Advertisement
Lampung Timur (Pikiran Lampung) - Perseteruan terjadi antara Dwi Pujo Prayitno dan H. Kemari, terkait siapa yang paling berhak untuk mendapatkan fee 15% dari lahan register 37 way kibang, di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga dan Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
Dalam kesempatan berbincang dengan salah satu wartawan, di sela-sela menunggu warga yang sedang mencairkan UGR lahan Trisinar, Jumat 27 Desember 2024 lalu, Dwi Pujo Prayitno dengan jelas mengatakan kalau Kemari tidak mengerti, apa yang di maksud dengan substitusi.
Dwi Pujo menjelaskan bahwa Haji Kemari, bergabung dengan kantor hukum milik anaknya, yakni Bayu Teguh Pronoto. " Yang mendapatkan kuasa dari masyarakat Tri Sinar, untuk mendampingi warga dalam perkara ganti rugi lahan eks register 37 way kibang itu anak saya. Itu artinya yang mendapatkan kuasa dari masyarakat adalah kantor hukum anak saya, dan Kemari tergabung disitu, bagaimana mungkin Kemari bisa mensubstitusikan kuasa tersebut ke pihak lain, kalau memang harus di substitusikan, ya anak saya yang bisa mensubstitusikan, bukan Kemari, inilah akibat kalau sekolah nya, di bawah pohon bambu", ucap Dwi Pujo.
Selain menuding Kemari sekolah di bawah pohon bambu, Dosen fakultas hukum Unila ini, yang gigih ngamen, UGR bendungan marga tiga, juga menyebut media yang selalu mengangkat keterlibatannya di perkara bendungan adalah media yang sudah masuk angin.
"Seharusnya kan konfirmasi dulu, jadi kalau sudah masuk angin gitu, ya tidak perlu di tanggapi, kalau saya tanggapi ya malah kesenengan medianya, kalau mau minta kue dari saya, ya sampaikan dengan baik-baik, pakde ini orang lapangan, pakde ngerti, tapi kalau dengan pemberitaan itu, maksudnya supaya pakde merapat, ya nanti dulu, orang kita ini kerja benar", papar Dwi Pujo.
Sementara itu Haji Kemari, pengacara lulusan, pohon bambu, menanggapi dingin apa yang di ucapkan Dwi Pujo.
Melalui sambungan WhatsApp, Jumat (03/01/2025) malam, Kemari memberikan sanggahannya. "Biarlah kalau pak Dwi Pujo berpendapat kalau saya sekolah di bawah pohon bambu, yang perlu pak Dwi Pujo ketahui bahwa kantor hukum atau pengacara di dalam kuasa kedudukan nya sama, yang pasti saya mendapatkan kuasa dari masyarakat sejak tahun 2021 dan kuasa itu sah menurut hukum", tegas Kemari.
Ditambahkan Kemari bahwa undang-undang Advokat jelas melarang TNI, POLRI dan ASN menjadi pengacara.
Lebih lanjut Kemari menjelaskan, pada saat sosialisasi di Desa Trisinar saat itu muncul angka fee 15% itu. Kuasa yang digunakan adalah kuasa nya, bukan kuasa Dwi Pujo ataupun Bayu teguh Pranoto.
"Dwi Pujo Prayitno dan Bayu Teguh Pranoto, hadir mendampingi warga baru tahun 2024, sementara saya dari tahun 2021. Bayu teguh Pranoto pernah ingin bersurat ke Kementerian Kehutanan terkait permohonan pelepasan lahan kawasan register 37 way kibang, namun surat itu tidak jadi di sampaikan karena sudah lebih dahulu muncul keterangan dari kementerian kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan register 37 way kibang sudah di lepaskan dari Kehutanan sejak tahun 2022 jadi mereka sudah ketinggalan jauh mas", tutur Kemari.
Dwi Pujo Prayitno dan anaknya, Bayu teguh Pranoto bisa masuk dalam urusan tanah register ini, karena berhasil memperdaya Bu Kamirah dan Faisal Huda anak Kamirah.
Saat di tanya apakah masyarakat yang memberi kuasa diberikan salinan kontraknya, Kemari menyatakan ada yang di berikan namun lebih banyak di simpan di kantor hukum miliknya. "Tapi jika warga meminta akan kami berikan, yang perlu di ketahui sebenarnya banyak warga yang tidak tanda tangan pemberian kuasa kepada Bayu teguh Pranoto", tegas Kemari.(Tim)
