Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Propinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo mendampingi Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar MA meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Musi Raya Rajabasa di Bandar Lampung, Jumat (12/9/2025).
Peresmian SPPG tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama mitra strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dasar, melalui program makan bergizi gratis (MBG).
Dalam rangkaian kegiatan, rombongan juga meninjau pelaksanaan pembagian MBG di SDN 03 Rajabasa. Anak-anak tampak antusias menyambut kehadiran para pejabat sekaligus menikmati sajian makanan bergizi yang disiapkan.
Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan, bahwa hingga kini terdapat 401 SPPG di Lampung yang telah mengantongi SK, dengan 259 diantaranya sudah aktif. Khusus di Kota Bandar Lampung, jumlahnya mencapai 36 SPPG.
“Batin Wulan menyampaikan salam dari Gubernur Lampung, Kiyai Mirza. Semoga dengan hadirnya Dapur MBG ini, kesehatan dan gizi anak-anak sekolah semakin terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pembangunan SPPG akan memberi kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Program MBG yang digagas Presiden Prabowo, menurutnya, merupakan program rahmatan lil ‘alamin.
Ia menambahkan, disaat sejumlah negara tengah mengalami krisis ekonomi, Indonesia justru hadir dengan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi rakyat.
“Di Indonesia kita bisa menyaksikan makanan bergizi gratis, sekolah rakyat gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bantuan negara ketika terjadi kecelakaan atau bencana. Program hilirisasi, koperasi merah putih, dan berbagai inisiatif lainnya adalah langkah dahsyat yang patut kita syukuri,” kata Nasaruddin.
Ia juga menilai bahwa periode pemerintahan saat ini paling mampu mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Peresmian SPPG Musi Raya Rajabasa diharapkan dapat menjadi model percontohan untuk direplikasi di berbagai daerah lain, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi semakin luas dan berkelanjutan.(*)
