Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam agenda nasional yang membahas digitalisasi bantuan sosial.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3 Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial agar berjalan optimal.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh perangkat daerah serta masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi program tersebut. Ia menilai, keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada dukungan bersama guna mewujudkan sistem penyaluran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para kepala daerah menerima arahan Menteri Dalam Negeri RI yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, terkait pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam mentransformasi program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Agenda diawali dengan arahan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan yang menekankan bahwa transformasi digital merupakan kunci peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor perlindungan sosial.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bantuan sosial sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat. (*)
