Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pos belanja dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah alokasi besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan, terdapat program-program yang dianggap lebih bersifat simbolis dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Hasil penelusuran terhadap dokumen belanja daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang mengalokasikan anggaran yang besar untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berbagai program seperti sekolah gratis, bantuan perlengkapan siswa, hingga layanan kesehatan tanpa biaya terus menjadi bagian dari kebijakan yang diklaim berpihak kepada masyarakat.
Namun, ketika komposisi anggaran dicermati lebih rinci, muncul sejumlah pos belanja yang memantik perhatian. Salah satunya adalah program umroh gratis yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp30 miliar lebih setiap tahun. Program tersebut menyasar kelompok tertentu, di antaranya aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat.
Selain itu, terdapat pula program wisata rohani bagi ASN dengan estimasi anggaran berkisar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Kedua program tersebut dikemas sebagai bagian dari pembinaan spiritual, namun memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip skala prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Seorang pengamat kebijakan publik di Lampung yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai, dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang terbatas, setiap anggaran seharusnya diarahkan pada program yang memberikan manfaat paling luas bagi masyarakat.
"Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, setiap rupiah seharusnya diarahkan untuk kebutuhan yang paling berdampak luas. Program seperti ini lebih dekat ke simbol daripada solusi," ujarnya.
Menurutnya, perbedaan prioritas semakin terlihat ketika dibandingkan dengan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, disebut hanya memperoleh alokasi sekitar Rp10 miliar per tahun, padahal menyasar anak-anak sekolah yang rentan terhadap persoalan gizi dan kondisi ekonomi keluarga.
Alokasi serupa juga disebut diberikan kepada dukungan layanan darah melalui PMI, yakni sekitar Rp10 miliar. Dengan demikian, anggaran untuk satu program umroh gratis dinilai dapat setara bahkan lebih besar dibandingkan dua program yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat.
"Ini bukan soal besar-kecilnya angka semata, tapi soal keberpihakan. Ketika program simbolik mendapat porsi lebih besar dari kebutuhan dasar, di situlah letak masalahnya," kata sumber yang sama.
Meski demikian, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi penyerap anggaran terbesar dalam APBD dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi, sebagian besar belanja tersebut merupakan anggaran rutin seperti pembayaran gaji pegawai, operasional, serta administrasi pemerintahan. Sementara itu, besaran anggaran yang benar-benar diterima masyarakat dalam bentuk bantuan langsung dinilai belum tergambar secara jelas.
Di lapangan, sejumlah persoalan dasar juga masih menjadi keluhan warga. Mulai dari layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga persoalan banjir dan infrastruktur yang belum sepenuhnya tertangani.
Dudin (52), warga Kecamatan Panjang yang tinggal di kawasan rawan banjir, mengatakan persoalan banjir masih terus terjadi setiap kali hujan dengan intensitas tinggi.
"Kami masih kebanjiran tiap hujan besar. Kalau anggaran ada, mestinya itu yang didahulukan," ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Dihimpun dari berbagai sumber, sejumlah pengamat juga menilai pola belanja daerah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan politik anggaran. Program-program yang mudah dilihat masyarakat dan memiliki nilai emosional dinilai cenderung lebih mudah dipromosikan dibandingkan investasi pada infrastruktur dasar atau perbaikan pelayanan publik yang dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang.
Program seperti umroh gratis maupun bantuan yang bersifat simbolik dinilai memiliki daya tarik politik karena mudah dikomunikasikan kepada publik dan menyasar kelompok tertentu. Sebaliknya, pembangunan sistem pelayanan publik atau infrastruktur dasar dinilai tidak selalu memberikan keuntungan politik secara instan meskipun manfaatnya lebih luas.
Pemerintah Kota Bandar Lampung selama ini menyatakan seluruh program yang dijalankan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, struktur belanja daerah dinilai masih memunculkan ruang perdebatan mengenai sejauh mana anggaran benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
APBD pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan sekaligus kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Setiap alokasi anggaran mencerminkan pilihan prioritas pembangunan yang diambil pemerintah daerah.
Karena itu, ketika sebagian anggaran publik dialokasikan pada program-program yang dinilai bersifat populis atau simbolik, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi persoalan, muncul pertanyaan dari publik mengenai arah prioritas pembangunan daerah.
Berita ini disusun berdasarkan hasil penelusuran data dan masih dalam proses konfirmasi kepada pejabat maupun pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.(tim)
