lisensi

Jumat, 13 Februari 2026, Februari 13, 2026 WIB
Last Updated 2026-02-13T15:19:22Z
DPP PETIR LampungSekdaprov Lampung Marindo Kurniawan

Sekdaprov Marindo Terima Audiensi DPP PETIR Lampung, Siap Kawal Program Strategis Pemprov

Advertisement



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Lampung di ruang kerjanya, Jumat (13/02/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.


Rombongan DPP PETIR dipimpin Ketua Umum Rezi Novaldi Putra Hakim, didampingi Sekretaris Jenderal Edy Harsono dan Wakil Sekretaris Jenderal Lamsihar Sinaga. Dalam audiensi itu, PETIR menyampaikan lima poin dukungan strategis terhadap kebijakan Pemprov Lampung.


Ketua Umum DPP PETIR, Rezi Novaldi Putra Hakim, menegaskan komitmen organisasinya dalam mengawal program-program pro rakyat.


“Kami hadir untuk menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Gubernur Lampung. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus kita kawal bersama agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.



Salah satu dukungan yang disampaikan yakni terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. PETIR mendorong pelaksanaan program tersebut dilakukan secara ketat dan transparan, dengan pengawasan yang memastikan standar gizi, kualitas bahan pangan, serta higienitas distribusi dan penyajian benar-benar terpenuhi.


“Kami mendukung pelaksanaan MBG di Provinsi Lampung dengan pengawasan yang ketat dan transparan. Standar gizi, kualitas bahan pangan, hingga higienitas harus dijaga agar tujuan peningkatan SDM tercapai,” tegas Rezi.


Selain itu, PETIR juga menyatakan dukungan terhadap pemberantasan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lampung. Organisasi tersebut mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan aparat penegak hukum guna memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.


“Kami mendorong langkah tegas terhadap mafia BBM. Distribusi energi harus adil dan tidak boleh ada praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat,” tambahnya.


Dalam sektor ketenagakerjaan, PETIR mendukung pembukaan dan perluasan lapangan kerja dengan memprioritaskan putra-putri daerah Lampung dalam proses rekrutmen, baik pada sektor industri, jasa, maupun program strategis pemerintah daerah. Dukungan juga diberikan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pembenahan infrastruktur, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, sarana transportasi, fasilitas publik, dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi lainnya.


Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PETIR, Lamsihar Sinaga, secara khusus menyampaikan permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Panjang.


“Hingga saat ini belum ada SMK Negeri di Kecamatan Panjang, padahal kebutuhan pendidikan vokasi sangat mendesak. Kami berharap pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan pendirian SMK sebagai solusi peningkatan kualitas dan daya saing SDM setempat,” kata Lamsihar.


Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan dan aspirasi yang disampaikan DPP PETIR, termasuk usulan pendirian SMK Negeri di Panjang.


“Kami mengapresiasi dukungan dan masukan dari DPP PETIR. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Marindo.


Terkait usulan pembangunan SMK Negeri, Marindo menjelaskan bahwa realisasinya perlu melalui tahapan dan koordinasi lintas pihak karena berkaitan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.


“Untuk pembangunan SMK Negeri tentu harus berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari dinas terkait hingga pembahasan anggaran. Semua harus melalui proses perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.


Ia menambahkan, setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas dan kapasitas fiskal daerah.


“Pada prinsipnya pemerintah mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Namun pelaksanaannya harus melihat kesiapan lahan, kebutuhan riil, serta kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.


Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kolaborasi, dengan harapan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dapat terus diperkuat demi kemajuan Provinsi Lampung.(Bila)