Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Lampung menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi komunitas dengan tema “Membangun Komunitas Berbasis HAM untuk Kesetaraan dan Inklusifitas”, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Graha Soeltan Luxe Hotel, Bandar Lampung.
Sebanyak 100 peserta dari berbagai komunitas di Lampung turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Perkumpulan Damar, PKBI Lampung, Wikimedia Bandar Lampung, Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Sentra Kawula Muda (SKALA), Komunitas Jendela Lampung (KJL), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), serta sejumlah komunitas lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenham Lampung yang diwakili Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Raden Roro Artati, menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui konsep P5HAM, salah satunya lewat penyebarluasan nilai-nilai HAM dan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk komunitas. Ia menilai, peran komunitas sangat penting dalam mendukung upaya tersebut.
“Meski pemerintah memegang peran utama, keterlibatan komunitas menjadi sangat penting mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap HAM, sehingga dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dan komunitas,” ujarnya.
Artati juga menambahkan bahwa HAM memiliki posisi strategis dalam mendukung visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, hingga penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari pemajuan HAM.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung, Nuzmir, yang mewakili kepala dinas, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan kapasitas HAM bagi komunitas.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan saling menghargai.
Dalam sesi materi, Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar, Afritina, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk lebih peka dan aktif dalam melakukan pencegahan serta pendampingan terhadap korban.
Kegiatan ini juga diwarnai sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah perwakilan komunitas difabel mengungkapkan masih minimnya fasilitas ramah difabel di ruang publik, yang dinilai sebagai bentuk tantangan dalam pemenuhan HAM secara inklusif.(shine anju)
