lisensi

Jumat, 17 Juli 2026, Juli 17, 2026 WIB
Last Updated 2026-07-18T05:07:17Z
DaerahPendidikan

Selesaikan Konflik SMAN 1 Labuhan Ratu, Anggota DPRD Minta Dinas Pendidikan Provinsi Turun Tangan

Advertisement

 




Lampung Timur (Pikiran Lampung)- Polemik Warga dan Pihak Sekolah SMAN 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur, warga meluapkan kekecewaan nya dikarenakan tiga orang anak mereka yang gagal lolos. Berbuah penutupan Akses menuju Sekolah oleh warga Sekitar yang mengklaim Jalan tersebut merupakan Hibah dari dari masyarakat setempat.


Hal itu mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Khadafi Azwar, yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) Lampung Timur.


Khadafi meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung segera turun langsung guna mencarikan solusi agar polemik tak berlanjut.


“Saya minta agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung segera turun agar permasalahan antara warga dan SMAN 1 Labuhan Ratu dapat terselesaikan secara bijak, sehingga tidak menimbulkan konflik”, jelas Khadafi kepada. Awak Media ini. (17-07-2026)


Lebih lanjut dia menyampaikan harapan warga agar daerah tempat mereka tinggal dapat menjadi skala prioritas dalam penerimaan siswa baru.


“Sesuai ketentuan jalur Domisili 30% seharusnya dapat menjadi Skala Prioritas warga sekitar, apalagi mereka telah memberikan Hibah Tanah untuk akses dalam menunjang pendidikan di daerah mereka, tentunya warga berharap agar jenjang pendidikan anak-anak mereka dapat terjamin dan terakomodir di sekolah tersebut, "Jelas Khadafi.


Khadafi berharap agar pokok permasalahan bisa jelas dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin yang dapat diterima kedua belah pihak


Diberitakan sebelumnya Warga Dusun Pulosari, Desa Labuhan Ratu tidak diterima masuk Sekolah SMAN 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur, Warga kompak menutup akses jalan masuk Sekolah yang merupakan tanah hibah dari Warga Sekitar Sekolah yang berada di dusun mereka. Jum’at (17/7/2026).


Selain itu warga juga menutup saluran drainase dari sekolah ke lahan warga .Bahkan masjid di lingkungan sekolah dilarang dipakai untuk kegiatan apapun oleh pihak sekolah.


“Ini sekolah berdiri di atas tanah hibah warga. Lha kok anak-anak kami sendiri malah tidak diprioritaskan masuk? Di mana keadilannya!” tegas salah satu warga sekitar sekolah.( AF)