektor kriya," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Ibu Riana mengajak semua untuk terus mencintai warisan-warisan budaya Lampung, dan dengan rasa bangga melestarikan dan menghasilkan produk-produk terbaik.  

"Saya berharap melalui acara ini kita semua dapat meningkatkan semangat berkarya, berkolaborasi dan rasa persatuan di antara perajin," pungkasnya.

Pada Capacity Building Dekranasda Lampung ini, para peserta diberikan materi salah satunya mengenai teknik pengambilan gambar produk menggunakan handphone dan studio mini untuk dipasarkan dimedia sosial.

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan kepada Kabupaten/Kota berupa tas rombong, mesin jahit, mesin obras dan benang emas tapis. (*) 


Pesisir Barat (Pikiran Lampung) -
Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Aplikasi Batas Desa dan Avenza Maps untuk aparat Pekon, di Aula Hotel Sunset Beach, Rabu (29/11/2023).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Narasumber dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial (BIG), Najib Khoerul Amin, S.T., dan Aji Putra Perdana, S.Si., M.Si., serta diikuti perwakilan Aparatur Pemerintahan Pekon se-Pesibar.

Asisten I Audi Marpi dalam sambutannya menerangkan, berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 mengamanatkan percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa dan kelurahan. 

"Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2016  tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis," ungkap Asisten I Audi Marpi.

Menurut Asisten I, bimtek tersebut dilatar belakangi oleh masih banyaknya pekon di Pesibar yang belum selesai batas administrasi pekonnya. "Dari 116 pekon dan dua kelurahan, baru 63 pekon yang selesai dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Ada 15 pekon lagi yang masih proses pembuatan petanya, sedangkan masih ada 38 pekon dan 2 kelurahan yang masih belum ada kesepakatan (sengketa) terkait batas administrasi," papar Asisten I.

Lebih lanjut, Asisten I menjelaskan, melihat akan pentingnya kegiatan tersebut terhadap aparat pekon, pihaknya meminta peserta bimtek untuk mengikutinya dengan serius, sehingga pengetahuan dan kemampuan yang telah disampaikan oleh narasumber dapat diterapkan di pekon masing-masing.

"Sebagai wujud tindak lanjut dari kegiatan kali ini,  masing-masing pekon yang belum selesai batas pekonnya atau yang batas pekonnya masih ada sengketa agar segera diselesaikan dengan jangka waktu dua bulan terhitung sejak selesainya kegiatan ini. Karena melalui bimtek ini setiap pekon harus bisa menentukan titik koordinat yang nantinya menjadi kesepakatan bersama antar Pekon, sehingga diharapkan 38 Pekon dan dua Kelurahan yang belum selesai batas pekonnya atau masih sengketa bisa selesai dalam waktu dua bulan," tegas Asisten I.

Bahkan Asisten I secara tegas meminta para Camat agar segera mengambil alih dengan menggelar musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, jika dalam waktu dua bulan kedepan Pekon yang mengalami permasalahan batas administrasi masih juga belum mampu menyelesaikannya. "Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, yakni apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Perbup.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, setiap Pemerintah Pekon (Peratin dan Jajarannya) harus mentaati dan mengikuti perbup yang dterbitkan untuk batas Pekon yang berselisih," tandas Asisten I.

"Bagi yang tidak mentaati dan mengikuti Perbup dapat menyebabkan peratinnya diberhentikan sementara karena tidak menjalankan kewajiban sebagai Peratin, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," pungkasnya . (Eryani)


Pesisir Barat (Pikiran Lampung) -
sosok calon wakil rakyat dapil satu dari partai Nasdem no urut satu sosilisasi sekaligus memberikan bantuan kabel listrik kepada masyarakat labuhan mandi kecamatan way krui kabupaten pesisir barat Lampung,(29/11/2023). 

Dengan kedatangan sosok calon wakil rakyat yang muda dan merakyat di sambut dengan antusias oleh masyarakat labuhan mandi.

Masyarakat begitu bangga Dengan kedatangan calon wakil rakyat yang bertatap muka secara langsung  dan memberikan pandangan positif terhadap masyarakat.


Salah satu bukti kepedulian calon wakil rakyat tersebut iya memberikan bantuan kabel listrik sepanjang satu kg meter dengan bantuan itu masyarakat pekon labuhan mandi sangat bangga dengan bentuk kepedulian  dan perhatian Muhamad Emir Lil Ardi,SH atau di sapa  (Edo).

Muhamad Emir Lil Ardi, SH yang biasa di sapa keseharian (Edo)selaku calon wakil rakyat dapil satu mengatakan,"saya sangat berharap dengan bantuan kabel listrik ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pekon labuhan mandi yang berlokasi di pal 8 bisa bermanfaat untuk arus penerangan,"kata nya. 

Nama Edo yang biasa di sapa keseharian nya juga mengatakan," ada pun saya ada amanah untuk duduk di DPRD pebar nanti saya akan belih perhatikan lg keluhan masyarakat dan saya juga siap menjadi corong masyarakat untuk menyampai kan aspirasi nya kepada pemerintahan daerah," ungkap nya. (Eryani)


Pesisir Barat (Pikiran Lampung) -
Bupati Pesisir Barat  Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H.,  dan Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke 52 dan silaturahmi Pemkab Pesibar bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) masa purna bhakti Tahun 2023, di Lobby Lantai 1 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (29/11/2023).

Tampak hadir juga Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Septi Istiqlal, Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, S.IK., M.H., diwakili Wakapolres Pesibar, Kompol. Rafli Yusuf Nugraha, S.IK, S.H., M.I.P., Dandim 0422/Lampung Barat (Lambar), Letkol. CZI. Anthon Wibowo, Kasat Reskrim Polres Pesibar, Iptu. Riki Nopariansyah, Kacabjari Krui, para Asisten, Staf Ahli, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar.

Ketua DP Korpri Pesibar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., mengawali penyampaiannya dengan ucapan selamat memasuki masa purna bhakti terhadap 30 pensiunan per Agustus - Desember 2023. "Semoga masa pensiun ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagian dan suka cita," tutur Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.

Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas selama menjalankan tugas yang telah diamanatkan, terutama tugas-tugas kepemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan birokrasi Pemkab Pesibar. "Seluruh kemampuan yang telah disumbangkan baik berupa tenaga, pikiran, ide, sampai-sampai kadangkala meninggalkan keluarga, demi pelaksanaan tugas yang diembankan semoga dibalas dengan pahala yang setimpal dari Allah SWT," sambung Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.

"Seluruh kemampuan yang telah disumbangkan untuk Pesibar semasa bertugas akan menjadi kenangan dan bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi bangsa dan negara," pungkas Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.

Sementara itu Bupati Agus Istiqlal dalam sambutannya mengatakan PNS dalam Undang-Undang Aparatur Negara juga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta sebagai perekat pemersatu bangsa untuk mewujudkan negara. "Dimana tujuan dari bernegara itu dalam pembukaan UUD 1945 adalah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. tujuan bernegara ini tidak dapat terpenuhi tanpa adanya aparatur negara dalam menjalankan tujuan bernegara," ujar Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Agus Istiqlal tak luput menyampaikan ucapan selamat memasuki masa purnabakti terhadap PNS yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. "Masa purnabakti bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas, otak harus terus dirangsang untuk terus berpikir dan pengabdian tidak berhenti hanya karena kita memasuki masa purnabakti. Setelah masa purna bhakti, semangat dan optimisme harus tetap menyala, dimana kontribusi para PNS yang sudah purna bhakti justru semakin nyata dan diperlukan pada saat terjun dalam kehidupan bermasyarakat," kata Bupati.(Eryani)


Lampung Selatan (Pikiran Lampung) –
Sebagian masyarakat di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, ternyata masih ada yang memiliki sikap atau perilaku yang membuang sampah sembarangan.

Fakta ini bisa dilihat di jalan menuju Dusun IV Sarirejo tepatnya di pinggir jalan kebun sawit milik PTPN 7 di depan pintu masuk menuju kampung tersebut.

Akibatnya, tumpukan sampah rumah tangga ini membuat pemandangan tidak nyaman di lihat." Selain itu limbah sampah ini menimbulkan bau tidak sedap,"kata Yoga warga Dusun IV Sarirejo, Rabu (29/11/2023).

Yoga berharap, kalau bisa ada tindakan tegas untuk warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan tersebut dan ada kepedulian dari pihak PTPN 7 serta dari Desa Natar untuk mengangkut sampah ini sehingga bisa terlhat bersih.

“Setelah itu dipasangi papan larangan membuang sampah, sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarang, karena wilayah ini memang bukan tempat membuangan sampah,”. (tiwi) 


Lampung (Pikiran Lampung) -
Upaya penyelundupan 1 kuintal sabu-sabu melalui Lampung selama satu bulan terakhir digagalkan kepolisian, 30 orang kurir juga ikut ditangkap. 

Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengatakan penggagalan upaya penyelundupan itu dilakukan selama Oktober - November 2023.

"Berat total barang bukti sabu-sabu mencapai 113 kilogram," kata Helmy di Mapolda Lampung, Selasa (28/11/2023).

Helmy mengatakan sabu-sabu senilai Rp 196,3 miliar itu diduga dikendalikan jaringan asal Provinsi Aceh. "Dari penggagalan upaya penyelundupan ini, setidaknya 496.000 jiwa berhasil diselamatkan dari narkoba," kata Helmy.

Dalam pengungkapan jaringan narkoba asal Aceh ini, Helmy mengatakan sebanyak 30 orang yang diduga kurir juga ditangkap.

"Hasil pemeriksaan, para tersangka ini mengaku menerima upah sebesar Rp 10 juta sampai Rp 15 juga per kilogram," kata Helmy.

Selain menyita 113 kg sabu-sabu, petugas Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung juga menyita 43 kg ganja, dan 1.000 butir pil ekstasi.

Helmy menambahkan, para tersangka yang telah ditangkap terancam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. 

Dari hasil pengungkapan narkoba ini, Helmy mengatakan Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai "jalur sutera" penyelundupan melalui darat.

"Tidak semua diedarkan di Lampung, namun sebagian besar diedarkan di Jawa. Lampung hanya menjadi daerah perlintasan saja," kata Helmy.

Dia memastikan upaya Polda Lampung dalam memerangi peredaran narkoba tidak berhenti sampai di sini. "Ini belum selesai, kami akan terus kembangkan," katanya. (*) 


Lampung Utara (Pikiran Lampung -
Dalam rangka memperingati HUT Korpri Ke-52 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59 Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama di Halaman Pemda Lampung Utara, Sabtu 26 November 2023.

 Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Lampung Utara, diwakili Sekretaris Daerah Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.M., Forkopimda Lampung Utara, Wakil Ketua TP-PKK Lampung Utara, Hj. Devriyana Marda, S.Kom., Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Utara, Hj. Haliana Daita, S.E., M.M., Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lampung Utara, ASN Lampung Utara, dan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan solidaritas antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan seluruh elemen masyarakat, serta untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para anggota Korpri yang telah berdedikasi dan berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara.


Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.M., mengatakan bahwa kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama ini merupakan salah satu wujud nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung Utara. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk tetap menjalankan gaya hidup sehat dan aktif, seperti mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih, dan berolahraga secara rutin.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini,” ujar Lekok.


Setelah menyampaikan sambutan, Lekok bersama para pejabat dan peserta lainnya melakukan Jalan Sehat, Setelah itu, mereka juga melakukan Senam Bersama yang dipandu oleh instruktur senam dari Dinas Kesehatan Lampung Utara. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penyerahan doorprize berupa Motor, Mesin Cuci, sepeda, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya kepada para peserta yang beruntung.

Dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama ini dan seluruh kegiatan HUT Korpri ke-52 dan HKN Ke-59. Semoga kegiatan ini dapat berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, dan semoga Kabupaten Lampung Utara semakin maju dan sejahtera kedepannya. (*) 


Lamsel (Pikiran Lampung)-
Bagi warga Lampung Selatan, terutama nelayan yang biasa mencari ikan di sekitar perairan selat sunda dan sekitarnya, diminta terus waspada.

Sebab, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kembali batuk alias erupsi  pada Selasa (28/11/2023] pukul 11.38 WIB.  dngan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau sekitar 957 meter di atas permukaan laut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa erupsi tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 November 2023, pukul 11.38 WIB.

Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 60 milimeter dan durasi lebih kurang 33 detik.

Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara laut.

Salah satu warga Desa Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Angga Irawan, mengatakan dirinya bersama warga sudah terbiasa dengan suara dentuman gemuruh dari Gunung Anak Krakatau.

 

"Udah biasa kami bang, dengan suara-suara dentuman gemuruh Krakatau, tapi ya kami di Pulau Sebesi ini tetap selalu waspada," kata Angga.

Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suardi, mengatakan pemukiman terdekat dari Gunung Anak Krakatau berada pada Pulau Sebesi yang berjarak 16,5 kilometer.

Andi mengimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau pada radius lima kilometer.

"Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level III, siaga, dengan rekomendasi masyarakat, nelayan, pendaki gunung, tidak mendekati gunung dengan radius lima kilometer," katanya.

Untuk diketahui Gunung Anak Krakatau telah mengalami erupsi sebanyak 21 kali terhitung sejak tanggal 26 pagi sampai dengan 28 November 2023 pagi.

 

Terpisah, pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau nelayan agar tidak mendarat di Pulau Anak Krakatau agar terhindar dari lontaran material pijar yang dapat mencapai garis pantai pulau tersebut.

"Kami mengimbau aktivitas pelayaran dan nelayan tidak mendarat di Pulau Anak Krakatau dan berada dalam jarak lebih dari lima kilometer dari pusat erupsi," kata Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG Ahmad Basuki saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sepanjang hari ini periode pukul 00.00 hingga 14.45 WIB, PVMBG melaporkan jumlah letusan Gunung Anak Krakatau yang tercatat sebanyak tujuh kali dengan tinggi kolom abu bervariasi antara 500 sampai 2.000 meter di atas puncak gunung api di Selat Sunda tersebut.

Pada 27 November 2023, periode pukul 00.00 WIB sampai 24.00 WIB, PVMBG mencatat ada 60 kali gempa letusan dengan amplitudo 28-85 milimeter dan lama gempa 7-125 detik.

Kemudian, ada 46 kali gempa harmonik dengan amplitudo 12-75 milimeter dan lama gempa 16-532 detik, 21 kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo 10-54 milimeter dan lama gempa 3-11 detik, lima kali gempa fase banyak dengan amplitudo 20-39 milimeter dam lama gempa 5-11 detik, serta empat kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 1-45 milimeter.

Ahmad mengungkapkan karakteristik Gunung Anak Krakatau umumnya setelah terjadi peningkatan kegempaan yang signifikan akan diikuti oleh erupsi dalam selang beberapa hari hingga satu bulan berikutnya.

Hal tersebut merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dalam beberapa tahun ini setelah terjadi erupsi yang menyebabkan tsunami pada Desember 2018.(ant/pl)

 

 


Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Setelah melewati berbagai proses dan mempunyai hukum tetap, sejumlah bangunan di Bandarlampung di sekitar rel kereta api langsung ditertibkan. 

Dimana,  PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre IV Tanjungkarang, Kota Bandarlampung menertibkan aset negara di Jalan Rambutan Ujung, Kota Bandarlampung seluas 1.460 meter persegi (M2).

"Penertiban ini dilakukan sebagai wujud keseriusan KAI dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan kepada perusahaan," kata Manajer Humas Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari, di Bandarlampung, Selasa (28/11/2023).

Dalam proses penertiban ini, KAI telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan (HGB) No.187 yang terbit pada tahun 2016, berdasarkan dari groundkaart yang dimiliki PT KAI.

"Dari groundkaart ini, PT KAI mengajukan diterbitkannya sertifikat pada lahan seluas 1.460 meter persegi, yang mana di atas lahan tersebut berdiri satu rumah dan dua belas kios, yang tidak memiliki sama sekali keterikatan hukum atau kontrak dengan KAI," kata dia.

Zaki mengungkapkan, berdirinya bangunan di lahan milik KAI itu, karena tanah tersebut telah disertifikatkan oleh pihak lain, namun PT KAI mengajukan gugatan pembatalan atas sertipikat tersebut dengan dasar dari sertifikat yang telah dimiliki dan juga dari groundkaart.

"Adapun pengajuan gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Lampung dengan Nomor Perkara 19/G/2020/PTUN.BL dengan Status Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Inckraht)," kata dia.

Atas pengajuan gugatan tersebut, lanjut dia, PTUN Provinsi Lampung membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Sd tahun 1968 sesuai hasil putusan atas perkara No: 19/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 November 2020 yang dimenangkan KAI.

"Sebenarnya dalam upaya penertiban KAI telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan prosedural. Pada tahun 2019, kami telah melakukan sosialisasi kepada penghuni aset perusahaan yang berada di Jalan Rambutan tersebut," kata Zaki.

Bahkan, lanjut dia, KAI juga telah memberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali pada Maret 2020 sampai Februari 2022, namun karena kondisi waktu itu sedang pandemi COVID-19 maka upaya penertiban belum diizinkan.

“Kemudian, Juli, September dan November 2023, KAI kembali mengirimkan SP, tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari penghuni rumah untuk mengosongkan lahan tersebut," kata dia.

Ia menegaskan KAI melakukan penertiban aset tersebut sesuai prosedur yang berlaku, mengedepankan pendekatan humanis serta didampingi aparat kewilayahan, TNI dan Polri.

“KAI Divre IV Tanjungkarang sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya pengamanan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan. Hal ini merupakan wujud komitmen KAI menjaga aset negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bangsa serta memberikan kontribusi untuk Indonesia,” kata dia.(ant/Pl)



Tanggamus (Pikiran Lampung) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanggamus, Lampung menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2023. Persetujuan RAPBD Perubahan Tanggamus 2023 menjadi perda ini berlangsung dalam paripurna DPRD Tanggamus, Lampung, Jum'at (15/09/2023).


Juru bicara Badan Anggaran DPRD Tanggamus Zulki Qurniawan saat menyampaikan laporan hasil pembahasan menyebutkan pendapatan dan belanja dalam RAPBD Perubahan Tanggamus tahun 2023.


Untuk pendapatan daerah mencapai Rp 1.835.606.194.662 dan belanja daerah sebesar Rp 1.866.559.097.585. Kemudian surplus/defisit Rp 30.952.902.923.00 dan pembiayaan daerah Rp 30.952.902.923.00.


Setelah raperda RAPBD Perubahan Tanggamus 2023 disetujui, agar Pemerintah Daerah dan TAPD Tanggamus segera memprosesnya dalam jangka waktu yang tidak lama.



Dengan begitu APBD Perubahan 2023 ini dapat segera digunakan sesuai dengan perencanaan. Agar bisa meningkatkan pendapatan daerah dengan mengupayakan secara proposional dan seimbang kebutuhan aktifitas pemerintah daerah.




Kemudian terus mengupayakan efektifitas dan efisiensi, serta meningkatkan pengawasan. ”Baik secara internal maupun eksternal, sesuai dengan harapan dan fungsi pada masing-masing lembaga. Baik legislatif maupun ekskutif,” kata Zulki Qurniawan.


Sementara Bupati Dewi Handajani mengungkapkan secara garis besar RAPBD Perubahan Tanggamus 2023.


Untuk pendapatan daerah KabupatenTanggamus pada tahun 2023 mengalami perubahan. Yaitu dari semula Rp 1.870.941.910.400 menjadi sebesar Rp 1.835.606.194.662. Angka pendapatan berkurang berkurang sebesar Rp 35.335.715.738,.     


Penurunan pendapatan disebabkan adanya rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan rasionalisasi lain-lain pendapatan saerah yang sah.


Pengurangan juga terjadi pada pos belanja daerah Kabupaten Tanggamus. Dari Rp 1.869.941.910.400 menjadi Rp 1.866.559.097.585 atau berkurang sebesar Rp 3.382.812.815,.


Pengurangan dalam RAPBD Perubahan Tanggamus 2023 karena adanya rasionalisasi belanja operasi pada item belanja pegawai.




Selanjutnya pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 secara total sebesar Rp 30.952.902.923.


”Berdasar penjelasan tersebut, maka RAPBD Perubahan Tanggamus tahun 2023 dalam kondisi anggaran berimbang, antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” papar Dewi Handajani. 


Selanjutnya, RAPBD Perubahan Tanggamus 2023 yang telah disetujui bersama DPRD, akan disampaikan kepada gubernur guna dievaluasi dan mendapat persetujuan.


Pada bagian lain, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk ikut hadir bersama.


Dengan begitu, apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi saat evaluasi bisa dipahami serta ditindaklanjuti guna penyempurnaan bersama.


Diketahui, paripurna persetujuan RAPBD Perubahan Tanggamus 2023 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga didampingi Wakil Ketua III DPRD Kurnain.


Hadir Bupati Tanggamus Dewi Handajani, Forkopimda, Sekkab Hamid Heriansyah Lubis dan pejabat lainnya.  (ADV)