Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Aliansi Tunas Lampung bersama sejumlah warga menyoroti kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 yang dinilai masih lemah dan tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Kritik ini muncul karena berbagai persoalan publik dinilai lambat ditangani, mulai dari pelayanan dasar hingga respons atas masalah lapangan.
Sekretaris Aliansi Tunas Lampung, Yeko, mengatakan banyak laporan masyarakat yang masuk sepanjang tahun ini menggambarkan masih lemahnya komitmen beberapa OPD dalam menjalankan tugas. “Ada OPD yang tampak tidak punya sense of crisis. Laporan masuk, persoalan terjadi berulang, tapi tidak ada perubahan nyata di lapangan. Ini yang membuat publik kecewa,” tegasnya.
Warga Bandar Lampung yang turut menyampaikan keluhannya mengatakan pelayanan publik di beberapa sektor masih lamban dan kerap tidak responsif. Mulai dari urusan perizinan, penanganan aduan, hingga realisasi program yang dianggap tak sesuai kebutuhan masyarakat.
“Masih ada OPD yang kerja seperti rutinitas tanpa inovasi. Padahal masyarakat sudah semakin kritis dan butuh pelayanan cepat,” ujar Hidayat, salah satu warga Kedaton.
Aliansi Tunas Lampung menilai evaluasi kinerja yang dilakukan internal pemerintah selama ini hanya bersifat formalitas. Mereka mendesak Gubernur Lampung untuk melakukan langkah konkret, termasuk rotasi pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja optimal.
“Evaluasi jangan hanya rapat dan laporan di atas meja. Lihat langsung ke lapangan, dengar suara publik, dan tindak OPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya,” kata Yeko.
Meski demikian, kritik tidak diberikan secara keseluruhan. Aliansi Tunas Lampung dan warga juga menilai ada beberapa OPD yang menunjukkan perbaikan nyata sepanjang tahun 2025.
Beberapa OPD yang dinilai bekerja cukup baik antara lain:
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) - diapresiasi karena percepatan perbaikan infrastruktur dan sejumlah ruas jalan provinsi yang mulai membaik. Diantaranya proyek jalan Kotabumi - Bandar Abung, Jabung - Labuhan Maringgai, Kota Agung Simpang Kuripan dan beberapa ruas jalan lainnya yang mampu mempermudah distribusi serta menunjang perekonomian masyarakat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - dinilai cepat merespons kejadian bencana dan lebih siap dalam penanganan darurat. Beberapa respon cepat penanggulangan bencana diberbagai daerah dan juga simulasi serta edukasi pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) - dianggap menunjukkan peningkatan dalam program perbaikan kawasan permukiman dan fasilitas publik. Proyek tersebut diantaranya Pekerjaan peningkatan drainase di Kabupaten Pringsewu, penataan kawasan kumuh di Kabupaten Way Kanan dan Desa Fajar Baru Lampung Selatan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - diapresiasi karena sejumlah program penguatan sekolah dan kegiatan kebudayaan yang kembali bergeliat. Salah satunya yang paling disorot tentunya penghapusan Uang Komite dan Program Gratis Pengambilan Ijazah yang masih tertahan di sekolah.
Biro Umum Setprov Lampung - dinilai lebih tertib dalam layanan internal, sarana prasarana, dan koordinasi antar perangkat daerah.
Yeko menegaskan bahwa apresiasi ini menunjukkan masih ada OPD yang mampu berkembang dan bekerja serius menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami bukan hanya mengkritik. Yang benar harus diapresiasi. Contoh OPD yang kinerjanya baik harus menjadi standar bagi lainnya,” ujarnya.
Warga Bandar Lampung berharap kritik dan masukan ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di tahun mendatang. “Harus ada perubahan nyata. Masyarakat sangat berharap 2026 menjadi tahun di mana pelayanan publik di Lampung benar-benar meningkat,” ujar satu warga lainnya, Budianto.
Aliansi Tunas Lampung berencana terus melakukan pemantauan dan membuka kanal aduan masyarakat sebagai langkah pengawasan.(red)
