Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) – Pemerintah pusat terus mempercepat langkah pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau, dengan fokus pada proyek strategis Kereta Api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Trans SKS) guna mendorong efisiensi logistik dan pemerataan pembangunan.
Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Perhubungan, M. Ali Irmanda, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Konektivitas, Memangkas Jarak: Menyongsong Era Baru Perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi” yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Stasiun Sudirman Baru/BNI City, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional hingga 2030, pengembangan jaringan kereta api ditargetkan meningkat signifikan di berbagai wilayah. Di Sumatera, panjang jalur ditargetkan bertambah dari 1.871 kilometer menjadi 2.900 kilometer. Sementara di Kalimantan direncanakan sepanjang 1.200 kilometer, dan Sulawesi dari 109 kilometer menjadi 734 kilometer. Kebutuhan anggaran pembangunan ini diperkirakan mencapai Rp853 triliun, dengan pembiayaan 32 persen dari APBN dan 68 persen dari sumber alternatif.
Dalam forum tersebut, Ali Irmanda menegaskan bahwa pengembangan kereta api, baik untuk angkutan penumpang maupun logistik, merupakan prioritas strategis nasional. Menurutnya, pembangunan jaringan Trans SKS harus didukung dengan penguatan konektivitas wilayah secara terpadu dan telah memiliki dasar kebijakan dalam rencana tata ruang masing-masing pulau.
Ia juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi proyek melalui sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, peningkatan aksesibilitas kawasan, integrasi antarmoda, penataan ruang, hingga percepatan proses perizinan.
“Selain itu, penguatan koordinasi lintas wilayah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan implementasi proyek ini,” ujar Ali.
Kemendagri menyatakan kesiapan untuk terus mendukung melalui fungsi pembinaan dan koordinasi, khususnya dalam memastikan kesiapan tata ruang, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah.
Dalam sesi diskusi, para peserta menekankan bahwa pengembangan Trans SKS tidak hanya sebatas pembangunan rel, tetapi juga harus terintegrasi dengan pusat produksi, pelabuhan, kawasan industri, serta kawasan perkotaan. Pendekatan pembangunan pun dinilai perlu dilakukan secara bertahap, selektif, dan berbasis kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain itu, muncul usulan pembentukan task force percepatan pembangunan Trans SKS yang tidak hanya fokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada implementasi konkret serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan, pengembangan jaringan perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
FGD tersebut dihadiri berbagai pihak, antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Institut Teknologi Sumatera, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.(*)
