Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung) — Sekdaprov Lampung, Dr.H.Marindo Kurniawan, S.T.M.M, meminta semua jajaran di pemerintah provinsi Lampung tetap fokus untuk melayani rakyat.
" Sesuai araahan pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, semua jajaran di pemprov Lampung tetap fokus bekerja dan melayani rakyat. Termasuk bagaimana kita bisa mempertahankan angka inflasi Lampung yang masuk terendah secara nasioal dengan cara tetao mendokrak daya beli masyarakat,"tegas Marindo.
Pemprov Lampung saat ini kata Marindo, terus bergerak untuk mendongrak pertumbuan ekonomi, menaikkan daya beli masyarakat dan serta terus membuka lapangan kerja baru.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hasil perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (11/11/2025). Rapat juga dikuti oleh Sekdapov Marindo Kurniawan melalui Zoom meetting.
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 1 provinsi, yaitu Papua, mengalami deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional yaitu sebesar 0,30 persen.
Beberapa provinsi yang mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen) antara lain Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. Sementara itu, inflasi di beberapa daerah lainnya masih berada dalam kisaran yang terkendali.
Kepala BPS RI menyebut capaian Lampung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif melalui langkah penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin di berbagai wilayah.
Selain menyampaikan data inflasi, Amalia juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year-on-year). Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih tumbuh stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara dua provinsi mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah sebesar -16,11 persen dan Papua Barat -0,13 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali di wilayah masing-masing. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan konsisten di seluruh daerah. (Salsabila)
