Bandarlampung (Pikiran Lampung
) - Warga daerah pesisir pantai Kota Bandarlampung, tepatnya di Kota Karang dikejutkan dengan adanya kebakaran hebat yang melanda wilayah tersebit. 

Dari keterangan Zulfikar, Anggota Piket Damkar BPBD Kota Bandarlampung menyebutkan, untuk memadamkan kobaran api semua unit mobil pemadam dikerahkan. "Ya semua unit pemadam dikerahkan, ini saya masih berada di lokasi,"jelasnya, Rabu (6/7/2022) malam. 

Menurutnya sumber lainnya, kebakaran ini terjadi di pemukiman Bedeng Arab. Tepatnya, belakang pasar tradisional Kota Karang, Kelurahan Kota Karang Raya, Teluk Betung Timur (TbT). Ibu dan anak hangus terpangang. Kejadian diperkirakan pada pukul 19,30 wib. 


Informasi di lokasi kejadian api datang dari salah satu rumah di areal Bedeng, dan merambat ke rumah warga lainnya. Diduga ibu dan anak yang jadi korban sedang tertidur, dan terjebak  dengan kobaran api yang membesar.

Lurah Kota Karang Raya Khairudin mengatakan, kebakaran menimpa salah satu bedengan yang berada tidak jauh dari kantor kelurahan. Kobaran api membakar bedengan tersebut cupuk besar.

Hingga pukul 22.00  petugas masih berusaha memadamkan api. Baru 45 menit kemudian berhasil menemukan korban. “Ya (kebakaran) besar, habis. Bedeng Arab yang terbakar. Saat ini api masih dipadamkan, saya lagi evakuasi warga dulu,” ujarnya kepada , Rabu 21 Juli 2022.

Belum diketahui total kerugian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dan mendata korban. “Banyak rumah warga lain juga habis terbakar. Rumah ibuku juga terbakar,” kata Manulang.(sl/p1) 


Tubaba (Pikiran Lampung)
-Warga Tiyuh (Desa) -Indraloka II ikuti sosialisasi musyawarah tukar menukar tanah jalan Tiyuh /Desa yang terletak di Suku 1 Indraloka II Kecamatan way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam rapat musyawarah Tiyuh dihadiri oleh Aparatur Tiyuh,Tokoh Masyarakat, Anggota TNI dan Polri serta perwakilan dari CV.AGRI STARCH.

Pada kesempatan tersebut kepalou Tiyuh Nengah Parte menyampaikan serta meminta persetujuan Masyarakat bahwa jalan Tiyuh yang terletak di dusun 1 seluas 4,5m x 12m=54m persegi yang akan ditukar dengan Lahan seluas 1 ha yang dapat digunakan untuk membuat Embung tiyuh.

Kepalou tiyuh menjelaska, "adapun yang akan dibangun oleh CV.AGRI STARCH pabrik tepung Tapioka yang mana selain menambah pendapatan kampung juga bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran"tuturnya

Dari hasil musyawarah Tiyuh dan para tokoh masyarakat serta masyarakat menyetujui  hasil musyawarah tersebut. "Alhamdulillah hasil musyawarah para tokoh masyarakat, aparatur Tiyuh serta masyarakat merespon dengan baik dan menyetujuinya" tutupnya. (rsdk) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -Kanwil Kemenag (Humas) -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengadakan Pembinaan Percepatan Sertifikasi Halal dan Kantin Halal oleh Kepala BPJPH Kemenag RI Muhammad Aqil Irham di Aula Sai Batin, kantor setempat, Rabu, 6 Juli 2022.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo menyampaikan bahwa pihaknya menghadirkan seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten / Kota serta Kepala MIN, MTsN, dan MAN se-Provinsi Lampung untuk menjadi ambassador atau duta BPJPH bagi satuannya masing-masing.


"Karena halal ini adalah urusan kita bersama. Oleh sebab itu, saya ingin pada kita semua pada tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk dapat menjadi duta BPJPH di Provinsi Lampung. Idealnya Pegawai Kemenag minimal bisa menunjukkan atau memberitahu tentang halal.go.id atau infohalal.go.id,” katanya.

Kakanwil menuturkan, adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menunjukkan bahwa negara hadir dan melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal.

“Yang hadir ini telah kami siapkan untuk kantin halal, dalam rangka mengedukasi anak-anak didik kita agar sadar halal sejak bangku sekolah. Supaya mereka pada jenjang pendidikan selanjutnya dapat menjadi duta halal dimanapun berada,” ungkapnya.


Selanjutnya, Kepala BPJPH Kemenag RI Muhammad Aqil Irham dalam arahannya memaparkan mengenai Akselerasi 10 Juta Produk Bersertifikat Halal.

“BPJPH adalah satu badan layanan umum dan berbeda dengan satuan kerja lainnya. Saya ingin merubah kultur PNS yang biasanya sebagai birokrat menjadi kultur korporasi. Dengan semboyan yang telah saya tambahi, yakni Ikhlas beramal, kerja profesional, dan hasil maksimal,” ujarnya. 

Menurut Aqil, sertifikasi halal bukan saja mengenai ketaatan terhadap agama, pengamalan agama, atau etika. Tetapi sertifikasi halal itu berkaitan dengan standar mutu, kualitas, dan higienitas.


“Artinya, kalau sudah ada sertifikasi halal pada suatu brand menandakan bahwa produk itu bersih, sehat, dan terjamin mutunya. Maka, sertifikat halal juga berhubungan dengan market, nilai ekonomi, keuangan, dan soal bisnis besar,” bebernya.

Aqil menambahkan, penduduk muslim di dunia ini membelanjakan produk halal hingga mencapai nilai 2 Triliun US Dolar. Oleh karenanya, Presiden menargetkan pada tahun 2024 Indonesia dapat menjadi Global Hub Industri Halal.



“Saya berharap jajaran Kanwil Kemenag se-Provinsi Lampung bisa bersinergi dengan kepala daerah masing-masing untuk mengkampanyekan mengenai kantin halal. Dalam hal ini BPJPH telah mengeluarkan pedoman untuk bimtek tentang kantin halal,” imbuhnya.

“Upayakan kantin kita sudah bersertifikat halal, supaya nantinya bisa bekerjasama dengan dinas terkait untuk membantu pembiayaan UMK. Agar mereka bisa kompetitif dan naik kelas. Mari kita mengkampanyekan sertifikasi halal di daerah kita masing-masing,” ajaknya. (lis/p1))


JAKARTA (Pikiran Lampung) -
— Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menegaskan selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan. ACT juga menyayangkan keluarnya keputusan Menteri Sosial No 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan ACT di Jakarta Selatan pada Rabu (6/7). 

“Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini,” kata Presiden ACT, Ibnu Khajar, dalam keterangannya kepada media di kantor ACT di Jakarta Selatan, Rabu (6/7). 

Ibnu mengaku pada Selasa (5/7) pagi pihaknya telah memenuhi panggilan dari Kemensos. Dalam proses tersebut, ia mengaku, semuanya telah dijelaskan secara rinci. Bahkan dari hasil pertemuan tersebut, ia mengatakan, adanya rencana kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan pada Rabu (6/7). 

“Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak kemensos, terkait dengan pengelolaan keuangan,” ujarnya. 

Tim legal Yayasan ACT, Andri TK, SH., menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kemensos ini terlalu reaktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) pasal 27 telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap. 

“Melalui Pasal 27 itu disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui tiga tahapan. Pertama, teguran secara tertulis, kedua penangguhan izin, dan ketiga baru pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis tersebut,” jelasnya. 

Masih berdasarkan aturan tersebut, Andri juga menjelaskan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis itu harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. 

“Di sinilah kami menjadi heran, mengapa begitu cepat keputusan pencabutan izin itu dilakukan,” kata Andri. 

Sementara itu Ibnu kembali menjelaskan selama 17 tahun terakhir ini, ACT telah memberikan kontribusi dan telah menjalankan amanah yang dititipkan umat. Ini ditunjukkan dengan peran aktif dan nyata dari ribuan relawan ACT yang selalu berusaha hadir memberikan bantuan di sejumlah wilayah Indonesia yang mengalami musibah bencana.

[6/7 18.52] Abang Gaten: Jadi dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kemensos ini, kami akan mematuhi keputusan tersebut. Namun untuk dana yang sudah terhimpun sebelum keputusan ini ditetapkan, kami akan tetap beraktivitas dan menyalurkannya sebagaimana amanah yang sudah diberikan,” kata Ibnu menegaskan. 

Dalam kesempatan ini, Ibnu juga mengatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola keuangan lembaga yang dipimpinnya. “Kami tentunya membutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa melewati tantangan yang sekarang ini dihadapi. Insya Allah kami terus berkomitmen,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Ibnu mengakui polemik terkait pengelolaan dana ACT ini sesungguhnya hasil dari kepemimpinan sebelumnya. Tanpa hendak melempar tanggung jawab, ia menegaskan pihaknya siap untuk membuka diri dari banyak pihak untuk mengaudit.

“Kepemimpinan yang dilakukan secara kolektif ini menjadi bukti nyata bahwa kami berusaha melakukan perbaikan, terutama dalam mengelola dana yang telah dihimpun. Semua keputusan sekarang dilakukan secara kolektif kolegial di bawah pengawasan Dewan Pengawas,” ujarnya. (**) 


Lambar (Pikiran Lampung)-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau langsung Danau Ranau, di Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Peninjauan Danau Ranau itu karena lokasi tersebut akan dijadikan tempat investasi oleh PT Japfa Comfeed. Gubernur Arinal bersama rombongan berangkat dari Bandara Raden Inten ll menggunakan Helikopter Jenis, H130.no.reg.pk-JTZ dengan operator Air Pasific Utama.

Rombongan tiba di lapangan Indrapati Cakra Negara di komplek Perkantoran Pemkab Lambar sekitar pukul 11:30 WIB. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus langsung menuju Helikopter untuk ikut dalam rombongan Gubernur Lampung dan petinggi Japfa Comfeed menuju Lumbok Seminung untuk melakukan peninjauan. Gubernur Arinal mengatakan Danau Ranau terletak di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. “Sejak 10 tahun terakhir, Danau Ranau mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya ikan air tawar secara intensif yakni dengan sistem keramba jaring apung (KJA),” kata dia melalui keterangan, Selasa (5/7/2022).

Saat ini intensitas budi daya ikan air tawar semakin meningkat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau langsung Danau Ranau, di Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat.Bahkan, lokasi pemasaran ikan air tawar hasil produksi KJA menjangkau seluruh wilayah Lampung dan sebagian wilayah Sumatera Selatan.

Diketahui, Gubernur Arinal bersama beberapa petinggi PT Japfa Comfeed, di antaranya komisaris utama sekaligus anggota persatuan purnawirawan TNI angkatan darat (PPAD) Syamsir Siregar.

Kemudian Direktut Operasional PT Japfa Comfeed Rachmad Indrajaya, Renaldo Santosa anak pemilik PT Japfa Comfeed, dan Ketua umum PPAD Doni Monardo.(tim/ps)