Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Universitas Lampung (Unila) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendampingan akademik. Salah satu wujud nyata peran tersebut diwujudkan dengan mendampingi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD), sebagai upaya mendorong kebijakan literasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pendampingan dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan yang berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Universitas Lampung.
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Way Kanan ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam mengubah pendekatan literasi dari sekadar kegiatan administratif dan seremonial menjadi kebijakan publik yang terstruktur dan berkelanjutan.
Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa gerakan literasi di daerah membutuhkan payung hukum yang kuat agar pelaksanaannya tidak berhenti pada agenda rutin semata.
“Perda Gerakan Literasi Daerah sangat penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, hingga komunitas, bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang sama,” ujar Prof. Ayi.
Ia menambahkan, keberhasilan literasi tidak diukur dari banyaknya rapat atau kegiatan yang digelar, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Unila mendorong agar Perda GLD secara tegas memuat tujuan kebijakan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Ketentuan tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan riil di masyarakat, seperti rendahnya minat baca, keterbatasan akses terhadap sumber informasi, serta tantangan literasi digital yang semakin kompleks.
Pendampingan Unila dalam penyusunan Perda GLD tidak hanya melibatkan Wakil Rektor, tetapi juga didukung Ketua Tim Kerja Sama Unila, Suratno, beserta tim, serta Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Kebijakan Publik, Fajrin Satria Dwi Kesumah. Tim Unila memberikan masukan terkait perumusan kebijakan publik, penguatan substansi regulasi, hingga tata kelola pelaksanaan di daerah.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Way Kanan, delegasi dipimpin Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Achmad Agung Bramtihalley, S.E., M.M., didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri, S.Sos., M.M. Turut hadir dalam delegasi tersebut Mei Priana Setia, A.Md. (Arsiparis Ahli Pertama), Ahmad Khaerudin, S.E. (Analis Layanan Bidang Perpustakaan), M. Taufiq Hidayat, S.I.Pust. (Pustakawan Ahli Pertama), serta Diah Lestariningtyas, S.IP. (Pustakawan Ahli Pertama).
Unila menilai keterlibatan lintas jabatan dalam delegasi tersebut sebagai sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen regulasi, tetapi juga menyiapkan ekosistem pelaksana kebijakan secara menyeluruh.
Dalam diskusi, kedua belah pihak sepakat bahwa Gerakan Literasi Daerah harus menyasar kelompok yang jelas, seperti pelajar, tenaga pendidik, komunitas desa, dan masyarakat umum, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara langsung.
Melalui pendampingan akademik ini, Universitas Lampung berharap Perda Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan dapat menjadi contoh kebijakan berbasis pengetahuan yang tidak berhenti pada aktivitas, tetapi mampu menghasilkan keputusan strategis, menyelesaikan persoalan nyata, serta membawa perubahan positif bagi kualitas hidup masyarakat.(Dinal)