Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester I 2026 yang digelar di Hotel Azana, Bandar Lampung, Jumat (10/7/2026).
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan sektor jasa keuangan tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global. Hingga Mei 2026, kredit perbankan di Lampung mencapai Rp114,57 triliun atau tumbuh 5,35 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,77 persen menjadi Rp75,20 triliun.
"Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah," ujar Otto.
OJK mencatat jaringan lembaga jasa keuangan di Lampung terus berkembang. Saat ini terdapat satu kantor pusat Bank Pembangunan Daerah (Bank Lampung), 23 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 11 BPR Syariah, 52 kantor cabang bank umum konvensional, 11 kantor cabang bank umum syariah, serta didukung berbagai lembaga keuangan non-bank dan pasar modal yang memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Pertumbuhan kredit perbankan didorong oleh penyaluran Kredit Modal Kerja sebesar Rp54,64 triliun, Kredit Investasi Rp18,93 triliun, dan Kredit Konsumsi Rp40,99 triliun. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,73 persen dan NPL net 1,31 persen, masih berada pada level yang sehat.
Dari sisi pembiayaan usaha, OJK menilai sektor produktif masih menjadi prioritas. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2026 mencapai Rp4,35 triliun atau tumbuh 6,15 persen dengan total 73.787 debitur. Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan yang memiliki basis ekonomi pedesaan cukup kuat.
Berdasarkan sektor ekonomi, kredit bank umum di Lampung mencapai Rp95,34 triliun dengan dominasi sektor industri pengolahan sebesar Rp22,47 triliun atau 23,6 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran Rp21,18 triliun, sektor rumah tangga Rp18,52 triliun, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp14,73 triliun. Secara wilayah, Kota Bandar Lampung masih menjadi pusat penyaluran kredit dengan kontribusi mencapai 57,86 persen.
Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), outstanding pembiayaan peer to peer lending mencapai Rp1,55 triliun. Sementara itu, sektor dana pensiun membukukan aset Rp199,05 miliar, disusul Lembaga Keuangan Mikro Rp43,39 miliar, modal ventura Rp37,29 miliar, dan pegadaian Rp14,03 miliar. Di pasar modal, jumlah investor di Lampung terus meningkat hingga mencapai 203.565 Single Investor Identification (SID) dengan nilai transaksi Rp3,22 triliun sampai Maret 2026.
Sepanjang Semester I 2026, OJK Lampung juga memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen melalui 35 kegiatan literasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta. Selain itu, OJK memberikan 4.660 layanan konsumen dan memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baik secara tatap muka maupun daring.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Lampung terus mendorong inklusi keuangan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa, Bank Sampah Sekolah, serta Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). OJK optimistis sinergi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan media akan menjaga pertumbuhan sektor keuangan Lampung tetap sehat, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(salsabila)
