Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah aliansi BEM, organisasi mahasiswa, dan simpul pergerakan akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #IndonesiaMenujuBangkrut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang diklaim tumbuh belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung.
"Saat ini kenyataan yang dihadapi Indonesia adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ujar mahasiswa yang akrab disapa Athof itu, Kamis, (11/06/2026).
Athof menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan bukan didasari perbedaan pilihan politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang dinilai semakin tertekan.
Menurutnya, berbagai kritik dan masukan yang selama ini disampaikan mahasiswa melalui kajian dan data tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah. Karena itu, aksi turun ke jalan dianggap sebagai langkah yang perlu dilakukan.
"Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," katanya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan mahasiswa, di antaranya penerapan pajak bagi pelaku UMKM melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, sementara di sisi lain pemerintah disebut membatalkan kewajiban royalti sektor mineral dan batu bara bagi kelompok tertentu.
"Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti mineral dan batu bara (minerba) untuk oligarki," ujarnya.
Athof juga menyoroti persoalan lapangan kerja bagi generasi muda, penggunaan anggaran negara, hingga isu militerisme yang menurutnya mulai masuk ke ruang-ruang sipil, termasuk lingkungan kampus.
"Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya. Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," katanya.
Ia menilai hubungan antara negara dan rakyat saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan publik.
"Kontrak sosial antara negara dan rakyat saat ini sedang dirobek sedikit demi sedikit, hari demi hari. Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan," tegasnya.
Sebelum bergerak menuju lokasi aksi, BEM UI bersama aliansi BEM se-UI dijadwalkan berkumpul di Lapangan FISIP UI pada Jumat pukul 10.00 WIB. Mengenai jumlah peserta yang akan mengikuti demonstrasi, Athof mengatakan masih menunggu hasil rapat teknis lapangan yang digelar pada malam hari.
"Sedangkan rencana detail terkait berapa banyak yang akan turun masih akan dibahas di rapat teknis lapangan malam ini, setelahnya baru bisa dipastikan jumlah massa aksinya," ungkapnya.
Hingga saat ini, sejumlah organisasi yang telah menyatakan bergabung dalam aksi tersebut antara lain Aliansi BEM se-UI yang terdiri dari BEM UI dan 15 BEM fakultas, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, serta Semar UI.
"Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini," ujar Athof.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
"Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," pungkas Athof. (*)
