Advertisement
Lampung Tengah (Pikiran Lampung) – Menyikapi insiden yang terjadi di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam. Dalam pernyataannya kepada awak media, pimpinan legislatif daerah tersebut menegaskan komitmen penuh DPRD dalam menjaga stabilitas daerah serta mengawal proses hukum dan pengawasan tata kelola pemerintahan.
"Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Sebagai insan pers, peran Anda sangat penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di daerah," ujar pimpinan DPRD Lampung Tengah.
Terkait kejadian yang mengguncang masyarakat di Kampung Gunung Agung, pimpinan DPRD mengaku prihatin dan menyatakan bahwa lembaga legislatif akan mengambil langkah-langkah strategis agar situasi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
"Kami akan segera melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Polres Lampung Tengah dan juga Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tujuannya jelas: memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah dampak yang lebih besar, tidak hanya di Gunung Agung, tetapi di seluruh wilayah Lampung Tengah," jelasnya.
DPRD juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, terutama menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), pengelolaan APBD, serta kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah. Apalagi isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.
"Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam fungsi pengawasan, DPRD Lampung Tengah akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah diperiksa secara menyeluruh, adil, dan transparan," tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD menilai bahwa penanganan terhadap peristiwa ini tidak hanya cukup melalui pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan kultural yang sejuk dan inklusif. Pemerintah daerah didorong untuk menggandeng semua pihak dalam meredam ketegangan melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Lampung Tengah.
"Kita punya budaya luhur seperti nemui nyimah (ramah menyambut tamu), nengah nyappur (mampu menempatkan diri di tengah masyarakat), dan sakai sambayan (gotong royong). Nilai-nilai inilah yang harus dihidupkan kembali dalam setiap pendekatan ke masyarakat, agar kejadian serupa tidak berulang," ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, DPRD menekankan pentingnya sinergi antar institusi penegak hukum. Lembaga legislatif ini akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan penyalahgunaan anggaran ditangani secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami juga akan memastikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan anggaran dijalankan oleh Inspektorat secara optimal. Pengawasan dana kampung merupakan domain utama Inspektorat, dan kami akan mendukung langkah-langkah evaluatif mereka agar tata kelola keuangan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas," paparnya.Minggu, (18/5).
Di akhir pernyataannya, pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
"Mari kita jaga bersama kerukunan dan keharmonisan sosial di lingkungan kita. Biarkan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kita semua tentu menginginkan Kabupaten Lampung Tengah yang aman, damai, dan sejahtera," tutupnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Kabupaten Lampung Tengah memastikan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.(*)
