Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung)- Secara global kondisi saat ini memang sedang kurang begitu baik.
Namun begitu, pemerintah Indonesia menjamin kondisi dalam negeri jauh lebik baik dan sehat dari negara lain, termasuk di kawasan serantau Asia Tenggara.
Oleh karenanya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M.
Kholid Syeirazi menyatakan pemerintah dan Pertamina berusaha melakukan upaya
terbaik untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tanah air untuk
itu masyarakat hendaknya tetap tenang, tidak perlu panik dan tetap beraktivitas
seperti biasa.
"Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Karena
situasi sekarang juga dialami di seluruh dunia. Bahkan, kondisi kita jauh lebih
baik dibandingkan negara-negara lain," kata Kholid di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dibandingkan negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara,
lanjutnya, kondisi energi Indonesia lebih baik, misalnya harga BBM di Vietnam
mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.700/liter menjadi Rp19.100/liter di
Thailand, dari Rp16.500/liter menjadi Rp24.000/liter, Laos dari Rp22.700/liter
menjadi Rp30.200/liter.
Selain itu, tambahnya, stok BBM juga di atas 20 hari,
jumlah itu lebih tinggi di atas cadangan operasional minimal yang ditetapkan
BPH Migas.
Menurut dia, sikap tenang masyarakat akan sangat membantu
pemerintah dan Pertamina, yang saat ini berusaha melakukan upaya terbaik untuk
menjaga ketersediaan pasokan. Masyarakat, jelasnya, juga harus bijak dalam
mengkonsumsi energi, termasuk BBM.
"Pertamina tentu berusaha melakukan usaha terbaik
untuk menjaga ketersediaan. Upaya itu terus dilakukan, meski sekarang tidak
mudah mendapatkan suplai. Tetapi, Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa
sendirian. Harus didukung masyarakat," ujar dia dalam keterangannya.
Dia menegaskan masyarakat harus tahu bahwa saat ini
kondisi BBM global memang sedang tidak baik, akibat perang Iran melawan AS dan
Israel.
"Kalau dalam kondisi seperti sekarang dan kemudian
kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya
sense of crisis," katanya.
Begitu pula penyesuaian harga BBM, menurut dia, dalam kondisi
krisis energi global seperti sekarang, merupakan upaya untuk mengurangi beban
fiskal dalam menanggung beban subsidi dan kompensasi.
Kholid mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak 1 dolar
AS per barel, akan ada tambahan potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi
sebesar Rp10,3 triliun.
Dengan demikian, jika harga minyak sekarang sudah di atas
100 dolar AS per barel, tentu berdampak pada tingginya beban kapasitas fiskal.
"Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada
masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM," katanya.
Senada dengan itu Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo
mengapresiasi langkah Pertamina yang berusaha menjaga ketersediaan stok BBM di
tengah tekanan krisis energi global.
"Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa
informasi ketersediaan jaminan stock tersebut disampaikan secara terukur dan
mudah dipahami masyarakat agar publik merasa aman dan tidak mudah
terprovokasi," ujarnya.
Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak
mudah terprovokasi informasi kenaikan harga BBM yang belum terverifikasi.
"Masyarakat tidak perlu melakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk kondisi distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau Pertamina,” katanya.(ant/p1
