lisensi

Rabu, 01 Juli 2026, Juli 01, 2026 WIB
Last Updated 2026-07-01T10:43:29Z
Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung

Eksponen 98 Lampung Gelar Konsolidasi, Bahas Isu Strategis dan Sikap Politik Kebangsaan

Advertisement



Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung akan menggelar konsolidasi gerakan di Mor Livin Hotel, Bandar Lampung, Rabu (01/07/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para aktivis lintas organisasi untuk menyamakan pandangan sekaligus merumuskan sikap terhadap berbagai dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan strategis yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.


Konsolidasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda nasional yang diinisiasi Resolution Network. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Jakarta, sementara Lampung menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk menggelar forum penyampaian pernyataan sikap politik Keluarga Besar Eksponen 98.


Penanggung jawab kegiatan di Lampung, Abu Hasan, mengatakan forum itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para aktivis angkatan Reformasi 1998, tetapi juga wadah memperkuat konsolidasi gerakan dan menyusun pandangan bersama terhadap berbagai isu kebangsaan.


"Besok kami akan menggelar konsolidasi bersama kawan-kawan Aktivis 98 di Lampung. Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Resolution Network secara nasional, dan Lampung ditunjuk untuk menggelar forum penyampaian pernyataan sikap politik dari Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung," kata Abu Hasan, rabu (01/07/2026).


Menurut Abu Hasan, perkembangan politik nasional yang terus bergerak mendorong para aktivis Reformasi 1998 untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Pernyataan sikap yang akan dibacakan dalam forum tersebut memuat sejumlah isu yang dinilai menjadi perhatian publik, mulai dari pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, hingga arah kebijakan anggaran negara.


Salah satu poin yang akan disampaikan adalah dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk upaya penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Eksponen 98 Lampung berharap seluruh aset yang berhasil diselamatkan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.


"Kami melihat ada komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Harapan kami, seluruh aset hasil penyitaan itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang berpihak kepada masyarakat sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.


Selain itu, forum juga akan membahas pentingnya penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset strategis nasional. Menurut Abu Hasan, kekayaan alam harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dinilai perlu semakin diarahkan pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi kecil.


Abu Hasan menambahkan, pihaknya mengapresiasi sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Meski demikian, ia menilai pelaksanaan program-program tersebut tetap memerlukan evaluasi secara berkala agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.


Sebagai Ketua Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, Abu Hasan menegaskan organisasinya mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sejalan dengan semangat Reformasi 1998 serta amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pemberantasan korupsi, penguatan BUMN, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan agenda yang patut dikawal bersama.


"Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran kekayaan negara, memberantas korupsi, dan menjadikan APBN sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat. Namun, jika ada penyimpangan atau korupsi terhadap program-program prioritas rakyat, tentu harus ditindak tegas. Kritik kepada pemerintah tetap penting dalam demokrasi, tetapi kritik juga harus disertai gagasan dan solusi. Kami berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan dan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998, sehingga demokrasi politik dapat berjalan seiring dengan terwujudnya demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat," tegasnya.(madi)