Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (06/05/2026), seiring dengan membaiknya indikator ketenagakerjaan di daerah.
Menurut Marindo, penurunan angka pengangguran memberikan dampak positif yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Menurunnya angka pengangguran berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga berimplikasi pada penurunan potensi angka kriminalitas, berkurangnya beban keuangan negara, serta menekan potensi konflik sosial. “Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya stabilitas politik dan keamanan daerah,” lanjutnya.
Marindo menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran turut mendorong peningkatan perekonomian rumah tangga. Masyarakat yang memiliki pekerjaan akan memperoleh penghasilan yang mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang meningkat juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas.
Dari sisi sosial, berkurangnya jumlah pengangguran dinilai mampu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih stabil dan aman, karena kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terpenuhi. Pemerintah juga dapat mengalihkan anggaran bantuan sosial ke sektor-sektor produktif, seiring menurunnya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Dengan bekerja, keterampilan individu juga akan terus berkembang, sehingga kualitas tenaga kerja semakin meningkat,” kata Marindo.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Lampung menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta menurunnya tingkat pengangguran.
“Secara umum, terjadi penambahan jumlah penduduk bekerja serta penurunan pengangguran dibandingkan Februari tahun sebelumnya,” ujar Ahmad Riswan.
Data BPS mencatat, sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Lampung meningkat sekitar 34,53 ribu orang. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 0,59 persen, meskipun peningkatan pada kelompok bukan angkatan kerja tercatat lebih tinggi, yakni 3,10 persen.
Secara komposisi, jumlah penduduk bekerja meningkat 0,71 persen, sementara jumlah pengangguran menurun sebesar 2,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95 persen atau sekitar 202,32 ribu orang, menurun dibandingkan Februari 2025.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan mengalami penurunan dari 5,07 persen menjadi 4,79 persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Namun demikian, terdapat perbedaan tren antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tingkat pengangguran di perdesaan menurun dari 3,44 persen menjadi 2,87 persen, sementara di perkotaan justru meningkat dari 5,21 persen menjadi 5,60 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 44,03 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan.
BPS juga mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah pekerja dengan status karyawan atau pegawai, serta bertambahnya jumlah penduduk yang berusaha sendiri. Sementara itu, jumlah pekerja keluarga tidak dibayar mengalami penurunan.
Kabar baik lainnya, proporsi pekerja formal di Lampung terus meningkat. Pada Februari 2026, jumlah pekerja formal naik dari sekitar 1,43 juta orang menjadi 1,52 juta orang, sementara pekerja informal mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja di Provinsi Lampung.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan terus memperkuat kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah.(red)
