Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Di tengah gencarnya slogan efisiensi, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provisni Lampung malah terkesan sangat mewah dan megah di hotel bernintang pula. Yakni di Hotel Grand Mercure, Sabtu (11/04/2026).
Hal ini lantas mendapat kritikan dari warga Lampung, karena semestinya wakil rakyat harusnya dalam dalam bekerja tidak harus di tempat mewah. " Itu ada acara apa ya, kan wakil rakyat harusnya lebih paham kondisi rakyat sekarang lagi prihatin, kok mereka justru buat acaranya di hotel mewah ya," kata Arsan Noor, Ketua Harian Aliansi Tunas Lampung.
Menurut Arsan kalaupun ada acara tatap muka atau diskusi dengan pemerintah daerah, bisa di kantor gubernur ata tempat yang lebih sederhana lainnya. " Kita ada Balai Kratun atau bisa akai Gedung DPRD Lampung kan besar, kenapa harus di Hotel Mewah yang biasanya diduga sangat besar," Arsan.
Arsan mengajak segenap warga Lampung agar bersama mengawasi kinerja Anggota DPR RI ini. " Mereka itu wakil rakyat dan kerja menggunakan uang rakyat, jadi ayo kita pantau kinerja mereka di Lampung, kenapa mereka harus bermewah mewah di Hotel Megah,"pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur LampungRahmat Mirzani Djausal menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait Pengawasan Kinerja serta Dukungan Ekosistem Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Hotel Grand Mercure, Sabtu (11/04/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital.
Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Namun, Gubernur menyoroti adanya ketimpangan perputaran uang di mana 70% terkonsentrasi di kota, sementara 30% berada di desa.
"Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Sebagai contoh, ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok," ujar Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani di Lampung. Gubernur menyebutkan bahwa program-program tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,90% secara tahunan (yoy).
"Ke depan, kami fokus pada dua program kerja utama. Pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kecil di desa. Kedua, memastikan pemerataan konektivitas digital agar produk lokal desa bisa bersaing tanpa harus lari ke kota," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, Nurdin Halim, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan BUMN, khususnya di sektor telekomunikasi, hadir secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal," kata Nurdin Halim.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom, Widia, menyatakan komitmennya untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa Telkom tengah fokus pada program desentralisasi sektor publik, termasuk penyediaan platform digital untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil serta pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur ekonomi digital yang inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, turut menambahkan bahwa sinergi antar-lembaga dan BUMN sangat krusial dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa transformasi digital yang dilakukan BUMN seperti Telkom akan menjadi motor penggerak industri telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas daerah.
Acara ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI, perwakilan manajemen BUMN, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan diakhiri dengan diskusi terkait langkah strategis perluasan akses digital dari kota hingga ke desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Bumi Rua Jurai. (Red).
