Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui rotasi pejabat tinggi pratama yang dinilai strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Pergantian ini diharapkan mampu memperkuat sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (9/4/2026). Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.
Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Dalam keputusan yang ditetapkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dilakukan rotasi terhadap dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya memimpin Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Sementara itu, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan penyegaran birokrasi.
“Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan,” ujar Marindo membacakan pesan gubernur.
Gubernur juga menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dianggap sebagai zona nyaman, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi serta kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, serta sumber daya air yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari penyediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.
Karena itu, kinerja perangkat daerah diminta tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menghasilkan solusi konkret yang dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan efektif.
Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan publik dan dilaksanakan secara transparan.
Ia juga mendorong penerapan inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap berbagai persoalan. Menurutnya, langkah antisipatif dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.
“Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur,” tegasnya.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap mampu memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil guna mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.(Shine Anju)
