Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Puluhan guru honorer SMA dan SMK yang tergabung dalam Forum Guru R3 Provinsi Lampung melakukan aksi unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/2/2025). Mereka berasal dari sejumlah Kabupaten di Lampung, diantaranya Mesuji, Tanggamus, Lampung Tengah dan lainnya. Aksi serupa juga digelar serentak di pusat dan beberapa provinsi di Indonesia.
R3 adalah peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata menurut keputusan MenPAN RB nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TahunAnggaran 2024.
Usai menyampaikan orasi nya, perwakilan dari massa aksi kurang lebih berjumlah 10 orang ditemui oleh Komisi V yang berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Ketua koordinator lapangan, Rudy Hendra mengatakan, jika para guru yang hadir melakukan aksi unjuk rasa sudah bekerja sebagai guru sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu.
"Pertama kami menuntut penuh waktu, kami ini sudah mengabdi lama. Kedua kami memohon kepada daerah agar membuka formasi yang banyak supaya kita ini terakomodir. Misal guru Agama Islam ada 200 yang daftar tapi yang diterima hanya 5l orang." sambungnya.
Menurutnya ada kurang lebih 190 guru R3 yang belum diangkat menjadi PPPK. Mereka merupakan guru Pendidikan Agama Islam, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab.
"Guru yang bermasalah ini sekitar 190 orang dan mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya. Jadi sekarang ini kami ngajar nya berdasarkan jam dan pendapatan kami di bawah Rpl juta setiap bulannya," sambungnya.
la juga mengatakan jika keberadaan Guru R3 tersebut juga terancam akan tergantikan oleh Guru PPPK. "Kadang-kadang jam kita itu terambil oleh Guru PPPK. Bahkan kami guru-guru yang sudah lama ini tergeser oleh murid kami sendiri." Kata dia.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Yanuar Irawan mengatakan, jika pihaknya siap menindaklanjuti usulan dari para Guru R3 tersebut. Menurutnya, hal tersebut sudah tanggungjawab dari Komisi V sehingga pihaknya juga meminta kepada BPKAD untuk mulai melakukan pembahasan anggaran.
"Kita bicara kemampuan keuangan kita, sehingga menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan karena mereka ini memang layak untuk diperjuangkan nasibnya,"sambungnya.
Yanuar juga meminta kepada Forum Guru R3 Provinsi Lampung dapat mendata semua anggota nya agar dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
"Oleh karenanya kami tidak hanya sekedar formalitas menerima mereka. Tapi ini akan menjadi tekad kami untuk memperjuangkan saudara-saudara kita agar sesuai dengan harapan dan keinginan mereka," kata dia.(*)