Advertisement
Lampung Utara (Pikiran Lampung) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lampung Utara tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Utara Muhammad Yusrizal, S.T. Hadir mewakili Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Sekretaris Daerah (Sekda) Dra. Intji Indriati, M.H., yang menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2027 di hadapan pimpinan serta anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Sekda Intji Indriati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta seluruh jajaran legislatif atas terlaksananya agenda tersebut. Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.
Menurut Intji, rancangan APBD TA 2027 telah disusun dan diselaraskan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2027. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga telah disesuaikan dengan perubahan asumsi serta kebutuhan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Rancangan APBD TA 2027 ini telah disusun dan diselaraskan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2027. Program kegiatan yang akan dilaksanakan juga sudah disesuaikan berdasarkan perubahan asumsi yang menyertainya serta penyesuaian kebutuhan pelaksanaan program,” ujar Intji.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar pembahasan hingga pengesahan Raperda APBD 2027 dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Hal tersebut mengingat Raperda APBD masih harus melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita semua menyadari bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam mendorong perekonomian dan pertumbuhan daerah. Keterlambatan realisasi APBD akan berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Intji juga menyampaikan capaian Pemkab Lampung Utara terkait APBD Perubahan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, APBD Perubahan Kabupaten Lampung Utara berhasil menjadi yang pertama disetujui menjadi Perda di tingkat nasional. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
“Pembangunan tidak cukup hanya dengan menyusun dan merencanakan anggaran, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kerja nyata untuk mewujudkannya. Semoga setiap rupiah yang kita kelola mampu menghadirkan kemajuan di setiap program, menjadi jembatan kesejahteraan, keamanan, dan membawa Lampung Utara menuju masyarakat yang lebih baik,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD yang diwakili Kepala Bagian Persidangan Idris membacakan surat masuk dari Bupati Lampung Utara tertanggal 24 September 2026 Nomor 900/1292/29-LU/2026. Surat tersebut memuat penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang APBD TA 2027 dengan sejumlah landasan hukum, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Lapas Kotabumi, perwakilan Polres Lampung Utara, perwakilan Kakimal, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Utara.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Lampung Utara Muhammad Yusrizal menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan mendukung kelancaran agenda tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. (Bams)
