Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Lampung mengharapkan adanya pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Aspirasi tersebut disampaikan saat audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerja Sekdaprov, Jumat (13/02/2026).
Dalam pertemuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Lamsihar Sinaga mewakili Ketua Umum Rezi Novaldi Putra Hakim menyampaikan bahwa hingga saat ini Kecamatan Panjang belum memiliki SMK Negeri.
Menurut Lamsihar yang juga tercatat sebagai warga Kecamatan Panjang, keberadaan SMK Negeri menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung potensi generasi muda di bidang pendidikan vokasi.
“Hingga saat ini belum ada SMK Negeri di Kecamatan Panjang, padahal kebutuhan pendidikan vokasi sangat mendesak. Kami berharap pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan pendirian SMK sebagai solusi peningkatan kualitas dan daya saing SDM setempat,” kata Lamsihar.
Ia menilai, wilayah Panjang yang memiliki potensi industri dan pelabuhan membutuhkan dukungan pendidikan kejuruan agar lulusan sekolah dapat terserap langsung di dunia kerja.
“Kecamatan Panjang ini memiliki potensi industri dan pelabuhan yang cukup besar. Sudah seharusnya didukung dengan pendidikan kejuruan agar lulusan sekolah bisa langsung terserap di dunia kerja dan mampu bersaing,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan dan masukan dari DPD PETIR Lampung, termasuk usulan pendirian SMK Negeri di Panjang.
“Kami mengapresiasi dukungan dan masukan dari PETIR. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Marindo.
Terkait usulan pembangunan SMK Negeri, Marindo menjelaskan bahwa realisasinya harus melalui tahapan dan koordinasi lintas pihak karena berkaitan dengan perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.
“Untuk pembangunan SMK Negeri tentu harus berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari dinas terkait hingga pembahasan anggaran. Semua harus melalui proses perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap program pembangunan perlu disesuaikan dengan skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah.
“Pada prinsipnya pemerintah mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Namun pelaksanaannya harus melihat kesiapan lahan, kebutuhan riil, serta kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.(Bila)
