Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Gubernur Lampung, Rahmad Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela yang didukung penuh oleh Sekdaprov Marindo Kurniwan terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini untuk menunjang pembangunan di Bumi Ruwa Jurai dan untuk kesejahteraan warga Lampung.
Beberapa hari lalu, Sekdaprov Lampung. Dr.Ir.H. Marindo Kurniawan, S.T.M.M, telah mengadakan rapat pembahasan capaian serta optimalisasi retribusi PAD di masang -masing satuan kerja Pemprov Lampung.
Langkah lainnya, Pemprov Lampung juga telah melakukan pendataan daerah pesisir laut untuk pengembangan ekonomi.
" Ya semua kita optimalkan, seusai dengan arahan dan program Pak Gubernur Mirza dan wagub Jihan, termasuk juga penataan daerah pesisir. Semua potesnsi akan kita optimalkan untuk PAD dan kemajuan Ekonomi Lampung,"jelas Sekdaprov Marindo, kepada Pikiran Lampung, Ahad (26/7/2026).
Penataan pesisir laut ini jelasnya, juga tetap akan memperhatikan kelestarian lingkungan serta semua biota laut.
Sementara itu, Pemprov Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan penataan ruang laut
berkelanjutan dilakukan untuk mendukung penerapan ekonomi biru di daerahnya.
"Di Provinsi Lampung tentunya sudah ada program
penataan ruang laut berkelanjutan, sebab ini menjadi instrumen penting untuk
mendorong pembangunan di wilayah pesisir melalui pengembangan ekonomi
biru," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung
Bani Ispriyanto.
Ia mengatakan dengan adanya penataan ruang laut
berkelanjutan yang mendukung penerapan ekonomi biru tersebut, juga akan
mengimplementasikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi di ruang laut dengan
kelestarian ekologi.
"Rencana tata ruang laut adalah perizinan atas seluru
aktivitas di ruang laut, dan ini akan mencegah potensi kerusakan ekosistem atas
adanya aktivitas ekonomi di ruang laut," katanya.
Dia menjelaskan dalam peta tata ruang laut Provinsi Lampung
yang terintegrasi darat, dan tertera di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun
2023 telah terakomodir mengenai zona konservasi perairan.
"Dalam mendukung ekonomi biru pada zona konservasi
perairan Way Kambas Kabupaten Lampung Timur, telah mengimplementasikan ekonomi
biru. Dimana dalam kawasan konservasi ada pengaturan di tiap zona. Misalnya
pada zona perikanan berkelanjutan, nelayan boleh menangkap ikan, dengan
ketentuan tertentu seperti kapal yang digunakan harus di bawah 4 gross tonnage
(GT), alat tangkap yang dipakai tidak merusak seperti jaring dan bubu,"
ucap dia.
Kemudian seluruh kegiatan yang dilakukan di setiap zona
akan ada pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) dan petugas dari dinas kelautan perikanan.
"Selain itu untuk memastikan bahwa ekosistem laut
tetap terjaga, telah dilakukan pula penanaman mangrove di lokasi yang
berbatasan dengan perairan di sekitar kawasan konservasi," tambahnya.
Menurut dia, pihaknya pun secara rutin melakukan pendataan
biofisik di sekitar kawasan perairan konservasi, untuk melihat daya dukung
serta daya tampung kawasan. Agar dapat mengkontrol apakah perairan dan
ekosistemnya tetap aman, dan mencari solusi yang tepat untuk keberlanjutan
sumber daya pesisir.
"Selain itu, pengaturan perizinan pemanfaatan di
ruang laut harus berpedoman pada RTRW provinsi dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan sumber daya pesisir, dan masyarakat lokal," ujar dia.
Adanya penataan ruang laut berkelanjutan juga dapat
berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mendorong potensi
pengembangan ekonomi kelautan yang baru mendukung investasi yang ramah
lingkungan di masa depan, seperti energi baru dan terbarukan, bioteknologi, dan
biofarmakologi.
Diketahui Provinsi Lampung memiliki luas perairan laut 12
mil dengan luas 24.820 kilometer persegi, dan luas wilayah pesisir 440.010
hektare, serta panjang garis pantai 1.182 kilometer dengan pulau kecil sebanyak
132 pulau.
Sedangkan produksi perikanan di Lampung meliputi untuk
perikanan tangkap produksinya mencapai 197.903 ton, dengan nilai ekonomi
sebesar Rp5,1 triliun. Sedangkan perikanan budidaya produksinya mencapai
175.355 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp5,9 triliun.(Ant/CEO)
