Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung)---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi V DPR RI di Lamban Sabah Resto, Kamis (29/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya dukungan infrastruktur nasional untuk mendukung status Lampung sebagai lumbung pangan dan pusat hilirisasi komoditas strategis.
Di hadapan anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Mirza memaparkan bahwa struktur ekonomi Lampung didominasi oleh komoditas barang dan pertanian. Ia merinci bahwa Lampung menyumbang 70% produksi singkong nasional, 70% ekspor kopi nasional, serta menjadi produsen utama jagung dan padi.
"Namun, permasalahannya komoditas ini belum meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya, terutama petani, karena masih dijual dalam bentuk mentah. Pemerintah Pusat telah menetapkan Lampung sebagai daerah hilirisasi pangan, dan ini menjadi tantangan kami untuk membangun kawasan industri berbasis komoditas," ujar Gubernur Mirza.
Gubernur menyoroti beban infrastruktur jalan di Lampung yang sangat berat. Jalan-jalan di Lampung dilalui oleh kendaraan logistik yang mengangkut hasil bumi dan batu bara dengan tonase besar namun bernilai ekonomi rendah per kilogramnya, yang kerap mempercepat kerusakan jalan.
Untuk itu, Gubernur mengusulkan penguatan konektivitas antara Jalan Tol Trans Sumatera dengan pelabuhan dan kawasan industri.
"Kami memiliki pelabuhan dengan kedalaman minus 16 meter yang bisa disandari kapal besar, namun masih terjadi bottleneck karena belum ada akses langsung ke tol," jelasnya.
Pada kunjungan tersebut, Gubernur Mirza bersama Komisi V DPR RI juga berkesempatan meninjau pintu keluar Gerbang Tol Lematang, yang direncanakan menjadi titik awal pembangunan Jalan Tol ruas Lematang–Pelabuhan Panjang. Proyek strategis ini diharapkan memperkuat konektivitas dan mendukung kelancaran distribusi logistik di Provinsi Lampung.
Jalan tol tersebut akan menghubungkan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Dengan tersambungnya kedua infrastruktur utama ini, pergerakan angkutan logistik dari dan menuju Pelabuhan Panjang, termasuk jalur distribusi batu bara dari Sumatera Selatan, diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan berdaya saing.
Secara teknis, ruas Tol Lematang–Pelabuhan Panjang direncanakan memiliki panjang 11,68 kilometer, yang terbagi dalam dua tahap pembangunan. Tahap I akan dibangun dengan konstruksi at grade sepanjang 6,76 kilometer, sedangkan Tahap II berupa konstruksi elevated sepanjang 4,92 kilometer.
Nilai investasi pada Tahap I diproyeksikan mencapai Rp2,11 triliun dengan estimasi lalu lintas harian sebesar 7.610 kendaraan. Tol Lematang–Pelabuhan Panjang memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas Pelabuhan Panjang, kawasan ketahanan pangan, kawasan pertahanan Pangkalan TNI AL, Kawasan Wisata Terpadu Teluk Lampung, serta rencana KEK Teluk Pandan dan KEK Teluk Ratai.
Gubernur berharap Komisi V DPR RI dapat memperjuangkan alokasi APBN untuk peningkatan status dan pelebaran jalan nasional, serta pembangunan jalur ganda (double track) kereta api guna memisahkan angkutan logistik dan penumpang, demi kelancaran arus ekonomi di Gerbang Sumatera tersebut. (Susi)
