Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Rencana penggunaan anggaran dan realisasi yng telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai. Kinerja positif yang dituntaskan dengan kerja nyata yang bemuara pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat menjadi salah satu alasan duet Gubernur dan Wakil Gubernur Mirza-Jihan yang dilengkapi dengan kehadiran Sekdaprov muda berprestasi dalam diri Marindo Kurniawan mendapatkan banyak sanjungan.
Pemerhati kebijakan publik yang juga Ketua Umum Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI) Ichwan menyoroti keberhasilan Pemprov Lampung dalam perbaikan infrastruktur yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
"Saat ini, jalan nasional sepanjang 1.300 kilometer telah mencapai 94% dalam kondisi baik, sementara jalan provinsi sepanjang 1.700 kilometer sudah 80% mulus. Tentunya semua pencapaian ini harus kita dukung bersama, untuk menuntaskan semuanya jelas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit", jelas Ichwan saat diwawancarai Pikiran Lampung, minggu (24/08/2025).
Ia juga menyoroti kebijakan di sektor pendidikan yang saat ini menurutnya sangat berpihak kepada masyarakat, terutama untuk para orang tua siswa yang secara kemampuan ekonominya masih kurang.
"Kebijakan seperti penghapusan uang komite sekolah, penghapusan biaya pengambilan ijazah, pendistribusian 23 ribu ijazah tertahan melalui mekanisme door to door, dan program sekolah gratis hingga SMA sangat diapresiasi masyarakat. Bahkan, program advokasi kerja luar negeri ke Jepang untuk lulusan SMK juga dinilai sebagai langkah strategis membuka akses kerja global", tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Forum Aliansi Tunas Lampung (FATL) Yeko lebih menyoroti keberhasilan Pemprov dalam pengelolaan sektor pertanian. Provinsi Lampung sebagai salah satu penopang swasembada pangan nasional tentunya membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi para petani.
"Pertanian sebagai penopang utama ekonomi Lampung juga menjadi sorotan. Kebijakan pendukung seperti penyediaan pupuk dan bantuan untuk petani serta pendistribusian hasil pertanian yang dipermudah menjadi prioritas utama yang saat ini sudah mulai dilaksanakan. Kepastian harga jual hasil pertanian seperti gabah kering yang telah bekerja sama dengan BULOG tentunya menjadi hal pokok yang selama ini dibutuhkan para petani", jelas Yeko.
Suranto, salah satu petani di Kecamatan Gadingrejo Pringsewu merasakan dampak secara langsung dari kebijakan Gubernur Mirza. Menurutnya para petani saat ini mendapat perhatian dalam bentuk kebijakan yang secara nyata mampu memberikan dampak langsung. "Sekarang pupuk sudah mudah didapatkan, kami juga sebagai petani tidak was-was ketika panen akan tiba karena sudah ada yang siap membeli hasil panen dengan harga tinggi", jelas Suranto yang sudah menjalani profesi sebagai petani selama tiga puluh tahun terakhir.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di seluruh layanan Samsat—baik offline maupun online—menjadi stimulus positif. Bahkan, 25.178 unit kendaraan telah memanfaatkan program ini, menghasilkan pendapatan harian mencapai Rp5–6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan keteraturan proses administrasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pemprov Lampung terus berusaha mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang matang. Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lampung, dengan mempertimbangkan arah pembangunan nasional, kondisi ekonomi makro, hingga aspirasi masyarakat. Kesepakatan awal mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah dicapai pada 8 Agustus 2025 bersama DPRD.
Dalam rancangan itu, pendapatan daerah tahun depan ditargetkan Rp7,6 triliun. Komponen utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4 triliun, dengan Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang Rp1,3 triliun. Adapun transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp3,4 triliun, sementara pos lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan Rp111 miliar.
Dari sisi belanja, pemerintah menekankan efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing, serta pemerataan pelayanan publik. Adapun anggaran belanja pegawai dianggarkan lebih dari Rp3 triliun, termasuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan PPPK serta memberikan tunjangan berbasis kinerja guna mendorong peningkatan produkstivitas dan kualitas pelayanan publik.
“Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Sekdaprov Marindo Kurniawan beberapa waktu yang lalu.
Masih menurut Marindo, di sektor pendidikan, Pemprov Lampung mengalokasikan dana BOS Rp476 miliar dan tambahan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban keluarga sekaligus memperluas akses pendidikan.
Untuk infrastruktur, pemerintah menargetkan kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88 persen pada akhir 2026. Alokasi Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah disiapkan guna memperbaiki kualitas jalan, bagian dari kebutuhan Rp4,72 triliun hingga 2029 agar kondisi jalan mantap mencapai 87,95 persen. Pemerintah juga menyalurkan dana bagi hasil ke kabupaten/kota senilai Rp1,3 triliun. Dana ini harus digunakan transparan dan proporsional untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan warga di daerah.
Duet Mirza–Jihan telah menginjak gas sejak awal pemerintahan, memadukan pendekatan populis dengan upaya reformasi. Namun, membangun loyalitas publik yang tahan uji tidak hanya cukup dengan kebijakan populis—perlu strategi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan dan menjawab ekspektasi masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi di berbagai sektor, pemerintah Provinsi Lampung memiliki modal besar untuk melanjutkan perbaikan. Jika konsistensi, transparansi, dan partisipasi publik terus dijaga, visi menjadikan Lampung provinsi yang maju, adil, dan inklusif bukan sekadar mimpi.(red)
