Advertisement
BANDAR LAMPUNG (Pikiran Lampung)— Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan turut mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).
Selain Sekdaprov Marindo Kurniawan, Rapat juga diikuti
oleh para staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, serta perwakilan Bank
Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Menurut Sekdaprov Marndo, sesuai dengan arahan Gubernur
Mirza,sebagai langkah pengendalian inflasi, Pemprov Lampung akan menggelar
Pasar murah dan operasi pasar serta memberikan bantuan transportasi.
“ Ya sesuai dengan arahan pak Gubernur Mirza tadi, maka
semua OPD terkait akan segera menindaklanjuti untuk pengendalian infalasi di
Lampung, seperti pasar murah, operasi pasar dan bantuan transportasi,”jelas
mantan PJ Bupati Pringsewu Yang terkenal dengan program Buah Anngur dan Bambu
seribu ini.
Marindo memastikan, semua arahan Gubernur Mirza ini akan
ditindaklanjuti oleh seluruh OPD terkait di Pemprov Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan terdapat tiga
sektor utama yang menjadi perhatian dan harapan masyarakat terhadap pemerintah
daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas
harga.
Ia menyampaikan bahwa sektor infrastruktur dan pendidikan
telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang positif, sehingga fokus berikutnya
adalah menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap kehidupan
sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei
2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55%, meningkat
dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi
pemerintah daerah.
Gubernur Mirza meminta jajarannya agar tidak terlena pada angka statistik semata.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah,
karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana
harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi
antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Gubernur meminta perhatian
serius terhadap ketersediaan stok dan harga riil komoditas di pasar, serta
memastikan distribusi berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mulai melakukan
langkah mitigasi dan antisipasi terhadap potensi fenomena El Nino yang
diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026, yang berpotensi memengaruhi
produksi pangan dan stabilitas harga.
Gubernur meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi yang
terukur dan dapat segera dieksekusi, serta memperkuat koordinasi dengan Bank
Indonesia dalam pengendalian inflasi ke depan.
Adapun langkah konkret yang disiapkan dalam pengendalian
inflasi meliputi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak
ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, gerakan menanam,
pemberian bantuan transportasi dari APBD, serta optimalisasi Belanja Tidak
Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD diminta menyiapkan rencana mitigasi
untuk triwulan selanjutnya secara lebih terstruktur, sehingga pengendalian
inflasi dapat berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi
masyarakat. (Shine Anju)
