Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Realisasi utang negara sudah mencapai Rp 9.138,05 triliun pada Juni 2025, tetapi pemerintah tetap optimis bahwa kondisi utang masih berada dalam batas aman. Namun pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap belanja-belanja yang selama ini memakan banyak anggaran.
“Jangan memakai utang untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita (Indonesia) karena ada standar nasional dan internasional yang menunjukan utang kita cukup prudent,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media gathering di Hotel Novotel, Bogor pada Jumat (10/10/2025).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan utang senilai Rp9.138,05 triliun terbagi dalam pinjaman sebesar Rp1.158 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980 triliun.
Purbaya mengatakan masyarakat jangan hanya melihat utang dari sisi nominal tetapi dari perbandingan utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun rasio utang mencapai 39,86% dari PDB. Rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“Jadi acuannya bukan hanya nilai nominal saja tetapi juga dengan rasio ekonomi. Kita aman masih di bawah 40%. Utang Jerman mendekati 100%, Amerika Serikat 100% lebih , Jepang 250% lebih. Dengan standar itu (internasional) kita(termasuk) aman,” tutur Purbaya.
Untuk ke depannya, pemerintah akan mengurangi penerbitan utang secara optimal. Dalam hal ini dana yang didapatkan dari utang akan digunakan untuk belanja negara secara maksimal. Belanja yang dapat membiayai program pembangunan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami akan coba mengurangi penerbitan utang seoptimal mungkin. Dalam artian kalau saya utang pun itu pemakaiannya harus maksimal jangan ada kebocoran harus menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin,” tegas Purbaya.
Dia mengatakan pemerintah akan mengkaji lagi pagu anggaran belanja. Bila ditemukan ada belanja yang tidak terserap maksimal maka pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke program lain. Khususnya untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan berarti saya memotong program pemerintah tetapi saya memotong program yang tidak efisien yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian diperoleh dari utang. Ini akan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkas Purbaya.(*)
