Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Finalisasi Pengisian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bank Lampung, Bandar Lampung, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan serta meraih hasil optimal pada ajang Championship TP2DD 2026.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen tersebut melalui TP2DD yang berperan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pendapatan maupun belanja daerah.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan modern. Kita ingin memastikan seluruh transaksi keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, dilakukan secara non-tunai, terintegrasi, dan transparan,” ujar Mirza.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah.
Gubernur Mirza menambahkan, capaian Provinsi Lampung pada Championship TP2DD 2025 yang berada di peringkat kelima dari 10 provinsi se-Sumatera menjadi bahan evaluasi penting untuk peningkatan kinerja ke depan.
Untuk tahun 2026, Provinsi Lampung menargetkan capaian yang lebih baik dan optimistis dapat menjadi yang terbaik di tingkat provinsi se-Sumatera.
Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa TP2DD menjadi motor utama dalam mendorong transformasi digital di daerah, termasuk melalui berbagai inovasi yang telah dikembangkan.\
Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) milik Pemerintah Provinsi Lampung, yang digunakan untuk mengelola serta memfasilitasi pembayaran retribusi daerah secara digital dan terintegrasi.
“Saibara menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung digitalisasi pendapatan daerah. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan proses lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.(Zainiri)
