Advertisement
Dalam bidang Pendidikan
Pemprov resmi menghapus uang komite, uang pendaftaran, dan SPP di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini didukung oleh alokasi dana BOS dari APBD dan APBN untuk 352 sekolah negeri, serta didasari oleh revisi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 sebagai payung hukum sekolah rakyat yang gratis dan inklusif. (Sumber: situs resmi Pemprov Lampung dan APBD 2025)
Di bidang Infrastruktur, Konektivitas & Proyek Strategis
- Peningkatan Kemantapan Jalan dan Jembatan: Tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79% pada akhir tahun 2025, melampaui rata-rata nasional yang sekitar 75%. Hingga Desember 2025, progres pembangunan infrastruktur yang mencakup 52 paket jalan dan 21 jembatan telah mencapai 78%, dengan perbaikan difokuskan pada 52 ruas jalan prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat.
- Preservasi Jalan Nasional: Melalui kolaborasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dilakukan preservasi pada ruas-ruas vital seperti Padang Tambak – Bukit Kemuning hingga Batas Sumsel dan ruas Bukit Kemuning – Terbanggi Besar.
- Kawasan Kota Baru: Pemprov mematangkan rencana kelanjutan pembangunan kawasan Kota Baru sebagai bagian dari RPJMD 2025–2029. Fokus tahun ini adalah penyediaan infrastruktur dasar (akses jalan, gedung pemerintahan) dan penyiapan lahan untuk institusi pendidikan seperti Unila, UIN Raden Intan, dan Polinela.
- Proyek Akselerasi: Enam proyek strategis diakselerasi sejak pelantikan gubernur pada Februari 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur jalan dan sektor pertanian. (Sumber: laporan infrastruktur Pemprov Lampung dan BPJN)
Untuk bidang Ekonomi & Investasi
- Pertumbuhan Ekonomi: Perekonomian provinsi tumbuh 5,47% (y-on-y) pada Triwulan I-2025.
- Promosi Investasi: Dalam ajang Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025, Pemprov menawarkan 11 proyek strategis kepada investor, yang mencakup pengembangan infrastruktur pendukung hilirisasi.
- Pemprov terus menekankan strategi penurunan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10% melalui penguatan ekonomi lokal. (Sumber: BPS Lampung dan laporan LEIF 2025)
Dalam Tata Kelola Pemerintahan & Penghargaan
- Meraih peringkat 1 nasional dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK dengan nilai 80 poin pada 4 November 2025.
- Masuk 5 besar nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 (satu-satunya di luar Pulau Jawa yang masuk tahap II penilaian).
- Mendapatkan Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) karena semua kabupaten/kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- Meraih dua penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025.
- Sistem layanan publik daring dioptimalkan, dengan waktu penanganan surat menyurat menurun menjadi rata-rata 3 hari kerja. (Sumber: KPK, Kementerian PPPA, dan laporan tata kelola Pemprov Lampung)
Di bidang Kesehatan
- Penurunan Stunting: Prevalensi stunting balita turun menjadi 19,8% pada akhir tahun (dari 22% awal tahun) melalui rapat koordinasi dan integrasi program lintas sektor.
- Peningkatan Akses Layanan: 8.349 puskesmas telah menerapkan integrasi layanan dan 324.380 kader kesehatan dilatih untuk meningkatkan akses di daerah.
- Diselenggarakan program kesejahteraan sosial seperti khitanan massal gratis dan penguatan hak penyandang disabilitas. (Adv)
