Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat pengembangan pembiayaan karbon sektor kehutanan seiring penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong
ekonomi hijau dan pengelolaan kehutanan berkelanjutan di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Marindo Kurniawan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Karbon
Sektor Kehutanan yang diselenggarakan OJK di Hotel Grand Mercure Bandarlampung,
Kamis (7/5/2026).
“Kami ingin Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana
sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara agenda lingkungan, agenda
ekonomi, dan agenda sosial,” ujar Marindo.
Menurut dia, forum FGD ini menjadi penting karena
mempertemukan regulator, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan
lembaga keuangan untuk membahas upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus
menghadirkan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Hari ini dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau.
Negara-negara mulai menghitung emisi, mengukur jejak karbon, dan membangun
sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari komitmen global menahan laju
perubahan iklim,” katanya.
Marindo menambahkan, Indonesia telah menegaskan
komitmennya melalui target Enhanced Nationally Determined Contribution
(Enhanced NDC), di mana sektor kehutanan memegang peran strategis dalam
pencapaian target tersebut.
Menurut dia, Lampung memiliki posisi penting karena
memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial,
serta ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
“Semua ini merupakan aset ekologis yang nilainya sangat
besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana aset tersebut tidak hanya dijaga,
tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga mampu memberikan
manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan pembiayaan karbon membuka perspektif baru
dalam pengelolaan kehutanan. Selain sebagai kawasan konservasi, hutan kini juga
memiliki nilai tambah melalui kemampuan menyerap karbon.
“Dan kemampuan itu dapat diterjemahkan menjadi nilai
ekonomi, sepanjang prosesnya kredibel, terukur, transparan, dan berpihak pada
keberlanjutan,” kata Marindo.
Namun demikian, ia mengakui pembangunan proyek karbon
bukan pekerjaan sederhana. Prosesnya meliputi identifikasi lahan, penyusunan
baseline, pengukuran stok karbon, verifikasi, perizinan, hingga skema
perdagangan.
Karena itu, menurut dia, diskusi tersebut penting untuk
menjawab kebutuhan proyek karbon dengan sistem pembiayaan yang dapat diakses
dan layak secara bisnis.
Dalam kesempatan itu, Marindo menyoroti tiga hal penting
yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kepastian regulasi, penguatan
perhutanan sosial, dan akses pembiayaan.
“Banyak inisiatif kehutanan yang sebenarnya potensial,
tetapi berhenti di tahap gagasan karena terbentur modal awal. Di sinilah peran
lembaga keuangan menjadi sangat krusial,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan gagasan yang
kuat, solusi aplikatif, serta kerja sama yang semakin solid demi mewujudkan
kehutanan Lampung yang lestari dan bernilai ekonomi.
Sementara itu, Kepala Departemen Surveillance dan
Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan
apresiasi kepada Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Lampung atas
dukungan dan sinergi dalam penguatan pembiayaan berkelanjutan sektor kehutanan.
Ia mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari tindak
lanjut penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan NEK
Perhutanan Sosial.
Penetapan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota
kesepahaman antara OJK dan Kementerian Kehutanan yang dilakukan di Lampung pada
tahun lalu.
Agus menyampaikan kegiatan FGD ini tidak hanya membahas
sektor kehutanan dan karbon, tetapi juga bagaimana Indonesia membangun model
pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi
masyarakat.
“FGD ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembiayaan ekonomi karbon yang kredibel, bankable, dan dapat diimplementasikan,” ujar Agus. (Bila)
