Advertisement
"Terkait pengawasan tahapan Pilkada, kami berkoordinasi dan bersinergi Forkopimda, terutama Pak Pj Bupati Pringsewu, Hi. Marindo Kurniawan untuk menjaga netralitas ASN di Pringsewu, pembina ASN Pj Bupati, maka hubungan kerjasama tanpa kita minta pun pemerintah daerah pasti melakukan pengawasan," ungkap Ketua Bawaslu Pringsewu, Saprondi saat menjadi narasumber pada Podcast Pikiran Lampung TV, Sabtu (09/11/2024) sore.
Saprondi menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keinginan yang sama dengan Bawaslu
"Support dari pemerintah daerah yakni Pj. Bupati Marindo, tentu semua punya keinginan yang sama yaitu mewujudkan Pilkada yang aman, jujur, adil dan bermartabat," jelasnya.
Ia memaparkan, ada empat pasangan calon kepala daerah di kabupaten Pringsewu, dan selama tahapan Pilkada, Bawaslu Pringsewu telah memproses tiga temuan pelanggaran.
'Yang pertama ASN Kemenag Pringsewu dan yang kedua Staf Sekretariat PPS Ambarawa, ketiga Kepala Pekon, dan ketiganya telah kami laporkan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti," paparnya.
Saprondi melanjutkan, selama melakukan sosialisasi dan pengawasan tahapan Pilkada di masyarakat, Bawaslu Pringsewu mengaku tidak memiliki kendala, mengingat masyarakat setempat telah mengetahui dan lebih pintar.
"Masyarakat Pringsewu sangat responsif, masyarakat Pringsewu memang tidak akan terpancing komplik, saya yakini masyarakat sudah cerdas, ada 45 persen pemilih gen z dan mereka lebih cerdas," ujarnya.
Ia mengatakan, setelah tahapan, Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan Pj Bupati Pringsewu.
" Pada tanggal 27 November 2024, penting bagi kita untuk berkoordinasi dengan Pj Bupati Marindo untuk memastikan pemilihan berjalan aman, lancar dan tertib, hingga pada tanggal 10 Februari semua Bupati/Walikota dilantik," katanya.
Diakhir acara, Saprondi menyampaik pesan kepada pemirsa Pikiran Lampung TV khususnya masyarakat Pringsewu.
"Kita semua mempunyai tanggungjawab bersama dalam mencipatkan substansi yang yaitu demokrasi yang menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan juga kesamaan hak, dan menolak politik uang, SARA dan Hoax kita bisa sama sama melaksanakan Pilkada serentak 2024 ini. (sus)
