Advertisement
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat berdialog langsung dengan masyarakat desa penyangga TNWK di Aula Balai TNWK, Lampung Timur, Sabtu (24/01/2025).
Dalam dialog tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan sejumlah solusi cepat yang segera dilakukan, di antaranya penguatan peran Masyarakat Mitra Polhut (MMP), penambahan personel MMP, serta pelatihan sesuai standar operasional prosedur (SOP) mitigasi konflik di lapangan, yang bertujuan melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan satwa liar.
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat desa penyangga TNWK untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggulangi konflik manusia dengan gajah. Salah satunya adalah penambahan personel MMP sebagai solusi jangka pendek,” ujar Mirza.
Selain langkah cepat, Pemprov Lampung juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan pembatas permanen di kawasan TNWK, meliputi tanggul, tembok penahan tanah, serta pagar pengaman dengan total panjang hampir 70 kilometer. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisasi pergerakan gajah keluar kawasan hutan sekaligus mengurangi potensi konflik dengan masyarakat.
Gubernur Mirza menambahkan, penanganan konflik manusia dan satwa liar di TNWK menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto dan masuk dalam prioritas pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Bahkan, TNWK juga menjadi bagian dari kerja sama lingkungan antara Indonesia dan Inggris yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III di Lancaster House, London.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik manusia dan gajah di Way Kambas.
“Kami siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi TNI dalam membantu pemerintah menjaga keamanan masyarakat sekaligus pelestarian satwa liar,” tegasnya.
Dialog tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta Kepala Balai TNWK MHD Zaidi.(Bila)
