Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung)- Sejak pertama, pemberitaan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Gapura UIN Raden Intan Lampung (UIN) oleh Media Harian Pikiran Lampung group, dari cetak hingga Online dan medsos hingga kini semakin ramai dan mencuat
Sebab, proyek Gapura yang sudah menghabiskan dana Rp3,7 milyar hingga saat ini mangkrak, dan memicu tanggapan negatif publik yang kian melebar ke masalah lain. Mulai dari masalah parkir, fasilitas kampus, proyek pembangunan lain hingga dugaan pungutan liar (pungli).
Oleh karenanya, Ketua Umum (Ketum) Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, meminta pihak UIN Radin Intan Lampung (RIL) jangan 'Buang Badan" dan mengalaihkan ke isu lainnya. " Kami tidak ada kepentingan apapun dan pihak manapun, ini murni tugas kami sebagai kontrol sosial yang melihat banyaknya dugaan yang timbul di UIN Raden Intan, "ujar Ichwan kepada Pikiran Lampung, Kamis (8/5/2025).
Oleh karenanya, Ichwan mengimbau kepada pihak UIN RIL agar fokus kepada banyaknya isu yang kurang sedap di kampus tersebut.
"Bukanya diklarifikasi dan memberikan hak jawab kepada media, justru sebaliknya pihak UIN RIL berupaya mengcounter pemberitaan miring tersebut. Bahkan belakangan tersebar isu tidak sedap jika munculnya pemberitaan dilatarbelakangi kepentingan menjelang suksesi pemilihan rektor yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan,"jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, menuding bahwa pembangunan Gapura tahun anggaran 2024 itu terindikasi KKN. Dirinya menampik jika tudingan tersebut ada yang menunggangi untuk kepentingan suksesi rektor.
"Ya saya sempat dengar Informasi katanya ditunggangi salah satu pihak calon rektor. Isu tersebut jelas tidak mendasar, ini murni menyikapi temuan kami. Justru kita malah tidak tahu menahu jika ada konflik kepentingan di dalam kampus UIN" ujar Ichwan kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).
Menyikapi derasnya desakan di media sosial terkait sejumlah masalah di kampus Islam Negeri tersebut, pihaknya tetap fokus menyuarakan dan peran sebagai sosial kontrol masyarakat. "Kami fokus memantau upaya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut sejumlah dugaan masalah tanpa dipengaruhi dengan isu kepentingan lain" tandasnya. (Red)
