Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Lampung memaparkan efisiensi anggaran yang melanda di Lampung, bahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintah provinsi (pemprov) Lampung, namun ada sektor yang tidak terpengaruh efisiensi.
"Efisiensi ini memang sudah menjadi instruksi dari pemerintah pusat melalui inprea no1 tahun 2025 kita menerima perintah dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi. Semua sektor mengalami efisiensi yang paling utama adalah yang sifatnya perjalanan dinas, makan minum kemudian yang sifatnya rapat-rapat di hotel, kemudian juga hal-hal lain yang memang sifatnya belum menyentuh kebutuhan dari masyarakat.
Nah jadi kalau yang namanya perjalanan dinas, makan minum rapat rapat semua OPD pasti punya anggarannya itu maka dapat dipastikan semua anggaran itu nah dapat dipastikan semua terkena (efisiensi), tidak ada yang tidak kena," ungkap Marindo Kurniawan pada Media Harian Pikiran Lampung, di Ruang Kerjanya, Senin (16/06/2025).
Orang Nomor satu di BPKAD Lampung ini menjelaskan bahwa ada pengecualian yang sifatnya yang berhubungan dengan masyarakat atau pelayanan publik.
"Tapi yang sifatnya pelayanan dasar menyentuh masyarakat salah satu contohnya kerja sama dengan media, misalnya pembayaran media, itu tidak akan kena efisiensi, karena itu jelas sudah ada output untuk melakukan pembayarannya. Juga ada 3 sektor utama seperti infrastruktur, pendidikan dan bantuan sosial (bansos), karena pemerintah itu punya kewenangan, kewenangan pemerintah provinsi Lampung itu menangani infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi, kemudian pendidikan malah punya mandatorinya 20 persen alokasi untuk bidang pendidikan.
Kemudian kalau bantuan sosial kita sifatnya mendukung pemerintah pusat yang terkait pengentasan kemiskinan, nah artinya untuk program program seperti itu menjadi prioritas, kita saat ini menjalankan apa yang sudah dianggarkan dalam APBD, DPRD bersama pemerintah provinsi Lampung telah membahas dan menetapkan APBD 2025 maka besaran infrastruktur, besaran bansos, bidang pendidikan itu semua sudah ada di dalam APBD. Dan kita pastikan tidak ada efisiensi terkait dengan program program yang sifatnya wajib seperti 3 sektor tadi," jelas suami Agnesia Bulan Rurianti tersebut.
Calon Sekdaprov Lampung yang dikabarkan akan dilantik tanggal 20 Juni tersebut juga memaparkan anggaran bencana di pemerintah provinsi Lampung.
"Terkait anggaran bencana, kita punya OPD yang menangani bencana yaitu Badan Penanggulangan Bemcana Daerah (BPBD), di BPBD itu ada program program berkaitan dengan mitigasi bencana, jadi sudah bisa memperhitungkan proyeksi, prediksi terjadinya bencana, kemudian paska bemcana juga sudah disiapkan di sana, jadi apa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan bencana itu sudah ada.
Namun kembali lagi yang namanya bemcana itu kan di luar kehendak manusia, siapa yang bisa memprediksi bemcana yang akan datang pada primsipnya gitu, maka kalau ada bencana yang tidak dipresiksi maka kita menyiapkan belanja tidak terduga untuk yang sifatnya darrurat dalam rangka memgatasi bencana," pungkasnya. (susi)
