Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menyepakati penguatan pengawasan pada sektor infrastruktur bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung pada tahun 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dengan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/1/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian wrap up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir. Dari berbagai topik yang dibahas, BPKP menyoroti sejumlah isu yang dinilai paling relevan dengan fokus pembangunan Pemprov Lampung, terutama sektor infrastruktur serta ketahanan pangan di bidang pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Agus mengungkapkan, pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Namun, pada tahun 2026 pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi.
“Penguatan pengawasan di sektor infrastruktur diharapkan mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Agus.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan serta peran aktif BPKP dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan pendampingan yang optimal, potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini" ujar Marindo
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan. Melalui pengawasan berbasis risiko dan rekomendasi yang konstruktif, BPKP diharapkan terus menjadi mitra utama Pemprov Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.(Bila)
