Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran lampung)--Pemerintah Kabupaten Way Kanan menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung, di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (25/05/2026).
Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika. Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, serta Perangkat Daerah terkait.
High Level Meeting TP2DD menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi Pemerintah Daerah untuk mempercepat implementasi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus menyelaraskan peta jalan dan rencana aksi digitalisasi transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung. Melalui forum tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk membangun sistem transaksi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, aman, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis digital.
Wakil Gubernur, dr. Jihan Nurlela, dalam sambutannya menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah bukan sekadar perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi digital, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam membangun transparansi dan memperkuat integritas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu menjadikan transformasi digital sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Disampaikan pula bahwa percepatan ETPD tidak hanya bertujuan mengejar penilaian indeks digitalisasi semata, tetapi memastikan transformasi digital benar-benar terjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu memperkuat kemajuan ekonomi daerah yang inklusif.
Sementara itu, dalam paparan HLM ETPD, Gubernur Lampung, Rachmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi digitalisasi daerah agar implementasi ETPD di seluruh Kabupaten/Kota berjalan terarah dan berkelanjutan. Tahapan penyusunan roadmap ETPD Provinsi Lampung meliputi maturity assessment, idektifikasi permasalahan, penyusunan solusi, sinkronisasi implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan beberapa fokus rencana kerja implementasi ETPD diantaranya penguatan regulasi, koordinasi program kerja TP2DD, penguatan ekosistem pembayaran non-tunai dan diversifikasi kanal pembayaran digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat, serta perluasan akses internet dan infrastruktur digital di daerah.
Dalam forum tersebut turut disampaikan pentingnya sinergitas antar Pemerintah Daerah dalam mendorong implementasi ETPD, termasuk integrasi pelaporan sistem informasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pengembangan digitalisasi sektor pasar sebagai fondasi utama perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempatkan diri sebagai katalisator percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Lampung.
Selain itu kegiatan HLM TP2DD juga menghadirkan paparan praktik baik implementasi ETPD dari Pemerintah Kota Metro terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan ekosistem digital. Dalam paparannya disampaikan berbagai inovasi digital yang telah diteapkan seperti implementasi pembayaran non-tunai berbasis QRIS, pengembangan aplikasi METAS untuk pengelolaan aset daerah, SP2D online, KKPD, e-retribusi, hingga penguatan pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital dan cashless.
Penerapan digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung Penerapan digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Pemerintah Kota Metro juga mencatat peningkatan indeks ETPD secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025 melalui penguatan sistem pembayaran digital dan kolaborasi dengan sektor perbankan.
Melalui keikutsertaan dalam High Level Meeting TP2DD tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital di daerah, khususnya dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mendorong implementasi ETPD yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga digitalisasi transaksi daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien di era tansformasi digital saat ini.(kmf/maria)
