Advertisement
Lampung Tengah (Pikiran Lampung) - Upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah terus diperkuat di Kabupaten Lampung Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Senin (11/5/2026), sebagai langkah memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Bapenda, seluruh kepala OPD se-Kabupaten Lampung Tengah, serta Kepala Cabang Bank Lampung Bandar Jaya.
Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama dalam menyusun roadmap implementasi ETPD guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai menjadi pintu masuk penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Peningkatan transaksi non tunai juga diyakini mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penerimaan yang lebih tertata, terintegrasi, dan berbasis data.
Berdasarkan data Satgas TP2DD Tahun 2025, rata-rata realisasi penerimaan dan belanja pemerintah daerah yang telah berada pada tahap “Digital” tercatat lebih tinggi sekitar 35 hingga 43 persen dibandingkan daerah pada tahap lainnya.
Selain mendukung peningkatan PAD, penerapan transaksi digital juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga kualitas layanan publik semakin meningkat.
Kabupaten Lampung Tengah sendiri dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah. Berdasarkan hasil Championships TP2DD 2025, Kabupaten Lampung Tengah berhasil menempati peringkat kedua tingkat kabupaten se-Provinsi Lampung dengan skor 80,03 dan telah masuk kategori “Digital”.
Capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya penggunaan kanal pembayaran non tunai pada sektor pajak, retribusi, hingga transaksi belanja daerah.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, salah satunya melalui penyelarasan roadmap dan rencana aksi implementasi ETPD agar capaian digitalisasi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto mengatakan roadmap menjadi instrumen penting dalam memastikan transformasi digital berjalan konsisten dan terukur.
“Roadmap merupakan alat navigasi yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah untuk memastikan setiap tahapan transformasi digital di sektor transaksi dapat dijalankan secara konsisten dan terukur,” ujar Bimo.
Ia menjelaskan, penyusunan roadmap dapat dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi yang paling potensial untuk dielektronifikasi pada tahun pertama, kemudian ditingkatkan secara lebih masif dan bertahap pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menilai masih banyak potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan melalui sistem digital.
“Sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, masih banyak potensi dan sumber pendapatan di Kabupaten Lampung Tengah yang dapat diidentifikasi dan dioptimalkan,” kata Komang Koheri.
Ia menambahkan, pelaksanaan HLM menghadirkan seluruh kepala OPD agar terbangun kesamaan visi dalam penyusunan roadmap ETPD sehingga transaksi pemerintah daerah dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga berencana menerapkan sejumlah program digitalisasi, di antaranya digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan Virtual Account untuk penerimaan pajak, hingga kajian penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerja sama dengan Bank Lampung.
Melalui komitmen bersama tersebut, Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD akan terus memperkuat koordinasi implementasi ETPD.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga adopsi transaksi digital di daerah semakin luas dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.(joe)
