lisensi

Selasa, 06 Januari 2026, Januari 06, 2026 WIB
Last Updated 2026-03-10T07:15:22Z
Bandar Lampung 07-01

Walikota Bandar Lampung Hadiri Ramah Tamah Gubernur Jateng dan Pemprov Lampung

Advertisement

 


Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri acara ramah tamah antara Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Mahan Agung, Selasa (6/1/2026).


Kedatangan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, beserta jajaran disambut langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.


Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


“Melalui pertemuan ini kita berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara kedua provinsi, terutama dalam mendorong pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat potensi ekonomi masing-masing wilayah.


“Kami melihat banyak potensi yang dapat dikembangkan bersama antara Jawa Tengah dan Lampung, baik di bidang investasi, penguatan UMKM, maupun ketahanan pangan,” katanya.


Acara ramah tamah tersebut digelar dalam rangka mendorong pengembangan aglomerasi wilayah melalui penguatan sinergi dan kolaborasi antarpemerintah provinsi.


Melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung, diharapkan dapat mendorong peningkatan di berbagai sektor, seperti investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, serta sektor strategis lainnya.


Turut mendampingi Wali Kota Bandar Lampung dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Hukum. (bila)