Advertisement
Pringsewu (Pikiran Lampung)- Pembangunan di Kabupaten Pringsewu sejak era bupati Definitif Riyanto dapat sorotan dari warga dan mahasiswa.
Sebab, pembangunan di Bumi Jejama Secancanan ini dinilai
jalan di tempat dan tidak berpihak kepada rakyat.
Hal ini terlihat
saat Aliansi mahasiswa gabungan melancarkan kritik hantaman keras terhadap
kinerja eksekutif dan legislatif Kabupaten Pringsewu.
Dalam aksi unjuk
rasa yang digelar di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pringsewu pada Jumat
(22/5/2026) kemari.
Massa menuding tata
kelola pemerintahan daerah saat ini stagnan dan jauh dari keberpihakan pada
rakyat.
Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa mahasiswa
mencoba merangsek masuk ke halaman Kantor Bupati untuk menuntut transparansi.
Langkah tersebut langsung dihadang oleh barikade ketat
aparat gabungan dari Polres Pringsewu dan Satpol PP.
Dalam orasi politiknya, mahasiswa membongkar dua isu
krusial yang dinilai mencederai kepercayaan publik. Pertama, mahasiswa
menyoroti hobi “plesiran” atau kunjungan dinas luar daerah yang gencar
dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Agenda birokrasi tersebut
dinilai hanya menghamburkan anggaran daerah tanpa menghasilkan terobosan
konkret bagi pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat setempat.
Kedua, kritik tak kalah pedas dihujamkan kepada pihak
legislatif. Mahasiswa menyuarakan dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD
Kabupaten Pringsewu yang ditengarai “ikut bermain” dalam proyek pengurusan
dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keterlibatan oknum dewan dalam teknis program MBG ini
memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan
(check and balances) secara independen jika oknum di dalamnya justru diduga
ikut menjadi bagian dari perputaran bisnis program yang seharusnya mereka
awasi?” teriak salah satu orator aksi, Abdul Azis, di atas mobil komando.
Abdul Azis menegaskan, gerakan turun ke jalan ini murni
lahir dari keresahan kolektif mahasiswa melihat lambatnya progres kemajuan di
Kabupaten Pringsewu. “Mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika fungsi kontrol
dikebiri dan kepentingan masyarakat diabaikan demi syahwat birokrasi,” serunya
lantang.
Ironisnya, alih-alih membuka ruang dialog secara
demokratis, hingga massa membubarkan diri tidak ada satu pun representasi dari
Pemkab Pringsewu maupun anggota DPRD yang sudi keluar menemui mahasiswa. Sikap
“bungkam” dan terkesan menghindari demonstran ini dinilai semakin mempertegas
ego sektoral pejabat daerah terhadap kritik publik.
Kecewa karena aspirasinya diadopsi oleh dinding kosong,
massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian,
sebelum meninggalkan lokasi, korlap aksi menyerukan kepada seluruh elemen
gerakan untuk memindahkan perlawanan ke ruang digital dengan menyebarluaskan
tuntutan ini secara masif di media sosial demi menggalang tekanan publik yang
lebih luas. (**)
