PRINGSEWU (Pikiran Lampung
)- Pj.Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Pringsewu  2024, melalui Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (22/7/2024).

Disampaikan Pj.Bupati Pringsewu pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Anggaran Pendapatan pada APBD murni 2024 adalah sebesar Rp 1,228 trilyun, bertambah menjadi Rp 1,232 trilyun. Kemudian, Anggaran Belanja dari Rp 1,255 trilyun bertambah menjadi Rp 1,264 trilyun. Dari komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran pada KUA-PPAS Perubahan 2024 sebesar Rp 31,7 milyar. 

"Pada Anggaran Pembiayaan APBD murni, Anggaran Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp 35 milyar. Berdasarkan audit BPK RI, pada KUA-PPAS Perubahan 2024 menjadi Rp 39,2 milyar," jelasnya. 

Selanjutnya, untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp 7,5 milyar, yang akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar Rp 2,5 milyar dan BUMD Pringsewu Jaya Sejahtera Rp 5 milyar.

"Dengan demikian, pembiayaan pada APBD Perubahan 2024 mengalami surplus sebesar Rp 31,7 milyar, yang akan dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran, sehingga struktur APBD Perubahan 2024 Kabupaten Pringsewu berimbang," ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Marindo, bahwa berkat kinerja bersama, Pemkab Pringsewu pada 2024 memperoleh tambahan Alokasi Anggaran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama, sebesar Rp 5,9 milyar. 

"Hal ini sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024," ungkapnya. (mir)


Lamtim (Pikiran Lampung
) - Diduga mengalami depresi, 2 warga Kabupaten Lampung Timur, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar, didampingi Kapolsek Sukadana KOMPOL Zulkarnaen, dan Kapolsek Sekampung Udik AKP Rihamuddin, pada Selasa (23/7), menjelaskan bahwa identitas korban adalah Eko Prasetyo (34) warga Kecamatan Sukadana, dan Jumiati (42) warga Kecamatan Sekampung Udik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pihak Kepolisian, korban Eko Prasetyo diduga depresi akibat persoalan keluarga, karena bercerai dengan istrinya, yang saat ini sudah menikah lagi.

"Korban Eko Prasetyo telah bercerai sejak 1 tahun lalu, dan memiliki 1 orang anak, dan saat mengetahui istrinya menikah lagi, yang bersangkutan diduga depresi, sehingga nekat mengakhiri hidupnya, dengan cara gantung diri, pada sebatang pohon di areal perladangan, pada Selasa (23/7)," terang Kapolsek Sukadana.

Sementara menurut Kapolsek Sekampung Udik AKP Rihamuddin, Korban Jumiati nekat gantung diri di rumahnya, karena diduga depresi karena terlilit hutang, dan bingung untuk melunasinya.

Korban Jumiati ditemukan oleh kerabatnya dalam keadaan sudah gantung diri, didalam rumah, pada Selasa (23/7).

"Kerabat yang mengetahui korban gantung diri, sempat memberikan pertolongan dengan membawanya ke balai pengobatan terdekat, tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan," ujar Kapolsek Sekampung Udik.

Atas permohonan pihak keluarga, jenazah para korban, tidak perlu dilakukan proses otopsi, karena akan segera dikebumikan, ditempat pemakaman umum di Desa masing-masing.(sb) 


Lamsel (Pikiran Lampung)---Pj. Gubernur Lampung Samsudin meresmikan Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tingkat Provinsi 2024 di Lapangan Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Selasa (23/07/2024). Peresmian PIN Polio ditandai dengan pemberian tetes polio pertama secara simbolis oleh Pj. Gubernur Samsudin sekaligus menandai dimulainya program imunisasi polio massal di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung menargetkan 1.259.539 anak usia 0-7 tahun untuk mendapatkan imunisasi polio. Imunisasi akan dilakukan di Posyandu, Pustu, Puskesmas, sekolah, dan pos pelayanan lainnya. Adapun pelaksanaan PIN Polio di Provinsi Lampung dibagi dalam dua putaran, yaitu :

Putaran 1 (dosis 1): 23-29 Juli 2024.

Sweeping Putaran 1: 30 Juli - 3 Agustus 2024.

Putaran 2 (dosis 2): 6-12 Agustus 2024.

Sweeping Putaran 2: 13-17 Agustus 2024.



Pj. Gubernur Samsudin menyebutkan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam cakupan imunisasi rutin, termasuk imunisasi polio, yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.  Pada November 2022, kasus poliomyelitis yang disebabkan oleh Vaccine-Derived Polio Virus Type 2 (VDPV2) ditemukan di Aceh, yang ditanggulangi dengan cepat oleh tim gabungan Kemenkes RI dan mitra.

Saat ini, terdapat situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di tujuh provinsi serta 32 provinsi dan 399 Kabupaten/Kota yang berisiko tinggi. Oleh karenanya, imunisasi massal polio dengan cakupan 95% dilakukan untuk memutus transmisi virus. Pj. Gubernur Samsudin berharap, Pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan, profesi, tokoh agama, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan semua anak menerima imunisasi polio. "Pencanangan ini adalah bukti komitmen kami bahwa  Lampung siap menyukseskan program imunisasi nasional," ujar Pj. Gubernur.



Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Edwin Rusli juga menambahkan bahwa Provinsi Lampung siap untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio baik dari segi kesiapan Sumber Daya Manusia melalui Advokasi, Sosialisasi dan Orientasi Pelatihan Teknis petugas terkait PIN Polio nOPV2. (susi).


 Pringsewu (Pikiran Lampung) - Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah I Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (DPD - APKARI) Propinsi Lampung. Acara ini dilangsungkan di Aula Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Hadir DPP APKARI Pusat Nana Sukmana,  Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Anthoni Irawan, S.STP., MM. Yang juga selaku Ketua DPD APKARI Provinsi Lampung, narasumber dari UNILA Wakil Dekan Hermi Yanzi, SPd., MPd, hadir dari PT. Axella Adhi Pratama Hasto Nugroho, Perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Pringsewu turut hadir dalam kegiatan tersebut, Rapat kerja ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan pelayanan pemadam kebakaran di seluruh wilayah Lampung. 


Partisipasi aktif dari semua kabupaten dan kota di Lampung diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan kebakaran yang kompleks dan meningkatkan efektivitas respons dalam situasi darurat.

Pj Bupati Dr. Marindo Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen DPD - APKARI Propinsi Lampung dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat melalui pelayanan pemadam kebakaran yang profesional. Beliau juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pemadam kebakaran, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman kebakaran..


 Tturut hadir jajaran Kepala OPD Kabupaten Pringsewu, yang mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun ketangguhan infrastruktur penanggulangan bencana di tingkat lokal. (Mir)


 Bandarlampung (Pikiran Lampung) –Ingin Provinsi Lampung terus maju, berkembang dan Berjaya, mayoritas warga masih berharap kepada Arinal Djunaidi. Untuk terus mebangun Lampung dan jadi Gubernur untuk Priode kedua. “ Ya kita sangat berharap Pak Arinal Djunaidi duduk kembali jadi Gubernur Lampung untuk priode ke-2 supaya terus bisa membangun Lampung,”ujar M. Zainiri, warga Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Senin (22/7).  

Karena menurut, Zainiri, selama Arinal menjadi Gubernur Lampung, Pembangunan di semua bidang berjalan baik. Terutama bidang Infrastruktur, Pertanian dan Ekonomi. “Kalau prestasi pak Arinal sudah tidak terhitung ya, tapi yang jelas kami rakyat ini mrelihat realita banyak pembangunan yang telah dilakukan oleh paj Arinal saat jadi Gubernur Lampung,”ujar Ida Ayu warga Bandarlampung. 

Olleh Karenanya, mewakili suara mayoritas Rakyat Lampung, keduanya berharap dan siap mendukung Arinal Djunadi duduk kembali jadi Gubernur Lampung. Diberitakan sebelumnya, mayoritas warga memberikan apresiasi dan pujian atas kinerja Arinal Djunaidi saat menjabat Gubernur Lampung Priode 2020 -2024 yang telah banyak menorehkan prestasi gemilang.

Di antaranya, Pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran melalui BPKAD serta turunnya angka kemiskinan, yang menuai banyak apresiasi dan pujian dari masyarakat provinsi Lampung. 

Pujian dan apresiasi dari warga bukan tanpa alasan, mengingat selama Arinal Djunaidi menjabat, ia telah mewujudkan hampir dari seluruh program-program yang telah ia buat, yakni "Mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya".  Yaitu, masyarakat yang memenuhi kondisi aman, berbudaya maju, dan berdaya saing, serta sejahtera. Selama kepemimpinam Arinal Djunaidi, Banyak infrastruktur jalan yang telah diperbaiki, para petani pun telah memiliki kartu petani berjaya yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan kehidupan para petani, juga di bidang sosial, pendidikan, Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM), dan lain-lain.

Alimudim, petani di Kabupaten Way Kanan memuji Arinal Djunaidi terkait kartu petani berjaya berbasis elektronik (e-KPB)/ Saya sangat mengapresiasi e-KPB yang diluncurkan Pak Arinal Djunaidi, berkat beliau pupuk di wilayah saya tidak susah dicari lagi, dengan penyaluran pupuk, jika pupuk subsidi susah, maka kami yang tergabung di e-KPB masih bisa memperoleh pupuk non subsidi melalui BumDes, terima kasih Pak Arinal, swmoga Bapak sehat selalu," ujarnya. Salah seorang pelaku UMKM kabupaten Lampung Utara, Meri mengaku sangat terbantu dengan pemberian sertifikat halal untuk usahanya.

"Alhamdulillah saat pak Arinal Djunaisi datang ke Lampung Utara, beliau menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku UMKMz saya salah satu penerima serifikat tersebut, terima kasih pak Arinal, Bapak Adalah sosok Gubernur yang peduli rakyat kecil, terlebih pelaku usaha kecil seperti saya," pujinya.

Bukan hanya warga Kabupaten, Warga Bandar Lampung pun mengapresiasi Arinal Djunaidi di masa kepemimpinannya.

"Di Masa kepemipinan Beliau, para warga Bandar Lampung yang mempunyai hobi membaca, dan para pelajar di sini merasa terbantu dengan memfasilitasi gedung perpustakaan yang sangat megah, saya samgat mengapresiasi peresmian Gedung Perpustakaan yang baru, sukses terus Pak Arinal," katanya. (susi)



Lampung  (Pikiran Lampung) – Setelah melaksanakan Audit Ketaatan dan Kinerja Periode III TA. 2024 di wilayah Lampung di bawah pimpinan Marsma TNI Ridwan Djoko Leksono, S.E., C.Fr.A., selaku Pengendali Teknis (Dalnis) Tim B Itjen TNI beserta rombongan yang melaksanakan tugasnya di wilayah Provinsi Lampung dari tanggal 15 s.d 22 Juli 2024, selanjutnya akan melaksanakan kegiatan di Provinsi Bengkulu. 

Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., didampingi Pengendali Teknis (Dalnis) Tim B Itjen TNI Marsma TNI Ridwan Djoko Leksono, S.E., C.Fr.A., Senin (22/07/2024) memimpin Exit Meeting Audit Itjen TNI di Aula A. Yani Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung. 

Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., mengucapakan terima kasih kepada Dalnis Tim B Itjen TNI beserta rombongan atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjalin selama kegiatan Audit berlangsung, beberapa temuan telah diberikan untuk dilengkapi dengan data-data agar kinerja Korem 043/Gatam beserta jajaran kedepannya menjadi lebih baik.

"Melalui Audit Kinerja, kami berupaya untuk menjawab dan melengkapi beberapa temuan yang telah disampaikan oleh Tim Itjen TNI, disini juga saya sampaikan kepada pejabat terkait, segera tindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab," jelas Danrem.

Exit meeting Audit Ketaatan dan Kinerja Periode III TA. 2024 ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen hasil Audit dari Pengendali Teknis Audit Itjen TNI Marsma TNI Ridwan Djoko Leksono, S.E., C.Fr.A., kepada Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Enjang, S.I.P., M.Han., Kasiren Korem 043/Gatam, Para Kasi Kasrem 043/Gatam, Para Dandim Jajaran Korem 043/Gatam, Pasilidpam Sintelrem 043/Gatam dan Pasiren Progar Korem 043/Gatam.(*/zai )


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) - Setelah melaporkan secara resmi Anggaran Pemkot Bandarlampung 2023 ke Kejaksaan Agung, dengan Diperiksanya seluruh satker di Bandarlampung, Lampung Coruption Watch (LCW) kini mulai mengalihkan perhatiannya ke Anggaran Pemkab Pringsewu 2023

. " Ya ini ada laporan masuk ke kami soal penggunaan anggaran di Pemkab Pringsewu tahun 2023 yang diduga banyak kejanggalan,, yang pertama di bagian UMum Sekretariat daerah Pringsewu, "jelas Direktur LCW Juendi Leksa Utama, S.H, Selasa (23/7/2024). 

Menurut pria yang akrab disapa Wendi ini, atemsi dari warga Pringsewu ini jadi perhatian serius LCW. " Kami akan investigasi secara serius atensi warga ini, kita akan bentuk tim dan akan kita segera turunkan ke Pringsewu, terutama untuk mengumpulkan data soal penggunaan anggaran di bagian umum, "tegasnya.

Dia memastikan pihak LCW akan bekerja maksimal untuk investigasi penggunaan anggaran di Pemkab Pringsewu. "Bila data sudah lengkap akan segera kita buatkan Laporan resmi ke pusat, " tegasnya. 

Dari informasi yang diperoleh awak. media penggunaan dana APBD Pringsewu tahun anggran 20223 di  Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, iduga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,.

Yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu koorporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan Negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada karena jabatan dan kedudukanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

Terkait hal pihak Pemkab Pringsewu belum memberikan klarifikasi secara resmi. PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan yang dikonfirmasi hal ini menegaskan akan mempelajari hal. ini. " Kalau 2023 saya belum menjabat, jadi saya belum bisa kasih konfirmasi ini, tapi akan saya pelajari. dulu,"jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun Pikiran Lampung, pada tahun sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu perihal anggaran untuk belanja pemeliharaan kendaraan senilai Rp1.214.295.450 dan belanja bahan bakar dan pelumas senilai Rp1.404.440.744 dari alokasi APBD tahun anggaran 2021 lalu. (red) 


PRINGSEWU (Pikiran Lampung)-
- Para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu diminta untuk meningkatkan kedisiplinan. 

Permintaan tersebut disampaikan  oelh Penjabat Bupati Pringsewu, Dr. H. Marindo Kurniawan,ST, MM, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pringsewu Masykur saat memimpin Apel Pagi jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Senin (22/7/2024). 


"Kedisiplinan merupakan hal penting bagi seorang ASN guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan. Semoga ASN Pringsewu dapat  menjadi ASN yang Ber-Akhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Aktif dan Kolaboratif," ujarnya. 

Apel ini dihadiri Asisten dan Staf Ahli Bupati Pringsewu, Kepala Bagian dan Sub Bagian, Pejabat Fungsional serta para Staf Sekretariat Daerah Kabupaten  Pringsewu. (*/ Anton Hapsara)

 


 Opini 

Suasana ballroom hotel berbintang di kawasan Jalan Wolter Mongonsidi siang itu terasa dingin, bukan karena penyejuk ruangan yang memang adem, tapi cuaca pada hari itu turun hujan dari pagi hingga siang, jam menunjukan pukul 11.45 WIB. Dalam ballroom berjejer meja bulat atau round table yang diisi peserta undangan rapat koordinasi dan sosialisasi tahapan pencalonan kepala daerah yg digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Rakor ini dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, partai politik dan tamu undangan lainnya. Di salah satu meja di sisi belakang, tampak berkumpul wartawan yang biasa meliput berita politik dan pemilu, diskusi di meja wartawan politik ini lebih hangat dan menarik, mulai obrolan ringan hingga tema yg cukup berat terkait peta politik calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Salah satu wartawan melontarkan pertanyaan yg cukup menggelitik, “Bang, buat tulisan dong, terutama masalah pilkada, bagus ini tema pencalonan kepala daerah,” ujar wartawan tersebut. Karena pertanyaan itulah tulisan ini dibuat untuk menyosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk jadwal pendaftaran kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27-29 Agustus 2024 sebagaimana diatur pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

 

Calon Perseorangan

Seperti kita ketahui, calon kepala daerah dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur perseorangan dan jalur partai politik. Jika melihat definisi dalam pasal 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, peserta pemilihan terdiri  atas :

a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau

b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

 

Untuk Pilkada Serentak 2024 ini, calon perseorangan yang mendaftar di KPU Kota Bandar Lampung maupun di KPU Provinsi Lampung tidak ada yg mendaftar. Memang untuk menempuh jalur ini cukup berat dan terjal. Mari kita lihat persyaratan pencalonan perseorangan sesuai pasal 6 ayat (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan huruf ( c ) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) yang tesebar lebih 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud. Lampung termasuk dalam point ini, berdasarkan pengumuman KPU Provinsi Lampung Nomor 312/PL.02.2-Pu/18/2024 tanggal 5 Mei 2024, jumlah dukungan minimal untuk calon perseorangan sebanyak 490.435 pendukung yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota.

 

Sedangkan, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung berdasarkan ayat (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon walikota dan calon wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar  pemilih tetap didaerah bersangkutan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir didaerah bersangkutan dengan ketentuan, huruf ( c ) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) yang tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Kota Bandar Lampung masuk dalm point ini, berdasarkan pengumunan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 424/PL.02.2-Pu/1871/2/2024 tanggal 5 Mei 2024, jumlah dukungan minimal untuk calon perseorangan sebanyak 59.260 (lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) pendukung yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan.

 

Jadwal penyerahan dukungan serentak se-Indonesia tanggal 8-12 Mei 2024 di Kantor KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Dokumen yang diserahkan adalah

a. Surat penyerahan dukungan paslon perseorangan

b. Jumlah dukungan dengan Formulir Model B.Jumlah.Dukungan.KWK

c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dengan Formulir Model.B.1-KWK Perseorangan, dan atau

d. Menyerahkan Formulir Model Pernyataan.Indentitas.Pendukung.KWK yang dilampiri bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung

e. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan (paslon) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada).

 

Jika membaca persyaratan di atas, memang paslon perseorangan  membutuhkan tim kerja yang solid dan super power, selain waktu yang singkat hanya 5 (lima) hari semua dokumen dukungan yg berupa hardcopy harus dipindai menjadi softcopy dan diunggah atau upload ke aplikasi Silonkada. Karena pendaftaran calon perseorangan tidak lagi menggunakan kertas seperti pilkada sebelumnya, semuanya “paperless”, semua dokumen digital. Untuk mengumpulkan dukungan berupa e-ktp dan surat dukungan dari masyarakat yang ditanda tangan sebanyak 490.435 (empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh lima) untuk gubernur dan sebanyak 59.260 (lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh) untuk walikota bukan pekerjaan mudah, ditambah dokumen dukungan ini harus diunggah ke aplikasi, benar-benar menguras energi dan waktu bagi paslon perseorangan. Jika paslon mampu menyelesaikan berkas pendaftaran tersebut, maka KPU melakukan verifikasi administrasi. Jalan yang panjang dan terjal harus dilalui paslon perseorangan. Berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan calon peseorangan :

a. Verifikasi administrasi dokumen tanggal 13 Mei - 2 Juni 2024

b. Perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan, perbaikan kesatu tanggal 3-7 Juni 2024

c. Verifikasi administrasi dokumen dukungan, perbaikan kesatu tanggal 8-18 Juni 2024

d. Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampainan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS tanggal 19-20 Juni 2024

e. Verifikasi Faktual kesatu tanggal 21 Juni – 4 Juli 2024

f. Perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan kedua tanggal 13 - 17 Juli 2024

g. Verifikasi Faktual kedua tanggal 31 Juli - 10 Agustus 2024

h. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi tanggal 12-18 Agustus 2024

i. Pengumunan Pendaftaran Paslon Perseorangan tanggal 24-26 Agustus 2024

Jika paslon perseorangan mampu memenuhi dan melewati tahapan ini maka mereka bisa mendaftar bersama pasangan dari jalur partai pada tanggal 27-29 Agustus 2024.

 

Syarat Calon Dan Pencalonan

Jika kita mengikuti pemberitaan di media baik cetak, online dan media sosial pertarungan dalam merebutkan rekomendasi partai politik cukup sengit dan ketat. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu angggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat (3) Dalam hal partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan tersebut hanya berlaku untuk partai politik peserta pemilu yang memperoleh kusi di DPRD. Ayat (6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi Lampung Nomor 108 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Lampung. Jumlah perolehan kursi Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 11 kursi, Pertai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 16 kursi, Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) sebanyak 13 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 11 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 10 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 7 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 8 kursi dan Parta Demokrat sebanyak 9 kursi. Jumlah anggota DPRD Lampung sebanyak 85 orang, jika dikali  20% (dua puluh persen), maka sebanyak 17 kursi yang diperlukan untuk mengusung pasangan calon gubernur. Sedangkan di Kota Bandar Lampung berdasarkan SK KPU Kota Bandar Lampung Nomor 980 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pemilu 2024 peroleha kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 kursi, Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 10 kursi, Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) sebanyak 6 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 6 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 7 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 4 kursi dan Partai Demokrat sebanyak 5 kursi. Jumlah anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebanyak 50, jika dikali 20% (dua puluh persen), maka sebanyak 10 kursi yang diperlukan untuk mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

 

Selain syarat pencalonan, ada persyaratan lain bagi calon pada pasal 14 ayat (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota , ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga syarat huruf s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak ditetapkan sebagai calon. Persyaratan sebanyak 19 point mulai huruf a hingga s ada yang berbeda dengan persayaratan calon kepala daerah pada pilkada sebelumnya, misal huruf d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Walikota, dijelaskan dalam pasal 15 syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Norma ini muncul dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23.P/HUM/2024, atas dasar ini KPU mengadopsi putusan MA di dalam pasal 15 PKPU ini.

 

Selain batas usia, di dalam pasal 14 ayat (2) huruf f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dijelaskan dalam pasal 17 syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan adminitrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) sampai dengan penetapan pasangan calon.

 

Selain batas usia dan mantan terpidana, ada norma baru yang diatur dalam pasal 14 ayat (4) huruf d. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD tetapi belum dilantik. Dijelaskan dalam pasal 32 ayat (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaiman dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran pasangan calon. ayat (3) Dalam hal surat pemebriathaun belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon maka diserahkan paling lambat pad saat perbaikan dokumen persayatan calon. Norma ini muncul di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.12/PUU-XXII/2024.

 

Rekom Parpol

Jika menghitung mundur waktu pendaftaran pasangan calon kurang lebih satu bulan satu minggu atau 37 (tiga puluh tujuh) hari sejak tulisan ini dibuat, para calon kepala daerah berjuang mendapat rekom partai, istilah penulis ada level atau tingkatan jenis rekomendasi partai, level pertama Surat Tugas, umumnya bermuatan materi penugasan kepada calon kepala daerah untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi kepada jajaran pengurusan partai dari ranting hingga wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk menjajaki koalisi dalam pilkada, sosialisasi kepada pemilih dan masayarkat untuk meningkatkan popularitas  dan elektabilitas. biasanya Surat Tugas ini diberikan kepada lebih dari satu calon. Level berikutnya Rekomendasi Partai, pada tingkat ini calon dinilai memiliki popularitas dan elektabilitas, Rekomendasi Partai biasanya ditandatangani sekjen dan salah satu ketua DPP, belum ditandatangani ketua umum partai, namun rekom sudah menyebut  sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tapi belum ada pasangannya maupun kesepakatan dengan partai koalis. Partai menugaskan kepada calon untuk mencari partai koalisi dan calon pasangannya. Level tertinngi adalah rekomendasi DPP partai politik yang diterbikan sesuai Lampiran VI Formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu/gabungan partai politik peserta pemilu dengan calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani ketua partai tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bersama Fomulir model B.Persetujuan.Parpol.KWK yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat sesuai Lampiran VII PKPU 8 tahun 2024.

 

Siapakah calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mendapat rekomendasi Formulir Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, waktu yang akan membuktikan. Karena bisa saja yang berubah rekomendasi partai saat ini maupun ketika mendaftar nanti di KPU, seperti kata anak zaman sekarang, pacaran sudah lama, tapi menikahnya dengan orang lain, Bisa jadi partai akan menerbitkan rekomendasi pada “The Last Minutes”, menjelang pendaftaran terakhir. Kita tunggu siapa pasangan calon yang akan membawa dokumen syarat calon dan pencalonan pada tanggal 27-29 Agustus 2024 mendatang.

Wassalam

Dedy Triyadi

Ketua KPU Kota Bandar Lampung

21 Juli 2024


Bandarlampung (Pikiran Lampung)– Relawan Iqbal Bersatu (RIB) resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Iqbal Ardiansyah sebagai Wali Kota Bandar Lampung di Kopri Raya Blok C, Minggu, 21 Juli 2024. Kehadiran RIB ini mempertegas harapan masyarakat agar terjadinya perubahan di Kota Bandar Lampung.

Ketua RIB Provinsi Lampung, Junai, menyatakan komitmennya untuk bersatu mendukung Iqbal Ardiansyah sebagai Wali Kota Bandar Lampung. “RIB telah membentuk 20 koordinator kecamatan (korcam), siap memenangkan Iqbal Ardiansyah menjadi Walikota Bandar Lampung,” ujarnya, Minggu (21/7).

Lebih lanjut, ia memperkenalkan sosok Iqbal Ardiansyah kepada para relawan yang hadir. Ia menggambarkan Iqbal sebagai pemuda dengan rekam jejak yang baik dan siap membawa perubahan di Kota Bandar Lampung.

"Kami berharap adanya perubahan yang signifikan di Kota Bandar Lampung yang lebih baik, dan siap mendukung penuh program kerjanya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama , Bakal Calon Walikota Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah, mengucapkan terima kasih kepada RIB atas dukungan para relawan yang hadir dalam pertemuan tersebut. "Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala," katanya.

Iqbal menyampaikan beberapa program kerjanya yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan UMKM di era digitalisasi saat ini. Ia menyatakan kesiapannya untuk menerima aspirasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung. 

"Banyak keluhan dari masyarakat terkait sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan meningkatnya angka pengangguran," ujarnya.

Ia berkomitmen apabila mendapatkan amanah rakyat akan mengentaskan persoalan di masyarakat. Sementara terkait perahu, Iqbal optimistis akan berlayar lantaran dirinya yakin masih ada partai politik yang menginginkan perubahan dan kemajuan serta kesejahteraan untuk masyarakat di kota Tapis Berseri.(zai)

Foto Ilustrasi. Ist

Bandarlampung (Pikiran Lampung) - Niat hati ingin segera mengakhiri hidup tapi gagal. Dimana, ada warga menerobos palang pintu kereta api  di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjung Karang Timur, tepatnya di bawah flyover Gajah Mada, pada Senin (22/7/2024) sekitar pukul 14.20 WIB. Namun bukan segera menemui malaikat maut, pria tersebut mengalami luka parah dengan tangan kanan putus dan luka di kepala usai tertemper kereta api yang melintas.

Seorang saksi mata, Ikhwan memgatakan, korban diketahui bernama Edwin (30) warga Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, nampak menerobos palang pintu dan berusaha masuk ke kolong kereta api.  "Dia kayaknya mau bunuh diri, nekat banget terobos palang pintu terus masuk ke bawah kereta," ujar Ikhwan. Sementara, Kapolsek Tanjungkarang Timur,  Kompol Kurmen Rubiyanto membenarkan kejadian dugaan bunuh diri tersebut. "Dari beberapa saksi, korban inisial EW (30) sengaja datang ke lokasi dekat rumahnya diduga untuk bunuh diri,"  "Namun, nyawanya masih selamat. EW mengalami putus tangab dan luka di kepala. Warga dan aparat segera mengevakuasinya untuk mendapatkan penanganan medis," jelasnya. (*)

BANDARLAMPUNG (Pikiran Lampung) - Danramil 410-01/Panjang Mayor Inf HG. Sinaga sambangi kantor Cabang Kejaksaan Negeri Panjang, untuk memberikan surprise dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke 64, pada Senin (22/7/2024).

Tidak sendiri, kedatangan Danramil di Cabjari tersebut dilakukan bersama Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopimcam) Panjang, para Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah Kecamatan Panjang.

Danramil mengatakan, kedatangannya bersama Forkopimcam di Cabang Kejaksaan Negeri Panjang untuk memberikan surprise.

" Jadi, untuk lebih memeriahkan HBA ke 64 ini, kami sengaja bersama-sama memberikan kejutan kepada Cabjari Panjang," kata Danramil dengan sapaan Sinaga tersebut.

Lanjut kata Sinaga, selain memberikan surprise kegiatan ini sekaligus meningkatkan sinergitas antara Forkopimcam khususnya di wilayah kecamatan Panjang.

Ia berharap, di Hari Bakti Adhyaksa ke-64 ini semoga Kejaksaan Republik Indonesia bisa mewujudkan penegakan hukum modern.

"Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Akselerasi Kejaksaan Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas," pungkasnya. (*/Zai)